JCCNetwork.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyoroti absennya klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dugaan kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi dalam konteks insiden Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kedua kepada KPU.
“Kami sudah kirim surat lagi, karena KPU harus membalas surat itu. Belum ada (respon dari KPU) maka dari itu kami kirim surat kedua,” kata Semuel di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2023).
Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), PSE diwajibkan memberitahukan lembaga dan subjek data pribadi apabila ada kegagalan dalam perlindungan data pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1). Pemberitahuan tersebut harus disampaikan secara tertulis dalam waktu maksimal 3×24 jam.
Namun, karena aturan pendamping yang mengatur kelembagaan untuk pengawasan UU PDP belum sepenuhnya terimplementasi, Kementerian Kominfo masih memegang peran sebagai pengampu regulasi tersebut. Dalam kasus dugaan kebocoran data KPU, sebagai PSE, KPU belum memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kementerian Kominfo sesuai dengan ketentuan UU.
“Meski sudah ada pernyataan yang dirilis itu kan untuk di media. Tapi untuk kami, saat ini kami menunggu surat-menyurat sesuai proses resmi. Kami menunggu itu,” ucapnya.
Sebelumnya, pada Selasa (28/11), dugaan kebocoran data pemilih di KPU mencuat setelah peretas anonim bernama “Jimbo” mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih.
Jimbo membagikan 500 ribu data DPT sebagai contoh dalam unggahan di situs web BreachForums, platform yang biasanya digunakan untuk perdagangan data hasil peretasan. Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id.
