JCCNetwork.id-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), mengungkapkan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian bagi berbagai profesi dengan meluncurkan program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam rencana ini, sebanyak 1.000 unit rumah subsidi dialokasikan khusus bagi wartawan, sementara 20.000 unit lainnya diperuntukkan bagi para petani.
“Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya,” ucap Ara seusai menghadiri open house Menteri Investasi dan Hilirisasi/CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani di Jakarta, Selasa malam (1/4/2025).
Selain wartawan dan petani, pemerintah juga telah menyiapkan kuota rumah subsidi bagi berbagai profesi lainnya. Di antaranya, 20.000 unit untuk nelayan, 20.000 unit untuk buruh, serta 20.000 unit bagi tenaga migran. Tak hanya itu, tenaga kesehatan (nakes) yang terdiri dari perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat juga mendapat alokasi sebanyak 30.000 unit. Sedangkan bagi personel militer dan kepolisian, pemerintah menyediakan 5.000 unit untuk prajurit TNI AD dan 14.500 unit untuk anggota kepolisian.
Maruarar menegaskan bahwa pemerintah mengalokasikan rumah subsidi secara khusus untuk memberikan kepastian kepada berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem perumahan.
“Dari kuota 220.000. Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat), bagi pengembang, dan bagi konsumen,”jelasnya.
Untuk memperlancar distribusi rumah subsidi ini, Kementerian PKP akan segera mengundang perwakilan dari masing-masing profesi yang terdaftar dalam skema penerima manfaat. Ara menyebutkan bahwa dialog dengan organisasi profesi menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa program ini tepat sasaran.
“Seperti ketua umum dari pada perawat kami undang. Ketua umum bidan kami ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kami ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya,” ucap Ara.
Rumah subsidi ini akan dibangun di berbagai wilayah di Indonesia, menyesuaikan kebutuhan dan distribusi tenaga kerja yang menjadi target program.
Dalam menjalankan program perumahan subsidi ini, Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga turut berperan dalam memperjuangkan kebijakan kelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM).
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perbankan agar lebih aktif dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah mengakses hunian layak.
Selain memastikan distribusi yang merata, Ara menegaskan pentingnya kualitas rumah subsidi yang dibangun. Ia menyebutkan bahwa kualitas konstruksi menjadi perhatian utama, sesuai dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo.
Untuk menjamin standar kualitas, pihaknya menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan audit langsung ke lapangan. Selain menilai kualitas bangunan, audit ini juga akan memastikan bahwa rumah subsidi diberikan kepada sasaran yang tepat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS kini memiliki data rinci terkait daya beli masyarakat, yang dikategorikan dalam beberapa desil. Desil pertama mencakup individu dengan kemampuan belanja sekitar Rp400.000, desil kedua Rp600.000, dan desil ketiga Rp900.000. Data ini akan menjadi acuan dalam menetapkan penerima manfaat rumah subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tempat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan,” ujar Ara.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap program perumahan subsidi tidak hanya memperluas akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang layak dan berkualitas.
