Beranda blog

Duel Strategi di Jeddah Kluivert vs Renard

RS
-
0
Duel Strategi di Jeddah Kluivert vs Renard

JCCNetwork.id- Timnas Indonesia bersiap menghadapi ujian berat di laga perdana Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan ini tak sekadar pembuka turnamen, melainkan juga menjadi ajang adu strategi dua pelatih top dunia Patrick Kluivert di kubu Indonesia dan Herve Renard di kubu Arab Saudi. Keduanya sama-sama ingin menorehkan kemenangan pertama demi membuka jalan menuju putaran final Piala Dunia 2026.

Meski kedua tim sudah dua kali bentrok di putaran ketiga, pertemuan kali ini terasa berbeda. Ini adalah duel perdana antara Kluivert dan Renard di level kompetitif.

Pada pertemuan sebelumnya di Jeddah, Timnas Indonesia menahan imbang 1-1, kala itu masih di bawah asuhan Shin Tae-yong, menghadapi tim Arab Saudi yang dilatih Roberto Mancini.
Sementara di laga kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda tampil perkasa dengan kemenangan 2-0 atas tim Herve Renard  kemenangan bersejarah yang mengguncang Asia.

Kini, pertanyaan besar pun mengemuka:
Apakah Renard mampu menuntaskan dendam lama di tanah sendiri?
Atau justru Patrick Kluivert akan kembali menciptakan sensasi dengan memaksimalkan potensi skuad muda Garuda di laga pembuka ini?

Antusiasme Pengunjung Meriahkan Pusat Grosir Tanah Abang Jelang Lebaran 2024

Nugroho Kristianto
-
0
Antusiasme Pengunjung Meriahkan Pusat Grosir Tanah Abang Jelang Lebaran 2024

JCCNetwork.id- Jelang Lebaran 2024, pusat perbelanjaan dan pasar menjadi pusat keramaian di tengah kota, dengan pengunjung yang berbondong-bondong mencari segala kebutuhan untuk merayakan Idulfitri 1455 Hijriah.

 

Suasana yang ramai terlihat jelas di Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat, yang terus diserbu oleh masyarakat karena harga barangnya yang lebih terjangkau.

 

Pasar Tanah Abang dipadati oleh para pengunjung yang memburu baju gamis, baju koko, dan berbagai perlengkapan lainnya untuk menyambut hari Lebaran.

 

Meskipun ramai, suasana di Tanah Abang tidak sepadat minggu lalu saat libur panjang, seperti yang diungkapkan oleh salah satu petugas keamanan pada Sabtu (6/4/2024).

 

“Kalau hari ini enggak sepadat minggu lalu saat ada libur panjang yang kita perkirakan pengunjungnya saat itu mencapai 50.000 sampai 75.000 orang sejak Jumat sampai Minggu,” ungkap seorang security Pasar Tanah Abang.

 

Salah seorang pengunjung, Wati, datang dari Bogor khusus untuk berbelanja di Tanah Abang karena harga barangnya yang lebih terjangkau dibandingkan pasar atau pusat perbelanjaan modern lainnya.

 

“Saya memang sengaja datang karena selisih harganya lumayan kalo dibanding di pasar atau di pusat perbelanjaan modern. Sengaja milih waktunya sekarang, karena berharap pengunjungnya sepi, kan orang sudah pulang kampung, ternyata masih penuh saja,” kata Wati.

 

Wati bersama keluarganya baru akan pulang ke kampung halaman pada Senin, 8 April 2024, sehingga mereka memanfaatkan waktu libur ini untuk berbelanja kebutuhan Lebaran.

 

“Ya beli sedikit oleh-oleh buat saudara-saudara di kampung, meski enggak banyak, tetapi terjangkau harganya dan keluarga juga senang karena kita bawain oleh-oleh saat pulang kampung,” tandasnya.

 

Pasar Tanah Abang akan tetap buka hingga Selasa (9/4/2024), dan pedagang memberikan diskon kepada para pengunjungnya. Pasar ini akan berhenti beroperasi pada 10-16 April 2024 saat Lebaran dan akan kembali buka pada 17 April 2024.

GPK Imbau Jangan Jadikan Kasus Sukoharjo Jadi Komoditas Politik dan Isu SARA

Willi Nafie
-
0
GPK Imbau Jangan Jadikan Kasus Sukoharjo Jadi Komoditas Politik dan Isu SARA

Jakarta– Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI), Abdullah Kelrey, mengimbau masyarakat agar menyikapi penggeledahan di lingkungan Hamalatul Qur’an, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, secara bijaksana dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berkembang di ruang publik.

Kelrey menegaskan, peristiwa tersebut tidak seharusnya digeser menjadi komoditas politik maupun dikembangkan menjadi persoalan yang membawa sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, setiap persoalan harus ditempatkan secara proporsional berdasarkan fakta dan proses hukum.

“Jangan sampai persoalan ini digeser menjadi komoditas politik atau ditarik ke dalam isu SARA. Masyarakat harus tetap tenang, jangan mudah terprovokasi, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Abdullah Kelrey.

Ia menyampaikan bahwa penegakan hukum merupakan kewenangan aparat kepolisian yang harus dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya juga wajib mengedepankan profesionalitas, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Menurut Kelrey, masyarakat perlu membedakan antara proses penegakan hukum dengan berbagai opini, spekulasi, dan kepentingan politik yang mungkin berkembang setelah suatu peristiwa menjadi perhatian publik.

