JCCNetwork.id- Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari tiga partai politik resmi dinonaktifkan setelah gelombang aksi unjuk rasa merebak di berbagai daerah. Langkah serentak ini diumumkan pada Minggu (31/8/2025), sebagai respons partai politik terhadap sorotan publik atas sejumlah pernyataan kontroversial yang dinilai memicu kegaduhan dan melukai hati masyarakat.
Keputusan drastis tersebut menandai semakin kuatnya tekanan publik terhadap partai politik agar lebih tegas mengawasi kadernya. Penonaktifan ini juga menjadi sinyal bahwa elite politik mulai memperhitungkan dampak sosial dari ucapan maupun sikap para wakil rakyat.
Partai Nasdem menjadi salah satu yang pertama merespons desakan masyarakat. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengumumkan pemberhentian sementara dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, dari keanggotaan Fraksi DPR Nasdem.
“Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem,” ujar Ketua Partai Nasdem Surya Paloh.
Langkah serupa ditempuh Partai Amanat Nasional (PAN). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN resmi menonaktifkan dua kader populer yang duduk di Senayan, yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Surya Utama alias Uya Kuya.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan keputusan tersebut berlaku mulai Senin (1/9/2025).
“DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudara Eko Hendro Purnomo dan saudara Surya Utama sebagai anggota DPR RI Fraksi PAN terhitung mulai 1 September 2025,” ucap Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi di Instagram resmi PAN pada Minggu (31/8/2025).
Menurut Viva, langkah itu diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di internal partai dan demi menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas partai.
Sementara itu, Partai Golkar juga mengambil sikap tegas dengan mencopot Adies Kadir dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Ia sekaligus dinonaktifkan dari keanggotaan DPR oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa keputusan ini diambil menyusul maraknya aksi protes di berbagai daerah, termasuk di Jakarta.
“Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR,” kata Sarmuji kepada wartawan Minggu (31/8/2025).
Pengamat politik menilai penonaktifan lima anggota DPR dari tiga partai besar ini merupakan bukti bahwa tekanan publik tidak bisa diabaikan. Gelombang demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir disebut menjadi faktor penentu bagi partai-partai untuk mengambil langkah cepat, meskipun keputusan tersebut cukup mengejutkan publik.
Meski demikian, belum ada kejelasan apakah langkah penonaktifan ini akan berlanjut pada pemecatan permanen atau hanya sebatas penghentian sementara. Publik kini menanti konsistensi partai dalam menegakkan disiplin kader serta menjaga citra lembaga legislatif yang semakin tercoreng akibat pernyataan-pernyataan kontroversial para wakil rakyatnya.
