Oleh: Muslim Arbi, Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi.
JCCNetwork.id- Proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta Bandung) kerjasama Konsorsium Indonesia – China sedang berupaya merampungkan pekerjaan nya.
Meski saat ini belum juga rampung dan belum dapat beroperasi sesuai dengan tenggat waktunya. Karena terjadi nya pembengkakan biayai. Kini biayai nya membengkak menjadi 18 Triliun.
Semula Proyek ini ditawarkan oleh Pengusaha Jepang dengan biaya Rp 90 Triliun dengan suku bunga 0,1% dan grass periode 40 Tahun.
Tapi akhirnya disetujui oleh pemerintah berkerjasama dengan China untuk bangun KCJB. Kerjasama di ikat dengan biaya: 120 T, bunga 3,4 % dan Grass Periode nya 80 Tahun.
Jika di bandingkan dengan tawaran dari Jepang. Nilai kontrak dengan China ini sangat mahal; bunga tinggi dan waktu nya sangat panjang. Hampir 100 tahun: yakni 80 tahun.
Mengapa pemerintah tidak ambil kontrak dengan Jepang malah dengan China? Ini menjadi pertanyaan. Padahal dengan China begitu mahal? Siapa yang diuntungkan dan ambil untung di sini? Sedang bangsa dan Negara ketiban pulung?
Tidakkah ada upaya TPPU dalam proyek KCJB? Karena menurut info beberapa pejabat China yang berada di struktur konsorsium itu telah di hukum mati oleh pemerintah China karena terlibat dalam kejahatan keuangan dalam proyek itu. Pemerintah China harus menjawab ini. Benarkah info ini?
Akan halnya rame kasus TPPU yang digaungkan oleh Menkopolhukam dalam kasus di Kemenkeu yang menyeret Mentrinya: Sri Mulyani dan Stafnya. Dalam dugaan Skandal TPPU Rp 349 Triliun. Tidak kah dalam kasus KCJB ini tidak terjadi praktik TPPU?
Untuk membuktikan itu. Perlu di bentuk TIM Audit Independen untuk mengusut TPPU di Proyek KCJB. Karena saat ini Pemerintah China tidak yakin keberlangsungan pemerintahan Jokowi akan melanjutkan KCJB sehingga meminta jaminan APBN.
Perlu langkah serius dalam semua kalangan untuk selamatkan APBN dari penyanderaan proyek ambisius yang tidak jelas juntrungannya. Malah proyek KCJB ini berpotensi membawa Negara di jajah oleh China.