Ia juga meminta semua pihak memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menjelaskan dasar tindakan dan hasil pemeriksaan secara terbuka. Apabila terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan penggeledahan, hal tersebut perlu diperiksa melalui mekanisme pengawasan internal maupun saluran hukum yang tersedia.

“Kalau ada dugaan pelanggaran prosedur, silakan diuji dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. Jangan membangun penghakiman di ruang publik sebelum seluruh fakta diperiksa secara objektif,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, penggeledahan di lingkungan Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi Babi Tepi Sawah. Polda Jawa Tengah menyatakan tindakan tersebut dilakukan untuk mencari buronan dalam perkara tersebut dan telah didasarkan pada izin pengadilan.

Di sisi lain, pihak pesantren menyampaikan keberatan atas sejumlah tindakan aparat saat penggeledahan, termasuk dugaan perlakuan terhadap santriwati dan persoalan penyitaan barang. Perbedaan keterangan tersebut menjadi alasan penting bagi semua pihak untuk mendorong klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif.

Kelrey menambahkan, kepentingan utama saat ini adalah memastikan proses hukum berjalan transparan, hak-hak masyarakat terlindungi, serta situasi sosial tetap kondusif. Jangan sampai sebuah peristiwa hukum justru dimanfaatkan untuk memperlebar perpecahan di tengah masyarakat.

“GPK RI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, tidak terjebak provokasi, dan tetap mengedepankan akal sehat. Kita harus mendukung penegakan hukum yang profesional, bukan memperkeruh keadaan dengan kepentingan politik maupun sentimen SARA,” tutup Abdullah Kelrey.

Dai Muda Abdul Malik Hamzah Ingatkan Bahaya Provokasi SARA, Jangan Jadikan Kasus Sukoharjo Jangan Jadi Komoditas Politik

Willi Nafie
-
0
Dai Muda Abdul Malik Hamzah Ingatkan Bahaya Provokasi SARA, Jangan Jadikan Kasus Sukoharjo Jangan Jadi Komoditas Politik

JCCNetwork.id – Dai muda, Abdul Malik Hamzah, mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak mempolitisasi polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menegaskan, persoalan tersebut harus disikapi secara objektif dengan mengedepankan fakta hukum, bukan justru dibelokkan menjadi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Abdul Malik, setiap tindakan aparat penegak hukum harus dinilai berdasarkan dasar hukum, prosedur, serta bukti yang dimiliki. Jangan sampai persoalan yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum justru berkembang menjadi polemik bernuansa politik dan sentimen keagamaan.

“Jangan politisasi kasus Sukoharjo. Kita harus bisa membedakan mana persoalan hukum dan mana persoalan agama. Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, silakan dibuktikan melalui proses yang berlaku. Jangan kemudian persoalan tersebut digiring menjadi seolah-olah bentuk permusuhan terhadap agama atau lembaga pesantren,” ujar Abdul Malik.

Ia menilai, penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di negara demokrasi. Karena itu, setiap pihak harus memberikan ruang kepada aparat untuk menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sekaligus memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional dan transparan.

Abdul Malik menegaskan, pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan yang memiliki kontribusi besar dalam membangun moral, karakter, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pesantren harus dihormati dan tidak boleh mendapatkan stigma akibat persoalan hukum yang masih dalam proses penanganan.

Namun, ia mengingatkan bahwa penghormatan terhadap lembaga keagamaan tidak boleh dimaknai sebagai upaya menempatkan institusi tertentu di atas hukum.

“Pesantren harus kita hormati, para ulama dan santri harus kita muliakan. Tetapi kita juga harus memahami bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara. Jangan sampai identitas keagamaan digunakan untuk mengaburkan persoalan hukum. Sebaliknya, aparat juga wajib menjaga profesionalitas dan menghormati hak-hak masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Malik menyoroti berkembangnya berbagai narasi di media sosial yang berpotensi memperkeruh situasi. Menurutnya, informasi yang belum terverifikasi, potongan video, hingga pernyataan sepihak dapat membentuk persepsi publik yang keliru apabila diterima tanpa proses klarifikasi.

Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja membangun pertentangan antara aparat penegak hukum dan kelompok keagamaan.

“Jangan sampai isu SARA dijadikan alat untuk menggiring opini dan membangun kemarahan publik. Kita harus cerdas melihat persoalan. Kritik terhadap aparat itu boleh, tetapi harus berdasarkan fakta. Kalau ada dugaan pelanggaran prosedur, silakan ditempuh melalui mekanisme pengawasan yang tersedia, bukan dengan membangun provokasi,” katanya.

Ia juga mendorong kepolisian untuk mengedepankan keterbukaan informasi agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh mengenai proses penanganan perkara tersebut. Transparansi dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik.

Terkait munculnya desakan evaluasi terhadap Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan, Abdul Malik berpandangan bahwa pengawasan terhadap institusi kepolisian merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Meski demikian, tuntutan evaluasi harus memiliki parameter yang objektif dan tidak didasarkan semata-mata pada tekanan opini maupun kepentingan politik tertentu.

