JCCNetwork.id- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proses renovasi sejumlah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang rusak akibat gelombang aksi demonstrasi ricuh pada akhir Agustus 2025 akan segera dimulai. Pemerintah menargetkan pekerjaan fisik renovasi dapat berjalan pada awal tahun 2026 setelah seluruh tahap analisis dan penganggaran rampung.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, menyampaikan pihaknya kini tengah menyelesaikan proses evaluasi kerusakan dan menghitung kebutuhan anggaran untuk pemulihan berbagai fasilitas pemerintahan yang terdampak.
“Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang bisa hanya renovasi. Ada yang bisa rekonstruksi. Jadi sekarang ini nanti finalnya dapat, setelah tahun depan kita mulai berkontrak,” ujarnya saat ditemui usai acara Peringatan Hari Habitat Nasional di Bekasi, Senin (27/10/2025).
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sedikitnya belasan gedung DPRD mengalami kerusakan serius akibat aksi massa yang berujung anarkis di berbagai daerah. Di antaranya Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar yang menjadi sasaran pembakaran dan perusakan.
Kerusakan serupa juga terjadi di Kantor Sekretariat DPRD Kota Solo, Gedung Negara Grahadi di Surabaya, serta 11 pos polisi yang turut dibakar massa. Di Jawa Timur, Gedung DPRD Kediri bahkan dijarah sebelum dibakar.
Sementara di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, kerusakan dilaporkan terjadi di Jepara, Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, dan Cirebon. Di luar Jawa, Gedung DPRD Palembang dan Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan juga mengalami kerusakan berat akibat aksi serupa.
Dewi menambahkan, hasil analisis awal menunjukkan total anggaran pemulihan akan lebih rendah dari estimasi semula yang mencapai Rp900 miliar. Hal itu disebabkan sejumlah bangunan masih layak diperbaiki tanpa perlu rekonstruksi penuh.
“Saya lupa angka detailnya, yang pasti dari Rp900 miliar itu turun banyak,” ucap Dewi.
Pemerintah berharap proses renovasi dan rekonstruksi ini dapat berjalan cepat agar aktivitas pemerintahan daerah kembali normal. Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan desain bangunan baru memenuhi standar keamanan serta tahan terhadap potensi gangguan massa di masa mendatang.
