JCCNetwork.id- Ribuan honorer non data base Badan Kepegawaian Negara (BKN) dari berbagai penjuru tanah air bakal membanjiri ruas jalan ibu kota pada Senin, 21 Juli 2025 mendatang. Mereka berencana menggelar aksi besar-besaran menuntut kejelasan nasib, setelah bertahun-tahun merasa dianaktirikan oleh negara.
Sekretaris Jenderal Aliansi Honorer Non Data Base BKN (R4) Indonesia, Rini Antika, mengungkapkan sekitar 20.000 massa lintas profesi akan memusatkan aksi di Jakarta. Titik kumpul akan dimulai sejak pukul 07.00 WIB di pelataran Masjid Istiqlal, sebelum bergerak menuju Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau yang jauh-jauh seperti teman-teman dari Sumatera teman-teman dari Riau dari Nias mungkin hanya perwakilan satu dua, tapi yang jelas ini adalah gerakan seluruh Indonesia,” ujar Rini Antika.
Dalam aksinya nanti, para honorer membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak agar honorer Non Data Base BKN yang telah mengikuti seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 dengan status kelulusan R4 segera diangkat menjadi PPPK. Kedua, meminta adanya hak afirmasi bagi mereka yang gagal dalam seleksi CPNS, sebagaimana yang diberikan kepada honorer yang sudah terdata BKN.
Ketiga, memperjuangkan regulasi afirmasi khusus bagi honorer Non Data Base yang tidak lolos seleksi atau bahkan tidak dapat mengikuti seleksi karena ketiadaan formasi.
Yang menarik, aksi ini sepenuhnya digerakkan secara swadaya oleh para anggota tanpa dukungan partai politik maupun DPR. Setiap peserta iuran seikhlasnya, mulai dari Rp5.000 hingga Rp500.000, guna membantu keberangkatan. Sementara biaya transportasi hingga konsumsi ditanggung masing-masing.
“Teman-teman dari Jawa bahkan sudah bergerak sejak tanggal 20, agar tanggal 21 sudah siap di titik kumpul Istiqlal,” tambahnya.
Menurutnya, daerah Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Lampung menjadi penyumbang massa terbesar dalam aksi ini. Rini menegaskan bahwa perjuangan ini sudah ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari audiensi ke kementerian hingga DPR RI, namun belum kunjung menghasilkan solusi konkret.
“Kami memang benar-benar sudah menjadi ujung tombak pelayanan di Indonesia tapi kami dianatirikan di negara ini,” tandasnya.