“Kalau memang ada persoalan dalam pelaksanaan tugas, tentu harus dievaluasi. Tetapi evaluasi harus berdasarkan bukti, bukan tekanan politik atau opini yang belum tentu benar. Jangan sampai proses hukum yang belum selesai justru dijadikan momentum untuk menyerang institusi atau pejabat tertentu,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik terhadap kepolisian. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak mengarah pada upaya memperkeruh hubungan antarkelompok masyarakat.

Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Jaga Persatuan

Abdul Malik mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memicu konflik horizontal.

Menurutnya, persoalan hukum di Sukoharjo tidak boleh berkembang menjadi pertentangan yang lebih luas, apalagi sampai merusak persatuan masyarakat.

“Jangan korbankan persatuan bangsa hanya karena narasi yang belum tentu benar. Kita harus mengedepankan tabayun, memeriksa informasi, dan memberikan kesempatan kepada proses hukum untuk berjalan. Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan tertentu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa menjaga kehormatan agama dan pesantren merupakan tanggung jawab bersama. Begitu pula menjaga supremasi hukum agar tetap berjalan tanpa diskriminasi.

“Jangan politisasi kasus Sukoharjo. Hormati pesantren, hormati proses hukum, dan jangan campuradukkan persoalan hukum dengan isu SARA. Kita boleh berbeda pandangan, boleh mengkritik, tetapi jangan sampai akal sehat dan persatuan bangsa dikalahkan oleh kepentingan politik. Hukum harus ditegakkan, keadilan harus dijaga, dan persaudaraan harus tetap menjadi prioritas,” pungkas Abdul Malik.

GPK RI Desak Raffi Ahmad dan Willie Salim Buka-bukaan: Siapa yang Undang ke Deklarasi Bundaran HI?

vestus abik
-
0
GPK RI Desak Raffi Ahmad dan Willie Salim Buka-bukaan: Siapa yang Undang ke Deklarasi Bundaran HI?

JCCNetwork.id- Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI) mendesak Willie Salim dan Raffi Ahmad bersikap terbuka mengenai pihak yang mengundang mereka dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik penyelenggaraan deklarasi yang belakangan menjadi sorotan publik karena diterpa isu keterlibatan mahasiswa abal-abal serta kabar yang mengaitkan kegiatan tersebut dengan institusi kepolisian.

Ketua GPK RI, Abdullah Kelrey, meminta kedua figur publik tersebut tidak hanya memberikan klarifikasi sebatas alasan kehadiran, tetapi juga mengungkap secara terang siapa pihak yang mengundang mereka dalam kegiatan tersebut.

Secara khusus, Kelrey menyoroti pengakuan Raffi Ahmad yang menyebut kehadirannya dalam acara deklarasi tersebut semata-mata untuk memenuhi undangan yang diterimanya secara mendadak.

Melalui akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan @raffinagita1717, Sabtu (31/10/2026), Raffi menyampaikan klarifikasi mengenai kehadirannya.

“Saya hadir dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda kemarin sebagai undangan yang informasinya baru saya terima pada malam sebelum acara,” tulis Raffi.

Menanggapi penjelasan tersebut, Kelrey yang juga merupakan Founder Nusa Ina Connection (NIC) menilai, penjelasan mengenai waktu diterimanya undangan belum menjawab persoalan utama yang perlu diketahui masyarakat, yakni identitas pihak pengundang.

“Raffi harus jelaskan ke publik siapa yang memberikan undangan tersebut, apa nama lembaganya, atau dari institusi mana yang mengundang. Jangan sampai institusi kepolisian yang dirugikan atau dijadikan korban oleh kelompok maupun oknum tertentu, mengingat kabar yang beredar mengaitkan acara tersebut dengan pihak kepolisian,” ujar Kelrey, Sabtu (31/10/2026).

Kelrey juga mendesak Willie Salim memberikan penjelasan yang sama. Menurutnya, keterbukaan mengenai pihak yang mengundang para figur publik tersebut penting untuk mengurai polemik sekaligus memastikan siapa sebenarnya penyelenggara kegiatan deklarasi di Bundaran HI.

GPK RI menilai, jangan sampai kehadiran figur publik justru dimanfaatkan untuk membangun legitimasi sebuah kegiatan yang belakangan dipersoalkan masyarakat. Karena itu, identitas penyelenggara dan pihak yang berada di balik undangan harus dijelaskan secara transparan.

Lebih jauh, Kelrey menegaskan bahwa apabila informasi yang beredar mengenai keterlibatan Polda Metro Jaya dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut terbukti benar, maka harus ada pertanggungjawaban dari jajaran kepolisian.

“Jika memang sesuai isu yang beredar bahwa itu adalah agenda Polda Metro Jaya, maka saya mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk segera mengevaluasi Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto serta mencopot oknum yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan tersebut,” tegas Kelrey.

Menurut Kelrey, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menyeret nama institusi Polri dalam polemik yang belum mendapatkan penjelasan secara terang.

GPK RI pun meminta Kapolri turun tangan memastikan ada atau tidaknya keterlibatan institusi kepolisian dalam kegiatan tersebut. Transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah institusi Polri menjadi korban apabila terdapat pihak-pihak yang mencatut nama kepolisian.

