JCCNetwork.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dalam Sidang Tahunan di Gedung MPR, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/8/2024). Belanja negara dalam APBN 2025 diproyeksikan mencapai Rp 3.613 triliun, yang mencakup belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Jokowi menjelaskan bahwa anggaran belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp 2.693,2 triliun, sementara alokasi untuk daerah mencapai Rp 919,9 triliun.
Salah satu prioritas dalam APBN 2025 adalah sektor pendidikan, yang mendapatkan alokasi sebesar Rp 722,6 triliun. Anggaran ini akan dipergunakan untuk berbagai program, termasuk peningkatan gizi siswa, perbaikan infrastruktur sekolah, pengembangan sekolah unggulan, perluasan beasiswa, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta pengembangan riset dan pemajuan kebudayaan.
“Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 722,6 triliun, yang dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. serta perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset,” ujar Jokowi.
Jokowi menekankan pentingnya anggaran perlindungan sosial yang sebesar Rp 504,7 triliun. Dana ini akan difokuskan untuk mengurangi beban pada masyarakat miskin, serta memberantas kemiskinan melalui pendekatan yang tepat sasaran.
Dalam sektor kesehatan, anggaran sebesar Rp 197,8 triliun telah disiapkan. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, percepatan penurunan angka stunting, penanganan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan layanan kesehatan gratis.
Jokowi juga menggarisbawahi alokasi anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 124,4 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga, memperbaiki rantai distribusi pertanian, dan memperluas akses pembiayaan bagi para petani.
“Anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp 124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani,” jelasnya.
Anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun akan difokuskan untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat kerja sama antar daerah.
“Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp 919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkokoh kerja sama antardaerah,” jelasnya.
Jokowi juga mengingatkan pentingnya peningkatan pendapatan asli daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, mempermudah kegiatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik.
“Peningkatan pendapatan asli daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik,” pungkas Jokowi.
