JCCNetwork.id- Panggung politik Jakarta jelang Pilkada 2024 semakin memanas, dan kali ini Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengibarkan bendera waspada. Dalam nada serius, Cak Imin mendesak Komisi II DPR untuk turun tangan langsung menginvestigasi dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dihubungkan dengan calon perseorangan di Pilkada Jakarta.
Bagi Cak Imin, ini bukan sekadar isu teknis, melainkan soal menjaga integritas demokrasi di tengah ketidakpercayaan yang semakin membuncah.
“Komisi II harus turun untuk ikut melakukan verifikasi. Kalau ini tidak clear, nanti legitimasi pilkada bahaya,” kata Cak Imin, Jumat (16/7/2024).
Cak Imin tidak hanya meminta KPU untuk bersikap adil dan objektif, tetapi juga mengajak masyarakat untuk waspada dan bertindak. Baginya, keterlibatan publik adalah tameng terakhir dari proses demokrasi yang sehat.
“KPU harus bersikap fair dan objektif, partai-partai harus mengontrol, dan masyarakat harus mengontrol. Yang merasa dicatut KTP-nya harus segera protes dan klarifikasi,” ucap dia.
Dalam pusaran isu yang berkembang, dugaan adanya calon boneka atau bahkan melawan kotak kosong dalam Pilkada Jakarta 2024 juga mencuat. Namun, Cak Imin menepis spekulasi tersebut dengan penuh keyakinan.
“Saya kok enggak yakin. Tunggu saja, tunggu masih ada waktu,” kata dia.
Kegaduhan ini semakin menjadi sorotan setelah pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dinyatakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi syarat sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024. Jumlah dukungan terhadap pasangan ini mencapai 677.467 orang, jauh di atas syarat minimal yang ditetapkan.
Namun, bukan jumlah dukungan yang menjadi masalah, melainkan cara mendapatkan dukungan tersebut. Isu pencatutan identitas semakin liar di media sosial, terutama setelah akun @ayamdreampop mengunggah bukti bahwa NIK-nya digunakan tanpa izin untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Reaksi dari warganet pun beragam, dan tak sedikit yang mengaku mengalami hal serupa.
Di tengah hiruk-pikuk ini, Pilkada Jakarta 2024 bukan lagi sekadar kontestasi politik biasa. Ini adalah ujian bagi demokrasi, di mana setiap langkah dan keputusan akan diawasi ketat oleh publik yang semakin kritis.
