JCCNetwork.id- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami kendala besar akibat kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Dalam sebulan terakhir, hujan turun hampir setiap hari, menyisakan hanya delapan hari tanpa hujan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengakui bahwa kondisi cuaca menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan IKN.
“Masalahnya di sana hanya satu yaitu hujan. Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan,” katanya Kamis (12/7/2024).
Untuk mengatasi hujan yang terus-menerus, tim di lapangan menggunakan tenda sebagai solusi sementara dalam proses pengaspalan.
“Sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan,” ungkapnya.
Cuaca buruk ini tidak hanya menghambat pembangunan tetapi juga menyebabkan kemacetan parah di kawasan Nusantara dan sekitarnya. Akses jalan menuju IKN yang masih berupa tanah dan lumpur semakin memperburuk kondisi lalu lintas. Meskipun pekerjaan pembangunan difokuskan pada malam hari untuk mengurangi gangguan lalu lintas, kemacetan tetap tidak dapat dihindari.
“Semalam di IKN macet total semua, karena hujan, mereka kerja 24 jam, kita atur supaya batching plant beroperasi malam, ternyata semalam macet,” beber Basuki.
Meskipun demikian, Basuki optimis bahwa sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara akan siap pada bulan ini. Ia menyatakan bahwa infrastruktur air minum, kelistrikan, dan telekomunikasi akan tersedia dalam waktu dekat.
“Yang namanya Juli itu kan tanggal 31. Dari dulu saya bilang pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk, karena tadi saya baru kumpulin untuk energi dan komunikasi. Telkom, PLN, tadi sudah melapor,” kata Basuki.
Dengan segala persiapan yang dilakukan, Ibu Kota Nusantara diharapkan siap menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berencana untuk mulai berkantor di sana pada bulan Juli ini. Keberhasilan penyelesaian infrastruktur dasar ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan visi besar pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