Kelrey menekankan, Willie Salim dan Raffi Ahmad perlu menjawab secara terbuka siapa pengundang mereka, sementara kepolisian juga harus memberikan penjelasan resmi mengenai dugaan keterlibatan jajarannya dalam deklarasi tersebut.

Kemendag Tetapkan Tarif Ekspor CPO November 2026

Rudy Samuel
-
0
Kemendag Tetapkan Tarif Ekspor CPO November 2026

JCCNetwork.id- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi (HR) minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk periode November 2026 sebesar US$978,90 per metrik ton (MT). Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan harga referensi pada Oktober 2026 yang mencapai US$1.042,15 per MT.

 

Penurunan harga referensi tersebut tercatat sebesar US$63,25 per MT atau setara 6,07 persen. Sejalan dengan perubahan harga tersebut, pemerintah turut menyesuaikan besaran bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) CPO yang berlaku selama November 2026.

 

Pemerintah menetapkan bea keluar CPO sebesar US$124 per MT. Sementara itu, pungutan ekspor ditentukan sebesar 12,5 persen dari harga referensi atau setara US$122,36 per MT.

 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, mengatakan ketentuan tersebut menjadi dasar pengenaan kewajiban ekspor CPO selama periode November.

 

“Pemerintah mengenakan BK CPO sebesar 124 dolar AS per MT serta PE CPO sebesar 12,5 persen dari HR CPO periode November 2026, yaitu sebesar 122,36 dolar AS per MT,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (31/10/2026), dikutip.

 

Menurut Tommy, penetapan harga referensi CPO November 2026 dilakukan berdasarkan perkembangan harga rata-rata komoditas tersebut selama periode 20 September hingga 19 Oktober 2026.

 

Dalam proses penghitungan, Kemendag menggunakan data dari tiga sumber perdagangan internasional, yakni Bursa CPO Indonesia, Bursa CPO Malaysia, serta harga CPO yang tercatat di Port Rotterdam.

 

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, harga rata-rata CPO di Bursa CPO Indonesia berada pada level US$869,07 per MT. Sementara itu, harga rata-rata di Bursa CPO Malaysia mencapai US$1.088,73 per MT.

 

Adapun harga CPO di Port Rotterdam tercatat lebih tinggi, yakni sebesar US$1.443,90 per MT.

 

Perbedaan harga dari ketiga sumber tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan nilai referensi yang digunakan sebagai dasar pengenaan bea keluar dan pungutan ekspor.

 

Tommy menjelaskan, mekanisme penetapan HR CPO mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025.

 

Dalam regulasi tersebut diatur bahwa apabila terdapat selisih harga rata-rata lebih dari US$40 di antara ketiga sumber referensi, penghitungan harga referensi dilakukan dengan menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang berada pada posisi median dan paling mendekati nilai median.

 

Dengan menerapkan ketentuan tersebut, pemerintah tidak menggunakan seluruh data harga secara langsung dalam penghitungan. Kemendag memilih harga dari Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia sebagai dasar penentuan harga referensi untuk November 2026.

 

Penghitungan berdasarkan kedua sumber tersebut menghasilkan HR CPO sebesar US$978,90 per MT. Nilai inilah yang kemudian menjadi landasan pemerintah dalam menetapkan kewajiban bea keluar dan pungutan ekspor bagi pelaku usaha.

 

BK Produk Turunan CPO Juga Diatur

 

Selain menetapkan besaran bea keluar untuk komoditas CPO, pemerintah juga mengatur tarif ekspor untuk produk turunannya, khususnya minyak goreng jenis refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein.

 

Untuk produk RBD palm olein yang dikemas menggunakan merek tertentu dengan berat bersih maksimal 25 kilogram, pemerintah menetapkan bea keluar sebesar US$31 per MT.

 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 2065 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto Maksimal 25 Kg.

 

Pengaturan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengendalikan ketentuan perdagangan luar negeri untuk komoditas minyak sawit dan produk olahannya.

 

Dengan penetapan harga referensi, bea keluar, serta pungutan ekspor untuk November 2026, seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor CPO dan produk turunannya harus menyesuaikan perhitungan biaya ekspor berdasarkan ketentuan terbaru.

 

Eksportir juga perlu memperhatikan perubahan harga referensi tersebut karena menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan besaran kewajiban yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

 

Penetapan tarif secara berkala ini sekaligus memberikan kepastian mengenai ketentuan fiskal perdagangan ekspor CPO selama periode November 2026, sesuai regulasi yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan.

Pasar Baru Disiapkan Jadi Wisata Kuliner 24 Jam

Rudy Samuel
-
0
Pasar Baru Disiapkan Jadi Wisata Kuliner 24 Jam

JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai menyiapkan langkah pengembangan sejumlah kawasan bersejarah menjadi pusat aktivitas ekonomi, pariwisata, dan ruang berkumpul masyarakat. Salah satu kawasan yang menjadi prioritas adalah Pasar Baru, Jakarta Pusat, yang direncanakan sebagai destinasi wisata kuliner selama 24 jam.

 

Pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan lebih banyak pusat keramaian dengan karakter dan daya tarik berbeda. Konsep yang akan diterapkan di Pasar Baru disebut terinspirasi dari kawasan Myeongdong di Korea Selatan yang dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan dan wisata kuliner.

 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, penataan dan pengembangan Pasar Baru akan dilakukan setelah pembangunan MRT Jakarta Fase 2A selesai. Penyelesaian proyek transportasi massal tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat menuju kawasan Pasar Baru sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan.

