JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah satu tahun menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Purbaya yang dilantik pada 8 September 2025 kini digantikan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan.
Suahasil resmi dilantik sebagai Menteri
Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, 14 September 2026. Pergantian tersebut menandai perubahan kepemimpinan di kementerian yang memegang peranan penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan fiskal, serta pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah.
Setelah menerima mandat baru, Suahasil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan khusus agar dirinya memastikan kondisi keuangan negara tetap sehat dan kredibel.
“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penegasan awal mengenai fokus Suahasil setelah dipercaya memimpin Kementerian Keuangan. Ia dihadapkan pada tanggung jawab menjaga keseimbangan fiskal, memastikan keberlanjutan pembiayaan negara, serta mendukung agenda pembangunan pemerintah tanpa mengabaikan stabilitas APBN.
Suahasil Pastikan Defisit APBN Tetap Terkendali
Suahasil menegaskan bahwa pergantian posisi Menteri Keuangan tidak serta-merta berarti perubahan besar dalam pengelolaan fiskal. Pengalaman mendampingi Purbaya sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal bagi dirinya untuk melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan.
Menurut Suahasil, penunjukannya sebagai Menteri Keuangan lebih merupakan kelanjutan dari proses kerja yang selama ini telah dilakukan bersama Purbaya.
“Defisit akan tetap di bawah 3%,” tutur Suahasil meyakinkan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah besarnya kebutuhan belanja pemerintah untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan berskala besar. Pemerintah dituntut menjaga agar belanja negara tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kesehatan keuangan negara.
Komitmen mempertahankan defisit APBN di bawah 3% menjadi salah satu perhatian utama dalam masa awal kepemimpinan Suahasil. Pengendalian defisit diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap kebijakan fiskal serta memastikan pemerintah tetap memiliki ruang pembiayaan untuk menjalankan program prioritas.
Selain pengendalian defisit, Suahasil juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas keuangan negara. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang hati-hati, kesinambungan pembiayaan, serta kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban fiskalnya.
Purbaya Satu Tahun Memimpin Kementerian Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa mulai menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan setelah dilantik Presiden Prabowo pada 8 September 2025. Ia masuk ke dalam pemerintahan ketika kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tekanan dan pesimisme yang membayangi prospek pertumbuhan.
Selama menjabat, Purbaya dikenal memiliki gaya komunikasi yang lugas, ceplas-ceplos, dan kerap menggunakan pendekatan berbeda dari kebiasaan pejabat fiskal. Gaya tersebut membuat berbagai pernyataan dan kebijakannya menjadi perhatian publik.
Salah satu langkah yang paling banyak disorot adalah kebijakan menggelontorkan Rp200 triliun dana pemerintah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dana tersebut diarahkan untuk mendukung likuiditas perbankan dan mendorong aktivitas ekonomi melalui penyaluran pembiayaan. Kebijakan itu menjadi bagian dari pendekatan Purbaya dalam merespons tekanan ekonomi serta mempercepat perputaran dana di sektor keuangan.
Selain itu, Purbaya juga memberikan perhatian besar terhadap realisasi belanja kementerian dan lembaga. Ia memelototi belanja pemerintah dengan harapan anggaran yang telah dialokasikan dapat segera digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi.
Pendekatan tersebut menunjukkan upaya Purbaya mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat Selama Masa Jabatan Purbaya
Dalam satu tahun masa kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat lebih tinggi dibandingkan periode empat kuartal sebelum Purbaya menjabat.
Berdasarkan perbandingan yang disampaikan dalam wawancara khusus Purbaya dengan detikcom, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama empat kuartal sebelum dirinya menjabat Menteri Keuangan berada di kisaran 4,99%.
Sementara itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam empat kuartal setelah Purbaya memimpin meningkat menjadi 5,33%.
Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar 0,34 poin persentase antara kedua periode tersebut.
Meski demikian, Purbaya menilai capaian tersebut belum sesuai dengan target yang diharapkan ketika dirinya mulai menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia seharusnya dapat bergerak lebih cepat apabila desain kebijakan yang dirancang bersama Presiden Prabowo berjalan sesuai harapan.
“Kalau desainnya sesuai dengan yang saya dan pak presiden inginkan saat itu, harusnya kita sudah tumbuh lebih cepat. Harusnya kita sudah di kisaran 6%,” kata Purbaya kepada detikcom dalam sebuah wawancara khusus, Selasa (8/9/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Purbaya memandang pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan fiskal yang telah dijalankan selama masa jabatannya.
