JCCNetwork.Id –Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian dan Wakil Bupati Ramzi Geys Thebe menunjukkan komitmen nyata mereka dalam melakukan efisiensi anggaran daerah dengan menolak pengadaan mobil dinas baru selama masa kepemimpinan mereka. Keputusan ini diambil sebagai bentuk prioritas terhadap kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur jalan.
Kebijakan ini terbilang berbeda dari kebiasaan yang selama ini terjadi. Biasanya, setiap kepala daerah yang baru dilantik akan mendapatkan kendaraan dinas baru sebagai bagian dari fasilitas jabatan. Namun, Wahyu dan Ramzi memilih mengalihkan anggaran tersebut ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saat pelantikan biasanya ada pengadaan mobil dinas, tetapi kami melihat itu tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, anggarannya dialihkan ke infrastruktur jalan yang lebih dibutuhkan,” ujar Wahyu, Jumat (21/2/2025).
Kebijakan ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Inpres tersebut menargetkan efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306,69 triliun, termasuk pemangkasan sejumlah anggaran di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Menanggapi kebijakan nasional ini, Wahyu menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar pemangkasan dana, tetapi lebih kepada pengalokasian anggaran ke sektor yang lebih mendesak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran terjadi di seluruh kabupaten dan kota. Kami tidak sekadar memotong anggaran, tetapi mengarahkannya ke sektor yang lebih penting dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Langkah efisiensi yang diambil Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.
Dengan anggaran yang lebih fokus pada infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas di wilayah Cianjur diharapkan semakin baik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, keputusan ini juga menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah daerah dapat beradaptasi dengan kebijakan nasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat, Wahyu dan Ramzi berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Seiring dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga akan terus melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran daerah, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
