JCCNetwork.id- Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas untuk segera mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau Government Tech (GovTech). Dalam pertemuan di Istana Negara pada Jumat (29/12/2023), salah satu fokus implementasi GovTech yang diungkapkan adalah realisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pengganti E-KTP.
“Tadi kami diminta melaporkan terkait dengan perkembangan digitalisasi birokrasi atau sistem pemerintah berbasis elektronik yang akan menjadi lompatan baru bagi Indonesia untuk memasuki sistem pemerintahan berbasis digital,” ujar MenpanRB usai menemui Presiden di Istana Negara, Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Azwar menjelaskan bahwa fondasi kebijakan terkait sistem ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai SPBE tahun 2018. Meskipun demikian, kendala yang selama ini muncul adalah kesulitan interoperabilitas di antara kementerian dan lembaga.
Selain itu, MenpanRB juga membahas platform pertukaran data sebagai bagian dari GovTech. Azwar menyebut bahwa kementerian dan lembaga pemerintah kaya akan data, tetapi sulit untuk bertukar informasi, sehingga manfaatnya belum optimal. Digital payment atau pembayaran digital juga menjadi fokus, dengan Azwar menegaskan bahwa sebagian besar pemerintahan dari pusat hingga daerah kini menggunakan pembayaran digital.
MenpanRB juga mengumumkan bahwa KemenpanRB telah menyiapkan 9 calon nama untuk GovTech, dan pemilihan nama akan dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Nama GovTech nanti akan beliau putuskan. Intinya dari government technology ini bisa menyelesaikan masalah masyarakat yang dihadapkan pada beragam layanan digital. Selama ini pemda punya aplikasi, kementerian juga punya aplikasi, sehingga izin yang dikerjakan atau urusan sesuatu sangat banyak,” pungkas Azwar.