Kenaikan rata-rata pertumbuhan dari 4,99% menjadi 5,33% menjadi salah satu catatan dalam perjalanan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Namun, ia tetap menilai masih terdapat ruang untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih tinggi.
Kebijakan Purbaya Jadi Sorotan
Selain pengelolaan dana pemerintah di Himbara, sejumlah kebijakan lain yang dikeluarkan Purbaya juga menjadi perhatian publik.
Salah satunya berkaitan dengan pembiayaan kredit modal bagi Koperasi Desa Merah Putih. Dalam kebijakan tersebut, Dana Desa menjadi bagian dari skema yang disiapkan untuk mendukung pembiayaan koperasi.
Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pemerintah memperkuat peran koperasi desa sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi masyarakat. Namun, penggunaan Dana Desa dalam skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan selama Purbaya menjabat.
Purbaya juga terlibat dalam kebijakan pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap persoalan pembiayaan proyek infrastruktur besar. Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu proyek strategis yang memiliki nilai investasi besar dan membutuhkan pengelolaan kewajiban keuangan secara cermat.
Keterlibatan Kementerian Keuangan dalam persoalan utang proyek tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab kementerian dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pembiayaan proyek pemerintah.
Berbagai kebijakan itu memperlihatkan karakter kepemimpinan Purbaya yang berupaya mengambil langkah di luar pola kebijakan fiskal yang umum dilakukan. Pendekatan tersebut menjadi ciri yang melekat selama dirinya menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.
Suahasil Hadapi Tantangan Fiskal dan Proyek Prioritas
Dengan dilantiknya Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, pemerintah kini memasuki fase baru dalam pengelolaan kebijakan fiskal.
Suahasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelum dipercaya menggantikan Purbaya, ia menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pengalaman tersebut membuat dirinya telah memahami berbagai persoalan yang dihadapi kementerian, termasuk pengelolaan APBN dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Penunjukan Suahasil juga berlangsung ketika pemerintah masih harus mengelola kebutuhan belanja yang besar untuk berbagai proyek prioritas.
Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan program pembangunan tetap berjalan. Di sisi lain, pengeluaran negara harus dikelola agar tidak mengganggu kesehatan APBN.
Komitmen menjaga defisit di bawah 3% menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan Suahasil seusai pelantikan. Target tersebut menunjukkan bahwa kesinambungan fiskal tetap menjadi perhatian dalam arah kebijakan keuangan negara.
Selain menjaga defisit, Suahasil juga perlu memastikan kredibilitas pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Kepercayaan terhadap kebijakan fiskal menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung keberlanjutan pembiayaan pemerintah.
Pergantian Menkeu Jadi Perhatian Ekonomi Nasional
Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi perhatian karena posisi tersebut memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Menteri Keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran negara, kebijakan fiskal, serta berbagai instrumen pembiayaan yang mendukung program pemerintah.
Selama satu tahun kepemimpinan Purbaya, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Mulai dari penempatan dana pemerintah di Himbara, pengawasan belanja kementerian dan lembaga, hingga kebijakan pembiayaan koperasi serta proyek infrastruktur.
Kini, Suahasil dipercaya melanjutkan tanggung jawab tersebut dengan penekanan pada kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Arahan Presiden Prabowo yang disampaikan Suahasil seusai pelantikan menjadi gambaran awal mengenai prioritas pemerintah dalam menghadapi tantangan fiskal ke depan.
Dengan latar belakang sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suahasil diharapkan mampu menjaga kesinambungan pengelolaan APBN sekaligus mendukung pelaksanaan proyek-proyek besar pemerintah.
Sementara itu, catatan pertumbuhan ekonomi selama masa jabatan Purbaya menjadi bagian dari evaluasi perjalanan kebijakan fiskal dalam satu tahun terakhir.
Peralihan kepemimpinan ini menempatkan Suahasil pada tanggung jawab baru untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan, pengendalian defisit, dan kredibilitas keuangan negara.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan kebijakan fiskal tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan APBN. Komitmen Suahasil mempertahankan defisit di bawah 3% menjadi salah satu indikator awal arah pengelolaan keuangan negara setelah pergantian Menteri Keuangan tersebut.