 

Menurut Pramono, kehadiran MRT yang menjangkau kawasan Kota akan menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Kemudahan akses transportasi dinilai dapat membuka peluang bagi pelaku usaha, khususnya sektor perdagangan, kuliner, dan pariwisata.

 

Dengan konsep operasional sepanjang hari, Pasar Baru diharapkan tidak hanya menjadi kawasan perdagangan seperti selama ini, tetapi juga berkembang menjadi destinasi yang menawarkan pengalaman wisata kuliner bagi masyarakat dan pengunjung dari luar Jakarta.

 

Selain Pasar Baru, Pemprov DKI juga memasukkan kawasan Glodok Pecinan dan Kota Tua dalam rencana pengembangan pusat aktivitas baru ibu kota.

 

Pramono menjelaskan, ketiga kawasan tersebut akan dibangun dengan mengutamakan identitas dan keunikan masing-masing. Dengan pendekatan tersebut, setiap wilayah diharapkan mempunyai daya tarik tersendiri sehingga dapat menjangkau kelompok pengunjung yang lebih luas.

 

Glodok Pecinan, misalnya, akan dikembangkan dengan mempertahankan sekaligus menonjolkan karakter budaya Tionghoa yang selama ini melekat pada kawasan tersebut. Nuansa sejarah, tradisi, serta aktivitas perdagangan khas Pecinan akan menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi tersebut.

 

Sementara itu, Kota Tua akan diarahkan menjadi kawasan wisata dengan segmentasi pengunjung menengah ke atas. Potensi bangunan bersejarah dengan arsitektur khas peninggalan masa lalu akan menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan.

 

Pramono menilai, keberadaan bangunan-bangunan bersejarah di Kota Tua memiliki daya tarik yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan karakter berbeda dibandingkan kawasan lain di Jakarta.

 

Ia menegaskan, masing-masing wilayah akan memiliki ciri khas sehingga tidak seluruh kawasan dikembangkan menggunakan konsep yang sama.

 

“Pasti akan mempunyai khas tersendiri. Yang terakhir di Kota Tua, pasti juga akan mempunyai khas tersendiri,” kata dia.

 

Melalui pengembangan tiga kawasan tersebut, Pemprov DKI ingin memperluas pilihan masyarakat dalam menikmati ruang publik dan pusat hiburan di ibu kota.

 

Selama ini, kawasan Blok M di Jakarta Selatan dikenal sebagai salah satu titik pertemuan berbagai kelompok masyarakat. Kawasan tersebut menjadi tempat berkumpul sekaligus pusat aktivitas ekonomi, kuliner, dan hiburan yang ramai dikunjungi.

 

Namun, Pemprov DKI menilai Jakarta membutuhkan lebih banyak kawasan dengan fungsi serupa agar aktivitas masyarakat tidak hanya terpusat di satu lokasi.

 

Karena itu, Pasar Baru, Glodok Pecinan, dan Kota Tua diproyeksikan menjadi alternatif pusat keramaian baru yang dapat menawarkan pengalaman berbeda kepada masyarakat.

 

Selain memperkuat sektor pariwisata, rencana tersebut juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Meningkatnya jumlah pengunjung berpotensi mendorong pertumbuhan usaha kuliner, perdagangan, jasa, hingga sektor ekonomi kreatif di sekitar kawasan.

 

Keterlibatan pelaku usaha lokal juga menjadi bagian penting dalam menghidupkan kembali kawasan-kawasan yang memiliki nilai sejarah dan potensi ekonomi tersebut.

 

Pramono berharap rencana pengembangan Pasar Baru, Glodok Pecinan, dan Kota Tua dapat direalisasikan sehingga Jakarta memiliki lebih banyak pusat aktivitas masyarakat yang tertata dan memiliki identitas kuat.

 

Ia optimistis, perencanaan tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan kawasan yang terarah serta didukung peningkatan akses transportasi dan aktivitas ekonomi.

 

“Itulah yang kami rencanakan. Mudah-mudahan perencanaan itu bisa diwujudkan dan saya yakin bisa mewujudkan itu,” pungkasnya.

Tragedi di Cilincing, Bocah 9 Tahun Tewas Tenggelam

Rudy Samuel
-
0
Tragedi di Cilincing, Bocah 9 Tahun Tewas Tenggelam

JCCNetwork.id- Seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun berinisial FP meninggal dunia setelah tenggelam di sebuah kobakan air yang berada di area bekas galian proyek Nindya Karya (NK), RW 04, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (30/10/2026) sore.

 

Peristiwa nahas tersebut terjadi ketika korban bersama seorang rekannya menceburkan diri ke dalam kobakan yang tergenang air. Namun, kedua anak tersebut diduga tidak memiliki kemampuan berenang yang memadai sehingga mengalami kesulitan saat berada di dalam air.

 

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri membenarkan adanya insiden yang menyebabkan satu anak meninggal dunia tersebut. Menurut dia, dalam kejadian itu terdapat dua anak yang sempat meminta pertolongan setelah tidak mampu menyelamatkan diri dari kobakan air.

 

“Korban dan saksi 1 langsung terjun menceburkan diri. Karena tidak bisa berenang, korban dan saksi 1 kemudian meminta tolong,” ujar Bobi saat dihubungi pada Sabtu (31/10), dikutip.

