JCCNetwork.id- Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah memperkuat sistem surveilans penyakit menular dan meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan menyusul munculnya puluhan kasus hantavirus di Indonesia. Langkah antisipasi dinilai penting guna mencegah penyebaran penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat tersebut.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga minggu ke-16 tahun 2026, tercatat sebanyak 23 kasus hantavirus telah teridentifikasi di Indonesia sejak 2024. Kondisi itu memicu perhatian DPR, terutama terkait kemampuan deteksi dini dan kesiapan layanan kesehatan dalam menangani potensi lonjakan kasus.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar langkah pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih efektif. Menurutnya, pengawasan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemantauan potensi penyebaran penyakit dari lingkungan sekitar.
Ia menegaskan bahwa penguatan surveilans menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi risiko. Dengan sistem pemantauan yang lebih baik, pemerintah dinilai dapat lebih cepat mendeteksi kasus dan menyiapkan respons kesehatan yang tepat sebelum penyebaran meluas.
“Langkah tersebut penting agar Indonesia dapat melakukan antisipasi lebih dini dan menyiapkan respons kesehatan masyarakat secara tepat,” kata Charles, di Jakarta, Senin (11/5).
Selain itu, Charles juga meminta masyarakat tidak panik menyikapi temuan kasus hantavirus. Ia mengimbau warga tetap tenang dan hanya mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah maupun otoritas kesehatan guna menghindari munculnya disinformasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Edy Wuryanto, mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejumlah faktor risiko yang dapat memicu penyebaran hantavirus. Faktor tersebut antara lain kondisi lingkungan, kepadatan penduduk, hingga keberadaan tikus sebagai hewan pembawa virus.
Edy menekankan pentingnya penerapan pendekatan One Health, yakni konsep penanganan kesehatan yang mengintegrasikan sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan itu dinilai penting untuk mendeteksi sumber penularan sekaligus memperkuat langkah pencegahan secara terpadu.
Menurutnya, kewaspadaan tidak boleh diabaikan meski jumlah kasus yang ditemukan masih terbatas. Pemerintah daerah hingga fasilitas layanan kesehatan diminta aktif melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya hantavirus dan cara pencegahannya.
“Waspada tidak boleh diabaikan karena Indonesia memiliki faktor risiko yang cukup besar,” tandas sesama anggota Fraksi PDIP itu.
Kasus hantavirus yang ditemukan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh Seoul Virus. Virus tersebut diketahui dapat memicu penyakit Haemorrhagic Fever With Renal Syndrome (HFRS), yakni gangguan yang menyerang ginjal dan disertai gejala demam berdarah.
Gejala infeksi hantavirus kerap menyerupai flu biasa, seperti demam, nyeri otot, sakit kepala, dan kelelahan. Kondisi itu membuat kasus berpotensi tidak terdeteksi pada tahap awal apabila masyarakat tidak segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
Di sisi lain, DPR juga menyoroti keberadaan varian lain yakni Andes Virus yang sebelumnya ditemukan dalam insiden kapal MV Hondius. Berbeda dengan Seoul Virus, varian tersebut dapat menyebabkan Hantavirus Pulmonary Syndrome (HPS) yang menyerang paru-paru dan memiliki tingkat fatalitas lebih tinggi.
Komisi IX DPR berharap pemerintah dapat meningkatkan kesiapsiagaan nasional, termasuk memperkuat kapasitas laboratorium, memperluas edukasi publik, serta memastikan fasilitas kesehatan memiliki kemampuan penanganan yang memadai apabila terjadi peningkatan kasus di kemudian hari.
