JCCNetwork.id- Sebanyak 21 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan disekap di kawasan konflik Myawaddy, Myanmar, akhirnya tiba di Indonesia pada Jumat malam (29/11/2024). Mereka dipulangkan melalui penerbangan AirAsia QZ 257 rute Bangkok-Jakarta, dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 22.10 WIB.
Proses pembebasan para korban ini melibatkan upaya diplomatik intensif dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu), bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon dan Bangkok. Para korban, yang sebagian besar berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sebelumnya dipaksa bekerja di sektor penipuan daring dan judi online setelah dijanjikan pekerjaan di Thailand. Namun, mereka malah dipindahkan secara paksa ke Myawaddy, di mana mereka disekap dan mengalami kekerasan fisik.
Kasus ini pertama kali dilaporkan pada Agustus 2024 dan segera mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Judha Nugraha, menjelaskan bahwa korban-korban ini dijanjikan pekerjaan yang layak di Thailand antara Maret hingga Juli 2024, namun setelah tiba di sana, mereka dipindahkan ke Myanmar dalam keadaan paksa.
“Para korban juga mengalami kekerasan fisik selama penyekapan, membuat situasi ini semakin kompleks,” ujarnya.
Proses pembebasan ini melibatkan koordinasi intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar. Setelah berhasil dibebaskan pada 15 Oktober 2024, para WNI menjalani screening melalui National Referral Mechanism (NRM) di Thailand.
Hasil dari proses ini menyatakan mereka memenuhi kriteria sebagai korban TPPO, sehingga dipulangkan dengan pembiayaan negara.
Seluruh biaya pemulangan para korban ditanggung oleh negara. Setibanya di Indonesia, mereka langsung diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi yang dibutuhkan. Para korban berasal dari berbagai provinsi, seperti Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Barat.
Kemlu RI menghimbau kepada seluruh WNI untuk lebih berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama di kawasan Asia Tenggara. Masyarakat diminta untuk memverifikasi informasi melalui jalur resmi guna menghindari risiko terjebak dalam perdagangan manusia atau kerja paksa.