 

Berdasarkan keterangan kepolisian, kejadian tersebut diketahui setelah terdengar teriakan minta tolong dari salah satu anak yang berada di sekitar lokasi galian. Suara tersebut menarik perhatian warga sekitar dan seorang pengendara mobil yang kebetulan melintas di kawasan tersebut.

 

Mendengar teriakan tersebut, warga bersama orang yang berada di lokasi segera mendatangi kobakan air untuk memberikan pertolongan. Mereka kemudian berupaya mengangkat kedua anak yang berada di dalam genangan air tersebut.

 

Namun, kondisi kedua anak saat berhasil dievakuasi berbeda. FP ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah diduga lebih dahulu tenggelam. Sementara itu, rekannya yang menjadi saksi dalam peristiwa tersebut masih dalam kondisi sadar sehingga berhasil diselamatkan.

 

“Teriakan saksi didengar oleh warga yang saat itu sedang lewat menggunakan mobil dan langsung menolong korban serta saksi 1. Namun, saat ditolong korban sudah tenggelam tidak sadarkan diri, sedangkan saksi 1 masih sempat sadar dan diselamatkan,” lanjut Bobi.

 

Melihat kondisi FP yang sudah tidak sadarkan diri, warga segera membawanya ke Rumah Sakit Pekerja Sukapura, Jakarta Utara, untuk memperoleh pertolongan medis. Korban diharapkan dapat segera mendapatkan penanganan darurat guna menyelamatkan nyawanya.

 

Akan tetapi, upaya penyelamatan tersebut tidak membuahkan hasil. Setelah menjalani pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), dokter jaga rumah sakit menyatakan FP telah meninggal dunia.

 

Sementara itu, seorang anak lainnya yang berhasil diselamatkan langsung dibawa pulang ke rumahnya setelah mendapatkan pertolongan di lokasi kejadian.

 

Bobi mengatakan, setelah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit, jenazah FP kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan sebelum dimakamkan oleh keluarga.

 

“Melihat korban tidak sadarkan diri, warga sekitar langsung membawa korban ke RS Pekerja Sukapura dan dinyatakan sudah meninggal oleh dokter jaga IGD RS Pekerja. Sementara saksi 1 langsung dibawa pulang ke rumahnya. Saat ini korban sudah disemayamkan di rumah duka untuk dikebumikan,” pungkas Bobi.

 

Kobakan Diduga Digunakan untuk Operasional Proyek

 

Selain mengungkap kronologi tenggelamnya korban, kepolisian juga memperoleh keterangan mengenai keberadaan kobakan air di area bekas galian proyek tersebut.

 

Berdasarkan informasi dari saksi di lapangan, genangan air yang menjadi lokasi kejadian diduga merupakan bagian dari lubang galian yang sengaja dibuat oleh pekerja proyek untuk menunjang kebutuhan operasional.

 

Area tersebut disebut-sebut digunakan sebagai tempat pencucian kendaraan atau armada yang beroperasi dalam kegiatan proyek.

 

Keberadaan kobakan air di kawasan tersebut menjadi perhatian setelah insiden yang merenggut nyawa seorang anak itu terjadi. Terlebih, lokasi tersebut diduga dapat dijangkau oleh masyarakat, termasuk anak-anak yang berada di sekitar lingkungan permukiman.

 

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pengamanan area bekas galian maupun lokasi pekerjaan konstruksi yang memiliki genangan air. Pengawasan dan pembatasan akses diperlukan untuk mencegah masyarakat, khususnya anak-anak, mendekati kawasan yang berpotensi membahayakan keselamatan.

 

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri menegaskan bahwa korban telah dibawa ke rumah duka setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter IGD RS Pekerja Sukapura.

 

Insiden tersebut meninggalkan duka bagi keluarga korban sekaligus menjadi perhatian terhadap aspek keselamatan di sekitar area bekas galian proyek di wilayah Cilincing, Jakarta Utara.

Kemenhut Tetapkan Dua Korporasi Tersangka Karhutla

Rudy Samuel
-
0
Kemenhut Tetapkan Dua Korporasi Tersangka Karhutla

JCCNetwork.id- Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menetapkan dua perusahaan sebagai tersangka korporasi. Kedua perusahaan tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana kehutanan yang berkaitan dengan kebakaran di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

 

Dua perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni PT MAP yang beroperasi di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah. Penetapan status hukum terhadap kedua korporasi tersebut dilakukan melalui proses penyidikan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) Kementerian Kehutanan.

 

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan sekaligus memastikan adanya pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

 

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, mengatakan penanganan perkara karhutla terus dilakukan dengan mengedepankan proses hukum serta memperkuat koordinasi bersama Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

 

Menurutnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor kehutanan merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, termasuk perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di kawasan hutan.

 

“Sejalan dengan komitmen Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, institusi Ditjen Gakkum Kehutanan terus memperkuat penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri dalam penanganan perkara kebakaran hutan,” kata Dwi seperti dilansir Antara, Jumat, 30 Oktober 2026, dikutip.

