JCCNetwork.id-Komisi V DPR RI menanggapi kebijakan pimpinan DPR yang menginstruksikan seluruh komisi menunda pembahasan efisiensi anggaran dengan mitra kerja.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, berharap penundaan ini tidak berlarut-larut karena dapat berdampak luas terhadap sektor ekonomi, termasuk industri konstruksi.
“Saya rasa, ini (penundaan) tidak akan lama. Tentu saya juga sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat, ini tidak boleh lama,” kata Lasarus kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).
Ia menekankan bahwa keterlambatan pembahasan anggaran dapat menyebabkan stagnasi di berbagai sektor, terutama industri konstruksi yang bergantung pada kejelasan kebijakan anggaran.
“Karena kalau semakin lama ini kan semua pada diam ini. Contoh hari ini ada 2.500.000 pekerja konstruksi yang belum bisa bekerja. Yang kerja baru makan. Semua lagi nunggu. Bisnis batu tidak gerak, bisnis pasir tidak gerak, bisnis semen tidak gerak. Semua masih pada posisi diam,” tuturnya.
Menurutnya, pemotongan anggaran harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karenanya tentu saya juga berharap pemotongan ini betul-betul dipertimbangkan secara arif dan bijaksana, dengan memperhitungkan secara matang dampaknya terhadap kondisi masyarakat di bawah. Terhadap kesejahteraan, terhadap pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya,” jelas Lasarus.
Penundaan pembahasan anggaran ini merujuk pada surat resmi DPR tertanggal 7 Februari 2025 dengan nomor B/1972/PW.11.01/2/2025.
“Sehubungan dengan adanya permohonan penundaan rapat pembahasan efisiensi anggaran dari Kementerian/Lembaga karena akan ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah, maka bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja,” dikutip dari surat tersebut.
Surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad itu meminta seluruh Komisi I hingga XIII menunda rapat efisiensi anggaran karena pemerintah sedang melakukan rekonstruksi anggaran.
“Apabila ada komisi yang telah melakukan pembahasan efisiensi anggaran bersama mitra kerja, maka diminta untuk melaksanakan rapat kembali, setelah mitra kerja mendapatkan anggaran rekonstruksi terbaru.”
Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota DPR, termasuk Lasarus, yang mendesak agar proses rekonstruksi anggaran segera diselesaikan demi kelancaran program pembangunan dan stabilitas ekonomi nasional.
