JCCNetwork.id- Pada Rabu (2/10), Presiden Joko Widodo melakukan penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada warga di Gudang Bulog Kampung Baru, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan di seluruh Indonesia serta mengendalikan inflasi, khususnya terkait dengan harga beras.
Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa penyaluran bantuan beras ini merupakan langkah yang direncanakan untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Ini kan sudah sesuai rencana, Agustus kemudian Oktober kemudian Desember dan kita harapkan ini bisa mengerem harga beras, karena kita intervensi lewat bantuan pangan beras. Selain itu, pasokan beras tidak ada masalah,” ungkap Presiden.
Sebagai informasi, Gudang Bulog Kampung Baru saat ini menyimpan stok beras sebanyak 1.292,54 ton. Dalam penyaluran tersebut, sebanyak 525 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bantuan beras. Program ini merupakan bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang telah berjalan sejak awal tahun.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, juga menekankan pentingnya langkah ini untuk mengurangi tekanan inflasi di sektor pangan.
“Penyaluran bantuan pangan beras ini secara langsung dapat mengurangi tekanan harga di pasar. Dengan adanya tambahan suplai beras dari pemerintah, stabilitas harga dapat terjaga, sehingga masyarakat khususnya kelompok penerima manfaat tidak terdampak oleh lonjakan harga yang berpotensi menambah beban ekonomi,” jelas Ketut.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi turut mengungkapkan bahwa upaya pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan beras merupakan langkah strategis yang efektif dalam menekan laju inflasi, terutama di sektor pangan.
“Sejak awal tahun, kita telah mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan dengan berbagai langkah pengendalian, salah satunya melalui penguatan CPP. Melalui langkah distribusi beras yang masif, kita mampu menjaga stabilitas harga beras di pasar, yang menjadi komoditas utama dalam penghitungan inflasi,” ujar Arief.
Sampai saat ini, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1,5 juta ton beras dalam tiga tahap. Pada tahap pertama (Januari-Maret 2024), sebanyak 659.131 ton beras didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Pada tahap kedua (April-Juni 2024), penyaluran mencapai 653.356 ton, dan pada tahap ketiga (Agustus 2024), total penyaluran telah mencapai 218.171 ton.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat terus menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi, serta meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi yang berisiko terkena dampak lonjakan harga pangan.