 

Dwi mengungkapkan, hingga saat ini Ditjen Gakkumhut telah menangani sebanyak 120 perkara yang berkaitan dengan kebakaran hutan. Penanganan tersebut mencakup berbagai tahapan penyelidikan dan penyidikan, termasuk perkara yang melibatkan badan usaha atau korporasi.

 

Dari keseluruhan penanganan perkara korporasi, terdapat 15 subjek hukum perusahaan yang tengah diproses. Sebanyak 11 korporasi masih menjalani penyidikan umum, dua perusahaan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan dua lainnya telah memasuki tahap berkas perkara lengkap.

 

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan dugaan tindak pidana karhutla terhadap perusahaan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan awal, tetapi terus diarahkan hingga proses hukum berikutnya sesuai dengan bukti yang diperoleh penyidik.

 

Selain mengoptimalkan jalur pidana, Kemenhut juga menerapkan penindakan melalui instrumen administratif dan gugatan perdata. Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tidak hanya menghadapi konsekuensi pidana, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan.

 

Dwi menyebutkan, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai berbagai bentuk sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi pencabutan izin, pembekuan izin usaha, hingga kewajiban melakukan pemulihan terhadap ekosistem hutan yang mengalami kerusakan.

 

Sementara itu, sejumlah perusahaan lainnya masih menjalani proses pemeriksaan dan pengenaan sanksi berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah.

 

PT GAP Diduga Terlibat Kebakaran 901,4 Hektare

 

Dalam perkara yang melibatkan PT GAP, perusahaan tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kehutanan yang berkaitan dengan kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit.

 

Lokasi kebakaran berada di kawasan Hutan Produksi, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

 

Berdasarkan hasil penanganan perkara oleh Kementerian Kehutanan, kebakaran yang menjadi objek penyidikan tersebut terjadi dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Total luas kawasan yang terdampak kebakaran mencapai 901,4 hektare.

 

Penyidikan terhadap perkara PT GAP mulai dilakukan setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan pada 9 September 2026.

 

Saat ini, penyidik masih melanjutkan pendalaman untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang terjadi serta menghitung besaran kerugian ekologis akibat kebakaran tersebut.

 

Penghitungan kerugian ekologis menjadi salah satu bagian penting dalam proses penanganan perkara karena dampak kebakaran hutan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan fisik kawasan, tetapi juga menyangkut terganggunya fungsi lingkungan dan ekosistem hutan.

 

Dwi menegaskan, pemerintah tidak akan membedakan perlakuan hukum terhadap perusahaan berdasarkan asal modal maupun latar belakang kepemilikannya.

 

“Hukum Indonesia berlaku sama bagi setiap perusahaan yang berusaha di negeri ini, baik yang menggunakan modal dalam negeri maupun modal asing,” jelas Dwi.

 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa setiap badan usaha yang menjalankan aktivitas di Indonesia wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban menjaga kawasan hutan dan mencegah terjadinya kebakaran.

 

PT MAP Terseret Dugaan Pembukaan Lahan Picu Kebakaran

 

Selain PT GAP, Kemenhut juga menetapkan PT MAP sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan pembukaan lahan yang berkaitan dengan terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan Barat.

 

Perkara tersebut berlokasi di sekitar wilayah kerja perusahaan, tepatnya di kawasan Hutan Produksi Sungai Mempawah, Kalimantan Barat.

 

Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan PT MAP telah berlangsung sejak 20 Mei 2026. Hingga kini, penyidik masih melakukan pendalaman terhadap rangkaian peristiwa yang menyebabkan terjadinya kebakaran.

 

Selain mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran, aparat penegak hukum juga masih melakukan penghitungan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut.

 

Direktur Penindakan Pidana Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menjelaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap kedua perusahaan bukan dilakukan tanpa dasar. Keputusan tersebut merupakan hasil dari rangkaian proses penyidikan dan pendalaman terhadap sejumlah fakta di lapangan.

 

Penyidik, kata dia, telah memeriksa berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan di lokasi kejadian, termasuk kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh masing-masing korporasi.

 

Selain itu, penyidik juga mendalami kemungkinan adanya tindakan maupun kelalaian perusahaan yang berkaitan dengan munculnya kebakaran di kawasan hutan.

 

Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan fakta dan alat bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan.

 

“Penetapan dua tersangka korporasi merupakan hasil proses penyidikan yang telah dilakukan. Terhadap sebelas korporasi lainnya, penyidik terus mendalami fakta dan alat bukti untuk menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing,” ujarnya.

 

Rudianto menambahkan, penyidikan terhadap 11 korporasi lainnya masih terus berjalan. Aparat penegak hukum akan menelusuri keterlibatan masing-masing perusahaan sebelum mengambil keputusan terkait status hukum berikutnya.

 

Dengan demikian, penanganan perkara karhutla yang melibatkan korporasi masih berpotensi berkembang seiring dengan ditemukannya fakta dan alat bukti baru.

 

Kemenhut juga memastikan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di kawasan hutan akan terus diperkuat. Upaya tersebut mencakup penindakan pidana, pemberian sanksi administratif, serta kewajiban pemulihan lingkungan bagi perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

 

Pemerintah berharap langkah penegakan hukum secara konsisten dapat menekan praktik pembukaan lahan yang tidak sesuai ketentuan dan mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia.

