JCCNetwork.id- Polemik harta kekayaan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, membuka kotak pandora pejabat pajak melakukan kecurangan. Demikian kata Ketua Rumah Juang Garda Pancasila (RJGP), Nikolas Kosigin.
Bahkan informasi itu semakin terus bergulir tatkala, Menkopolhukam Mahfud MD, membeberkan ke publik bahwa ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Dirjen Bea Cukai.
Gerakan uang mencurigan itu, sontak membuat publik berasumsi diduga telah berlangsung lama para oknum pegawai pajak dan bea cukai melakukan praktik kotor dalam mengais rejeki.
Untuk itu, Niko mendesak agar semua pihak yang terindikasi mencuri uang pajak atau melakukan pelanggaran hukum di dalam bea cukai segera diproses hukum dan ganti para dirjennya.
“Para pengkhianat dan penikmat gratifikasi uang-uang haram itu dan korup itu harus segera diproses hukum. Baik yang di lingkungan Kemenkeu, Ditjen Pajak Maupun Ditjen Bea Cukai Indonesia,” kata Niko kepada JCCNetwork.id, Senin (13/3/2023).
Niko menduga, ada komplotan yang bekerja sama melakukan aksi penerimaan suap dan pencucian uang. Pasalnya dari apa yang disampaikan Menkopolhukam, bahwa jumlah uang yang beredar di kalangan dua unit eselon 1 Kemenkeu itu nyaris 10% dari APBN 2023.
Untuk itu, Niko kembali menekankan, negara harus bertindak cepat. Para pelakunya harus dipenjara dan jerat mereka dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Semua hartanya harus disita negara agar bisa memberikan efek jera.
“RJGP apresiasi pernyataan sikap saudari Menkeu Indonesia, Ibu Sri Mulyani, yang segera melakukan proses penelusuran dari berbagai laporan menyangkut penerimaan keuangan negara,” tutup Niko.
