JCCNetwork.id- Sekolompok Massa yang mengatasnamakan Insan Muda Indonesia (IMI) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Kementerian Perhubungan pada Senin (23/7/2023). Aksi ini dipicu oleh dugaan aliran dana suap yang terjadi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan melibatkan sejumlah petinggi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kedatangan massa ini menindaklanjuti panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya, untuk mengusut dugaan aliran dana korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub. Namun, Budi Karya tidak dapat hadir dengan alasan ada pekerjaan di luar kota.
Fian Kiahaly, Koordinator Aksi, mengungkapkan bahwa Kemenhub sebenarnya telah lama dikeluhkan terkait dugaan kasus korupsi. Pada tahun 2014, KPK bahkan memberikan peringatan merah terkait buruknya integritas pelayanan sektor publik, khususnya dalam perizinan.
“Menyoal pemanggilan Budi terkait dugaan korupsi juga pernah ia alami berkali-kali,” kata Fian Kiahaly dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (24/7/2023).
Tidak hanya itu, laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa sejak tahun 2010 hingga 2017, terdapat setidaknya 12 kasus korupsi di Kemenhub yang diproses oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Bahkan, data KPK menunjukkan bahwa selama periode 2010-2016, lembaga antirasuah tersebut menerima tidak kurang dari 62 laporan kasus korupsi yang terjadi di Kemenhub.
“Budi Karya pernah diduga kuat menerima suap untukk perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2016-2017,” ucap Fian.
Dalam aksi tersebut, massa IMI menyampaikan 4 tuntutan penting sebagai berikut:
1. Mendesak KPK dan Bareskrim Polri mengeluarkan surat penangkapan kepada Menhub, Budi Karya Sumadi, terkait banyak kasus dugaan korupsi yang menyeret namanya.
2. Mendesak Presiden Jokowi reshuffle Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
3. Meminta Budi Karya Sumadi mundur dari jabatannya, sebagai tanggung jawab Moral dan kelalaiannya sehinggah banyak terjadinya kasus korupsi di instansinya.
4. Bongkar dan usut tuntas dugaan suap yang diduga melibatkan beberapa pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan.
