Prahara Suket Gibran, FRB Pertanyakan Akuntabilitas Hukum

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id – Front Rakyat Bersatu (FRB) menggelar diskusi publik bertajuk “Gibran Sudah Mundur, Bagaimana Prahara Suket Penyetaraan: Menguji Penegakan Hukum dan Akuntabilitas” di Gedung DPD KNPI DKI Jakarta, Jalan Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (16/11/2026).

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani, A. Wakil Kamal selaku Pengamat Hukum, Rorano S. Abubakar selaku Akademisi dan Praktisi Hukum Tata Negara (HTN), serta La Ode Noval selaku Pegiat Hukum dan Politik. Diskusi dipandu oleh Fauzan Ohorella selaku moderator sekaligus Koordinator Front Rakyat Bersatu.

- Advertisement -

Dalam pemaparannya, Ray Rangkuti menjelaskan bahwa polemik mengenai ijazah dan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan milik Gibran Rakabuming Raka telah menjadi persoalan yang sejak awal perlu dibuka secara transparan kepada publik, bahkan sebelum munculnya isu pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut Ray, pihaknya sebelumnya telah mendorong penggunaan hak angket DPR RI sebagai instrumen politik dan pengawasan konstitusional untuk mengusut persoalan tersebut.

“Desakan kami kemarin di DPR RI waktu itu untuk meminta agar dilakukan hak angket oleh DPR. Yang bertemu pertama yakni dari Fraksi Golkar, selanjutnya kami diundang ke DPP PKS untuk mendorong penandatanganan hak angket tersebut,” ujar Ray Rangkuti di Gedung DPD KNPI DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

- Advertisement -

Lebih lanjut, aktivis yang telah puluhan tahun konsisten bergerak dalam isu demokrasi tersebut menilai bahwa perkembangan politik saat ini semakin mengkhawatirkan. Ia menegaskan, dorongan terhadap partai politik agar mengambil sikap konkret merupakan bagian dari upaya menjaga fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

“Maka itu kita desak DPP PKS untuk membuat pernyataan yang konkret dan tertulis dalam hal hak angket tersebut. Malamnya diikuti oleh puluhan anggota DPR lain dari berbagai fraksi partai lain,” tambahnya.

Sementara itu, narasumber lainnya, A. Wakil Kamal, Pengamat Hukum, turut memberikan kritik terhadap kondisi penegakan hukum dan tata kelola kekuasaan di Indonesia. Ia berpandangan bahwa persoalan mendasar dalam penyelenggaraan negara telah berlangsung cukup panjang, sejak era pemerintahan Joko Widodo hingga dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Surplus kebobrokan negara hari ini tengah berlangsung dari 12 tahun lalu sejak era Jokowi dan dua tahun pemerintahan Prabowo hari ini. Bopeng kekuasaan semakin melebar. Ini juga otokritik buat kita semua, karena aktivis hingga tokoh-tokoh semakin mudah diiming-imingi. Sehingga hilang daya kritis terhadap kekuasaan,” tutur Wakil Kamal.

Praktisi sekaligus akademisi hukum tersebut juga menyoroti persoalan fasilitas negara yang diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat dalam kerangka penghormatan terhadap putusan lembaga peradilan serta kepastian hukum.

“Padahal putusan MK dan MA jelas secara tegas menyebut tidak menemukan dan membatalkan Suket penyetaraan tersebut. Artinya, jika fasilitas negara masih dinikmati oleh Gibran dalam rangka pensiun, berarti tidak menghormati MK dan MA yang telah mengeluarkan amar putusan,” tegasnya.

Senada dengan itu, Rorano S. Abubakar, Akademisi dan Praktisi Hukum Tata Negara, menilai polemik Suket Penyetaraan tidak dapat dilepaskan dari persoalan fundamental dalam sistem administrasi dan penyelenggaraan negara.

Menurut Rorano, kekacauan administrasi yang terjadi harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi para penyelenggara negara, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum.

“Ada problem dalam bernegara. Kekacauan administrasi ini pun harus jadi evaluasi bagi penyelenggara Pemilihan Umum ke depannya, sehingga kejadian tersebut tidak terulang,” tandas Rorano.

Di sisi lain, Pegiat Hukum dan Politik, La Ode Noval, menyampaikan kritik yang lebih tajam. Ia menilai bahwa cara pandang terhadap kekuasaan dan konstitusi tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi bahwa berakhirnya jabatan seseorang secara otomatis mengakhiri seluruh persoalan hukum yang menyertainya.

“Presiden itu dapat diberhentikan, bukan berhenti sendiri. Dengan peristiwa ini, seolah analogi kita dibuat terbalik, bahwa karena Wapres mundur, lalu permasalahan hukumnya selesai,” pungkas La Ode Noval.

Diskusi berlangsung secara interaktif dengan berbagai pandangan kritis mengenai hubungan antara kekuasaan, konstitusi, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pejabat publik. Para narasumber menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap persoalan administrasi maupun dugaan pelanggaran hukum tetap ditangani melalui mekanisme yang berlaku.

Menutup jalannya diskusi, Fauzan Ohorella selaku moderator sekaligus Koordinator Front Rakyat Bersatu menegaskan bahwa forum tersebut digelar untuk menjaga agar polemik Suket Penyetaraan tidak berhenti hanya karena adanya perubahan ataupengunduran diri dari jabatan politik.

Fauzan menilai, persoalan tersebut harus tetap ditempatkan dalam ruang penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas publik. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai proses administrasi maupun tindak lanjut hukum yang berkaitan dengan polemik tersebut.

“Mengapa diskusi dengan tema ini masih kita buat? Karena kami menganggap bahwa instrumen kekuasaan dipusatkan secara paksa untuk melanggengkan Gibran. Sehingga hari ini, kita juga menyeret paksa Suket Penyetaraan ini ke ranah hukum agar ada rasa keadilan, transparansi, dan akuntabilitas kepada publik soal bagaimana proses hukum terhadap Suket Penyetaraan tersebut,” pungkas Fauzan.

Melalui diskusi publik ini, Front Rakyat Bersatu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan Suket Penyetaraan melalui ruang-ruang demokrasi, kajian hukum, dan kontrol masyarakat sipil. FRB berpandangan bahwa berakhirnya jabatan politik seseorang tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk menjelaskan persoalan administrasi dan hukum yang menjadi perhatian publik.

Front Rakyat Bersatu menegaskan bahwa supremasi hukum harus berdiri di atas kepentingan kekuasaan, dan setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan persoalan yang berkaitan dengan jabatan serta proses administrasi negara secara transparan.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Konsorsium Pemuda Maluku Rekomendasikan Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden RI

JCCNetwork.id  -Pimpinan Pusat Konsorsium Pemuda Maluku (PP KPM) resmi menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto agar Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H.,...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER