Kemudian, Luhut mengungkapkan, bahwa Indonesia hanya memiliki luas kebun sawit 14,4 juta hektar saja. Padahal, kata dia, BPKP melakukan audit dan ditemukan kebun sawit di Indonesia berjumlah 16,8 juta hektar.
“Setelah diaudit oleh BPKP, kita paham jumlahnya 16,8 juta hektare dari yang tadinya kita asumsi 14,4 juta hektare. Sekarang ada pertambahan di 2,4 juta hektare,” jelasnya.
Adapun BPKP dalam auditnya menemukan ada sekitar 3,3 juta hektar lahan kelapa sawit yang didirikan di atas kawasan hutan.
Temuan itu, diindikasikan memiliki pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pejabat negara.
“Lalu ini ada 3,3 juta hektare yang ada di kawasan hutan, itu bagaimana penindakan itu. Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya di rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya. Nah nanti kita cari apa formulanya. Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut,” kata Luhut.
Untuk pemerintah sendiri kata Luhut, sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan negara. Satgas itu sendiri dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 9 Tahun 2023.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan sanksi dan dengan tegas menindak para pelaku usaha yang enggan mengikuti aturan pemerintah.
“Saya harap dengan adanya Satgas ini, semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya. Pemerintah akan tindak tegas pelaku usaha yang tidak hiraukan upaya yang ditempuh pemerintah dalam tata kelola sawit,” tandasnya.
