DPR Tegaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset Transparan

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menepis tudingan yang menyebut proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset berlangsung secara tertutup dan tidak transparan. Ia menegaskan, DPR telah membuka ruang bagi masyarakat untuk memantau perkembangan pembahasan regulasi tersebut melalui berbagai saluran informasi resmi.

 

- Advertisement -

Dede meminta seluruh kritik yang disampaikan terhadap proses legislasi RUU Perampasan Aset didasarkan pada fakta dan penilaian secara menyeluruh. Menurutnya, keterbukaan DPR dalam menyusun rancangan undang-undang tersebut dapat dilihat dari berbagai aktivitas pembahasan yang telah dilakukan serta dokumen yang tersedia untuk diakses masyarakat.

 

Pernyataan Dede tersebut merespons laporan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang diwakili Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

- Advertisement -

 

Laporan itu berkaitan dengan dugaan tidak transparannya proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Koalisi tersebut menyoroti keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat dalam tahapan penyusunan regulasi yang dinilai memiliki dampak penting terhadap upaya pemberantasan korupsi.

 

Menanggapi hal tersebut, Dede menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki sejumlah akses untuk mengikuti proses pembahasan RUU Perampasan Aset. DPR, kata dia, menyediakan informasi melalui situs resmi lembaga legislatif, TVR Parlemen, hingga kanal YouTube DPR RI.

 

Melalui saluran tersebut, publik dapat menyaksikan secara langsung jalannya sejumlah rapat maupun mengakses rekaman pembahasan yang telah berlangsung. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui materi yang dibicarakan serta mengikuti perkembangan proses legislasi.

 

Tidak hanya melalui siaran rapat, DPR juga menyediakan dokumen rancangan undang-undang yang dapat diakses secara terbuka. Dede mengungkapkan, draf final RUU Perampasan Aset bertanggal 19 November 2026 telah diunggah melalui laman Partisipasi Legislasi DPR RI.

 

Menurutnya, penyediaan dokumen tersebut merupakan salah satu bentuk keterbukaan lembaga legislatif agar masyarakat dapat mempelajari substansi rancangan aturan sekaligus memberikan tanggapan terhadap ketentuan yang sedang dibahas.

 

Dede juga memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan Komisi III DPR RI bersama Badan Keahlian DPR dalam rangka menghimpun pandangan dan aspirasi masyarakat.

 

Berdasarkan catatan yang disampaikannya, kedua lembaga tersebut telah menyelenggarakan sedikitnya 87 kegiatan yang terdiri atas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

 

Kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pembentukan RUU Perampasan Aset. Melalui forum tersebut, DPR dapat mendengarkan pandangan, kritik, maupun usulan penyempurnaan terhadap materi rancangan undang-undang.

 

Selain menggelar pertemuan di lingkungan parlemen, DPR juga melakukan penyerapan aspirasi secara langsung di berbagai daerah. Tercatat, kegiatan kunjungan telah dilaksanakan di 15 provinsi dan menjangkau masyarakat di 46 wilayah daerah pemilihan.

 

Dede menilai berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tidak hanya dilakukan melalui komunikasi internal DPR, tetapi juga melibatkan proses penghimpunan pandangan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

 

Partisipasi publik juga tercermin dari jumlah masukan tertulis yang diterima DPR sepanjang 2026. Dede menyebut terdapat 19 permohonan dan masukan tertulis yang secara khusus berkaitan dengan pembahasan RUU Perampasan Aset.

 

Beragam masukan tersebut memiliki substansi yang berbeda. Sebagian pihak menyampaikan dukungan terhadap pembentukan regulasi tersebut, sementara pihak lainnya mengajukan sejumlah usulan perbaikan hingga menyampaikan keberatan terhadap ketentuan tertentu dalam rancangan undang-undang.

 

Menurut Dede, perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Setiap masukan yang disampaikan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengawal agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan dan substansi yang kuat.

 

Ia menegaskan DPR tidak menutup mata terhadap kritik maupun pengawasan yang dilakukan kelompok masyarakat sipil. Sebaliknya, keterlibatan publik dinilai tetap diperlukan untuk memastikan proses legislasi berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kepentingan masyarakat luas.

 

Dede juga menyampaikan bahwa pengawasan dari organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok antikorupsi, merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang perlu dihormati.

 

Karena itu, ia berharap masyarakat tidak berhenti memberikan perhatian terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Pengawalan publik, menurutnya, perlu terus dilakukan bukan hanya ketika rancangan undang-undang dibahas di parlemen, tetapi juga setelah regulasi tersebut disahkan dan mulai diterapkan.

 

Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan, DPR diharapkan dapat menghasilkan aturan yang mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

 

Dede kembali menekankan pentingnya melihat proses pembahasan RUU Perampasan Aset secara objektif dengan mempertimbangkan berbagai tahapan, forum konsultasi, akses dokumen, serta saluran penyampaian aspirasi yang telah disediakan DPR.

 

Ia berharap perdebatan mengenai transparansi pembahasan tidak menghilangkan tujuan utama pembentukan regulasi tersebut, yakni menghadirkan instrumen hukum yang mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Dua Rumah Baduy di Lebak Hangus Terbakar

JCCNetwork.id- Kebakaran melanda kawasan permukiman masyarakat Baduy di Kampung Cipaler Pasir, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten, pada Jumat (20/11/2026) dini hari. Insiden...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER