JCCNetwork.id- Pemerintah Indonesia dinilai perlu membuka jalur komunikasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terkait upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang masih disandera sejak Februari 2023. TPNPB-OPM bahkan telah mengajukan proposal resmi mengenai teknis pembebasan pilot tersebut.
“Pemerintah bisa berunding dengan mereka, bagaimana teknisnya, prosesnya, harus disepakati bersama,” kata Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas kepada Media Indonesia, Kamis, 19 September 2024.
Menurut Cahyo, negosiasi bisa dilakukan jika proposal yang diajukan oleh TPNPB-OPM tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Beberapa aspek yang bisa dinegosiasikan antara lain mengenai pihak fasilitator yang terlibat dalam proses pembebasan, serta siapa yang akan bertugas menjemput Philip Mark Mehrtens.
Cahyo juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilainya kurang terbuka terhadap tawaran TPNPB-OPM. Jika pemerintah terus menolak upaya dialog dan bersikeras menggunakan cara sendiri, menurut Cahyo, hal ini bisa memicu persepsi bahwa pemerintah sengaja mempertahankan konflik di wilayah Papua.
“Kalau tidak mau menerima tawaran atau bersikukuh dengan jalan sendiri, pemerintah ktia tidak memiliki niat baik. Ini mengonfirmasi kekerasan dan pendekatan keamanan menjadi tujuan utama,” ujar dia.
Dalam proposal yang diajukan TPNPB-OPM, disampaikan bahwa pemerintah Selandia Baru diminta menyiapkan sebuah pesawat sipil yang akan mengambil rute dari Selandia Baru menuju Papua New Guinea, dan kemudian ke Jayapura. Pesawat tersebut diharapkan mendarat di Bandara Sentani, Jayapura, untuk menunggu tim TPNPB-OPM yang akan menjemput Philip Mark Mehrtens dari Nduga, Papua.
Setelah penjemputan dilakukan, polisi dan tentara dari Selandia Baru diminta mengawal proses pengembalian Mehrtens ke negaranya. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, juga menyebutkan bahwa jika pesawat dari Selandia Baru tidak memungkinkan, pihaknya akan menyewa pesawat Air Nugini dari Papua New Guinea (PNG) untuk melakukan misi tersebut.
“Jika tidak ada pesawat dari Selandia Baru, maka kami akan charter pesawat Air Nugini dari PNG,” demikian bunyi proposal yang dibagikan juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom.
Kasus penyanderaan Philip Mark Mehrtens telah menarik perhatian internasional dan menjadi isu sensitif di dalam negeri. Hingga saat ini, pendekatan keamanan oleh aparat Indonesia masih menjadi pilihan utama dalam upaya penyelesaiannya. Namun, dengan munculnya proposal dari TPNPB-OPM, tekanan semakin meningkat bagi pemerintah untuk mempertimbangkan jalur dialog sebagai alternatif.
Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah pemerintah bersedia membuka ruang negosiasi dengan kelompok separatis ini, atau akan tetap menggunakan pendekatan militer yang selama ini diterapkan di wilayah konflik Papua. Dengan tuntutan TPNPB-OPM yang melibatkan pihak internasional, terutama pemerintah Selandia Baru, opsi diplomatik tampaknya bisa menjadi jalan keluar yang lebih damai.
Pemerintah sejauh ini belum memberikan pernyataan resmi terkait proposal yang diajukan oleh TPNPB-OPM. Namun, masyarakat dan pengamat politik berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan segala upaya yang dapat menyelamatkan nyawa Philip Mark Mehrtens dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut di Papua.
