JCCNetwork.id- Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM resmi menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada hari Rabu, 24 Mei 2023. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk saling memperkuat peran, tugas, dan fungsi masing-masing melalui integrasi sistem dan pemanfaatan data perpajakan dan keimigrasian.
“Ini bisa menjadi dasar bagi petugas pajak untuk melihat behavior dari wajib pajak di Indonesia. Tidak mungkin orang yang sering traveling tidak bisa membayar pajak dengan baik,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim di sela-sela acara peresmian kerja sama di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan.
Selanjutnya, kerja sama ini juga bermanfaat untuk memprofilling pemohon paspor, terutama calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural, guna mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan.
Ruang lingkup kerja sama antara Ditjen Imigrasi dan DJP meliputi:
a. Pertukaran data dan informasi untuk kepentingan kedua belah pihak;
b. Penyediaan jaringan komunikasi data dan informasi;
c. Kegiatan intelijen terhadap Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan Orang Asing;
d. Kerja sama dalam pengawasan dan penegakan hukum pidana dan administrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak; dan
e. Pelatihan dan penyuluhan di bidang perpajakan dan keimigrasian.
Kerja sama di bidang intelijen antara Direktorat Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi dan Ditjen Pajak dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan Orang Asing. Sementara itu, kerja sama dalam pertukaran data keimigrasian mencakup data penerbitan paspor RI, visa, izin tinggal, dan validasi izin tinggal.
