JCCNetwork.id– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan total nilai Rp8 triliun. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Indra Karya (Persero) yang kini menjadi PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), PT Virama Karya (Persero) yang berubah menjadi PT Agrina Jaladri Nusantara (Persero), dan PT Yodya Karya (Persero) yang berganti nama menjadi PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Sri Mulyani menegaskan bahwa alokasi dana tersebut bukan anggaran baru, melainkan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui sebelumnya.
“Alokasi Rp8 triliun sudah ada di APBN, jadi jangan dibuat berita seolah-olah ini angka baru. Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, ditulis Rabu (19/3/2025).
Namun, pencairan dana tersebut masih harus menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hingga saat ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dalam tahap proses administrasi dan persiapan sebelum mengajukan PMN ke DPR dan Kementerian Keuangan.
“Jadi prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan,” paparnya.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menambahkan bahwa dana PMN akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha ketiga BUMN tersebut.
“Penambahan PMN tersebut akan digunakan antara lain untuk kegiatan tambah budidaya dan kegiatan perikanan tangkap, pengelolaan kawasan sentra produksi pangan revitaliasi lahan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit,” ucap Thomas
Secara spesifik, PT Agrinas Palma Nusantara (APN) akan mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 221.000 hektare yang merupakan barang sitaan dari sembilan perusahaan dalam kasus korupsi PT Duta Palma Group. Sementara itu, PT Agrina Jaladri Nusantara (Persero) akan fokus pada sektor perikanan, dan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan bergerak di bisnis komoditas padi.
Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kinerja BUMN serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
