JCCNetwork.id- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperingatkan bahwa penerapan aturan kemasan rokok polos dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi negara, mencapai Rp 182 triliun. Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menyatakan bahwa beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) berpotensi menekan industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan.
Aturan yang membatasi penjualan rokok di sekitar institusi pendidikan, pembatasan iklan rokok, serta kebijakan kemasan polos dipandang akan berdampak buruk terhadap kinerja IHT, baik dari hulu hingga hilir. Menurut Andry, kebijakan kemasan rokok tanpa merek berisiko meningkatkan peredaran rokok ilegal di dalam negeri, yang pada gilirannya dapat menurunkan penjualan rokok legal, khususnya untuk jenis rokok golongan I dan II.
“Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%,” kata Andry dilansir detikFinance, Sabtu (2/11/2024).
“Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek),” imbuhnya.
Berdasarkan analisis INDEF, dampak dari penerapan aturan tersebut tidak hanya berimbas pada penjualan rokok saja. Aturan larangan berjualan di radius 200 meter dari satuan pendidikan formal diprediksi akan mempengaruhi 33,08% dari total retail yang ada. Sementara itu, pembatasan iklan rokok berpotensi menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%.
“Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB,” pungkasnya.
Peringatan ini mencerminkan kekhawatiran akan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan yang dirancang untuk mengurangi konsumsi rokok, namun bisa berujung pada masalah baru dalam bentuk meningkatnya rokok ilegal dan dampaknya terhadap perekonomian nasional.
