JCCNetwork.id- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan hingga saat ini belum terdapat kebijakan resmi terkait penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Ketenagakerjaan pada Januari–Februari 2026.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan belum ada informasi maupun keputusan pemerintah mengenai kelanjutan program BSU pada tahun 2026.
“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.
Dengan demikian, isu yang menyebutkan BSU Ketenagakerjaan akan kembali cair pada awal 2026 dipastikan tidak benar.
Kemnaker meminta masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar, terutama di media sosial dan pesan berantai.
Faried juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah.
Ia menegaskan BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri dan tidak pernah meminta masyarakat mengakses tautan di luar situs resmi Kemnaker.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri.
Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried.
Ia menambahkan, informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id serta akun media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Masyarakat juga diminta melaporkan jika menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU.
Sebagai catatan, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja dan buruh sesuai ketentuan yang berlaku.
