JCCNetwork- Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Anita Jacoba Gah, menyuarakan kekecewaannya kepada Mendikbud Nadiem Makarim terkait penggunaan anggaran sebesar Rp 15 triliun di Kemendikbud. Anita mempertanyakan apakah anggaran tersebut telah digunakan dengan benar dan tepat sasaran.
Kekecewaan ini disampaikan oleh Anita dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan jajaran Kemendikbud yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Anita, yang merupakan anggota dewan dari dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II, menyoroti ketidakefisienan pengelolaan anggaran oleh Kemendikbud. Menurutnya, banyak alokasi anggaran yang tidak mencapai penerima atau pengguna yang seharusnya di daerah.
“Kemarin saya mengatakan bahwa kalau KPK memberikan rekomendasi kepada Kemendikbud harusnya Kemendikbud sadar. Karena apa? Kami anggota dewan, kami sudah bilang setiap rapat banyak persoalan. Lakukan pengawasan, laporkan kepada kami tetapi kami tidak pernah didengar ya kan? Akhirnya sekarang KPK memberikan rekomendasi baru seakan-akan Kemendikbud kayak kebakaran jenggot,” ujar Anita dikutip.
Anita juga mengungkapkan masalah anggaran dan program di dapilnya, seperti tunjangan guru dan pembangunan 17 sekolah di Kupang yang mandek meski sudah dianggarkan sejak 2021. Ia juga menyoroti masalah pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang belum terselesaikan, serta ketidakadilan akses pendidikan.
Ia juga menyinggung masalah realisasi anggaran dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan dana BOS. Menurutnya, banyak penerima yang terdaftar tetapi tidak pernah menerima hak mereka. “Anda turun ke dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat, ke orang tua penerima. Nama ada, SK ada, tapi uangnya nol. Sampai hari ini,” katanya dengan nada tinggi.
Anita mengakhiri dengan menegaskan perlunya pengawasan dan laporan yang lebih transparan dari Kemendikbud untuk memastikan anggaran digunakan dengan benar dan efektif.
“Saya setuju KPK memberikan rekomendasi, bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK periksa Kemendikbud, biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya, wakil rakyat kah atau mereka,” tegasnya.
