Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang tergolong dalam desil 9 dan 10.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembatasan tersebut masih dalam tahap pembahasan.

- Advertisement -

Pemerintah terlebih dahulu menyiapkan sistem yang diperlukan agar kebijakan pengendalian subsidi dapat diterapkan secara bertahap.

“Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (11/8), setelah menerima kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Purbaya, kelompok desil 9 dan 10 menjadi salah satu sasaran awal yang sedang dipertimbangkan.

- Advertisement -

Kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi dalam klasifikasi desil.

“Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya,” ujar Purbaya.

Purbaya belum menyampaikan waktu penerapan pembatasan tersebut.

Pemerintah masih mengevaluasi mekanisme yang akan digunakan untuk menentukan kelompok masyarakat yang tetap berhak memperoleh BBM bersubsidi.

Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi.

Penentuan kelompok tidak hanya mengacu pada pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan sejumlah indikator seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, serta kepemilikan aset.

Dalam klasifikasi tersebut, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok dengan proporsi masing-masing sekitar 10 persen.

Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Data desil juga bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu, status desil seseorang dapat mengalami perubahan setelah dilakukan pemutakhiran data.

Masyarakat dapat memeriksa status desil menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui layanan Cek Bansos.

Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan data kependudukan dan wilayah domisili, kemudian sistem akan menampilkan informasi mengenai kelompok desil dan status bantuan sosial.

Jika hasil pendataan dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui pemerintah desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos.

Data yang telah diperbarui selanjutnya menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan ulang yang dilakukan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

- Advertisement -

BACA LAINNYA

AHY Tekankan Transparansi Anggaran Pembangunan

JCCNetwork.id– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai profesi akuntan memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur...
KONTEN VIDEO
Video thumbnail
Prabowo Minta Maaf ke Malaysia-Singapura, Kabut Asap Sampai ke Negeri Tetangga #shorts #trending
01:56
Video thumbnail
Prabowo Minta Maaf ke Malaysia-Singapura soal Asap Karhutla, Begini Kata Presiden
11:09
Video thumbnail
Rakyat Bersama Presiden Prabowo #shorts #trending
00:33
Video thumbnail
Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Timor Leste Pimpin ASEAN 2029 #shorts #trending
00:56
Video thumbnail
Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Timor Leste Pimpin ASEAN 2029
10:55
Video thumbnail
Momen Prabowo Tutup Pidato dengan Bahasa Korea di KTT ASEAN-Korsel
04:13
Video thumbnail
DPR Blak-blakan Ungkap Data 6.000 Orang Diduga Disadap Jenderal Listyo Dkk #shorts #trending
01:24
Video thumbnail
Jenderal Suyudi Cerita Perjalanan Panjang Meniti Karier di Polri: Banyak Air Mata
10:10
Video thumbnail
DPR Ungkap Data 6.000 Orang yang Diduga Jadi Target Penyadapan Jenderal Listyo Sigit Dkk
08:27
Video thumbnail
Momen Prabowo Ajak Para Kepala Negara ASEAN Saling Dukung Kandidat di PBB
08:36
Video thumbnail
Cerita Kapolri Suyudi Dulu Jadi Brimob Bergaji Rp150 Ribu, Sering Dipotong karena Utang Koperasi
01:14
Video thumbnail
Cerita Kapolri Suyudi Dulu Jadi Brimob Bergaji Rp150 Ribu, Sering Dipotong karena Utang Koperasi
08:17
Video thumbnail
Prabowo Bikin Bahlil Ngakak, Guyon Pernah Siapkan Kursi Menteri Desa #shorts #trending
01:19
Video thumbnail
Prabowo Lempar Guyonan, Bahlil Ngakak Saat Disebut Sempat Disiapkan Jadi Mendes
11:38
Video thumbnail
Di Hadapan Menteri Supratman, Korban Pertanyakan Dua Kali Sidang Kemenkum Tanpa Kehadiran Notaris
08:26
Video thumbnail
Mentan Amran Blak-blakan Sebut Prabowo Berani Bongkar Permainan Mafia #shorts #trending
01:50
Video thumbnail
Mentan Amran Taruhkan Jabatan, Sebut Prabowo Berani Bongkar Mafia, Tak Benar? Ganti Saya
03:39
Video thumbnail
Prabowo Ungkap Cerita Pilih Kapolri, Sebut Dapat Suara dari Atas #shorts #trending
01:58
Video thumbnail
Prabowo Blak-blakan, Tak Kenal Suyudi Sebelumnya, Sebut Ada Suara dari Atas Saat Pilih Kapolri
10:10

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER