JCCNetwork.id – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan menggelar pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026.
Proses penentuan pendamping Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menggunakan mekanisme pemungutan suara tertutup.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemilihan dilakukan melalui surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak untuk selanjutnya dihitung satu per satu.
Meski menggunakan sistem pemungutan suara tertutup, Yusril memastikan persidangan MPR tetap berlangsung terbuka dan dapat disaksikan masyarakat melalui siaran televisi.
“Artinya bukan tertutup (sidangnya). TV boleh menyiarkan sidangnya, sidang terbuka tapi siapa yang dipilih itu biasanya ditulis di kertas, dimasukkan ke dalam kotak satu demi satu, dan setelah itu dihitung satu demi satu. mungkin tidak banyak perbedaannya dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 1999 yang lalu,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa (17/11/2026),dikutip.
Ia menyebut mekanisme tersebut memiliki kemiripan dengan proses pemilihan presiden dan wakil presiden yang pernah berlangsung di MPR pada 1999.
Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo akan mengajukan dua nama kandidat untuk dipilih anggota MPR.
Namun, hingga Selasa (17/11/2026), pemerintah belum menerima penyerahan resmi nama-nama calon tersebut.
Prabowo masih memiliki tenggat waktu hingga 25 November 2026 untuk menyampaikan dua kandidat pengganti Gibran kepada MPR.
Yusril menegaskan, penentuan kandidat sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Adapun dirinya bersama Menteri Sekretaris Negara bertugas mengoordinasikan persiapan pemerintah dengan pimpinan MPR agar proses pemilihan berjalan sesuai aturan.
“Tugas saya sekarang sebenarnya hanya membantu melakukan pengoordinasian pemerintah dengan MPR supaya pelaksanaan pemilihan wakil presiden itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” kata Yusril.
MPR Siapkan Verifikasi Administrasi Kandidat
Sebelum memasuki tahap pemungutan suara, MPR akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan persyaratan administrasi kedua kandidat yang diajukan Presiden.
Untuk keperluan tersebut, MPR telah membentuk tim khusus yang bertugas memverifikasi kelengkapan berkas pencalonan.
Tim tersebut mendapat waktu dua pekan untuk menyelesaikan pemeriksaan sekaligus memberikan kesempatan kepada kandidat melengkapi dokumen apabila masih terdapat kekurangan.
Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, MPR akan melanjutkan tahapan pemilihan melalui sidang sesuai Peraturan Tata Tertib MPR.
Rangkaian agenda kenegaraan Presiden Prabowo turut menjadi perhatian menjelang penyerahan nama kandidat.
Presiden diketahui tengah menjalankan kunjungan luar negeri, termasuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, serta agenda internasional berikutnya di China.
Dengan demikian, MPR masih menunggu keputusan Presiden mengenai dua kandidat yang akan bersaing memperebutkan kursi wakil presiden.
Penyerahan nama ditargetkan paling lambat 25 November 2026, sebelum pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember 2026.





