 

Penindakan terhadap perusahaan juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan hutan, mengurangi dampak kerusakan lingkungan, serta memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Cimahi

Rudy Samuel
-
0
Prabowo Resmikan SMA Taruna Nusantara Cimahi

JCCNetwork.id- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi yang berlokasi di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (30/10/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia unggul di berbagai daerah.

 

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pengembangan SMA Taruna Nusantara merupakan langkah strategis untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai patriotisme, integritas, serta kecintaan terhadap Tanah Air.

 

Menurut Prabowo, keberhasilan suatu bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan intelektual. Lebih dari itu, Indonesia membutuhkan generasi muda dengan karakter kuat, kejujuran, dan komitmen untuk mengabdi kepada negara.

 

Ia mengingatkan bahwa pendidikan harus mampu membentuk pribadi yang memiliki integritas dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

 

“Tanamkan terus nilai patriotisme, integritas. Daripada ratusan orang pintar, berilah kepada negara pemuda, pemudi yang jujur, yang bersih hatinya, yang penuh cinta tanah air, baru kita berhasil sebagai bangsa dan negara,” kata Prabowo.

 

Prabowo juga menyoroti perjalanan panjang SMA Taruna Nusantara yang telah berdiri sejak 1990. Sejak pertama kali didirikan, lembaga pendidikan tersebut hanya memiliki satu kampus, tetapi mampu berkembang dan menghasilkan banyak lulusan yang kemudian memberikan kontribusi di berbagai bidang kehidupan nasional.

 

Perkembangan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat perluasan jaringan pendidikan SMA Taruna Nusantara agar semakin banyak generasi muda dari berbagai wilayah Indonesia memperoleh kesempatan menempuh pendidikan dengan standar yang berkualitas.

 

Dalam dua tahun masa pemerintahannya, Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan lima kampus baru SMA Taruna Nusantara terus didorong di sejumlah wilayah Indonesia.

 

Peresmian Kampus Cimahi menjadi bagian dari rangkaian pengembangan tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah meresmikan kampus SMA Taruna Nusantara di Malang, Jawa Timur.

 

Dengan bertambahnya kampus baru, SMA Taruna Nusantara kini memiliki jaringan pendidikan yang tersebar di enam lokasi, yakni Magelang, Jawa Tengah; Malang, Jawa Timur; Cimahi, Jawa Barat; Pagar Alam, Sumatera Selatan; Ibu Kota Nusantara (IKN); serta Langowan, Sulawesi Utara.

 

Penyebaran kampus di sejumlah wilayah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pendidikan sekaligus memberikan kesempatan lebih besar kepada generasi muda dari berbagai daerah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan mereka.

 

Selain memperluas infrastruktur pendidikan, pemerintah juga menghadirkan perubahan dalam kebijakan pembiayaan sekolah. Seluruh peserta didik SMA Taruna Nusantara kini mendapatkan fasilitas pendidikan tanpa dipungut biaya.

 

Kebijakan tersebut berbeda dengan sistem sebelumnya yang masih menerapkan biaya pendidikan bagi para siswa. Melalui pembebasan biaya, pemerintah membuka kesempatan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan di lembaga tersebut tanpa terbebani kewajiban pembayaran biaya sekolah.

 

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan mempersiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

 

Pengembangan SMA Taruna Nusantara tidak hanya diarahkan untuk mencetak lulusan berprestasi secara akademis, tetapi juga membangun karakter kepemimpinan, kedisiplinan, nasionalisme, dan integritas.

 

Melalui perluasan kampus serta kebijakan pendidikan gratis, pemerintah berharap semakin banyak generasi muda Indonesia yang mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan berkualitas dan tumbuh menjadi calon pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan, kepribadian, serta semangat pengabdian kepada negara.

Kemenhaj Tetapkan Jadwal Keberangkatan Haji 2027

Rudy Samuel
-
0
Kemenhaj Tetapkan Jadwal Keberangkatan Haji 2027

JCCNetwork.id- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan jadwal resmi penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang telah diterbitkan, pemberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jemaah haji Indonesia menuju Madinah akan dimulai pada 11 April 2027.

 

Sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi, para jemaah dijadwalkan mulai memasuki asrama haji pada 10 April 2027. Penetapan tersebut menjadi tahapan awal dari rangkaian operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027.

 

Rencana perjalanan haji itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Haji Nomor 26 Tahun 2026. Penyusunannya mengacu pada kalender Ummul Qura yang menjadi pedoman penanggalan resmi di Arab Saudi.

 

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, mengatakan kepastian jadwal keberangkatan diharapkan dapat membantu calon jemaah mempersiapkan seluruh kebutuhan perjalanan dan pelaksanaan ibadah sejak dini.

 

“Jadwal makin jelas, persiapan pun makin matang agar perjalanan ke Tanah Suci makin mudah, aman, dan nyaman,” kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah Maria Assegaf dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 31 Oktober 2026, dikutip.

 

Menurut Maria, penerbitan RPH memberikan kepastian awal bagi calon jemaah mengenai tahapan perjalanan yang harus dilalui, mulai dari masuk asrama, keberangkatan ke Arab Saudi, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke Tanah Air.

 

Selama berada di Arab Saudi, jemaah haji Indonesia diperkirakan menjalani rangkaian perjalanan dan ibadah selama 38 hingga 40 hari.

 

Kemenhaj berharap informasi mengenai jadwal tersebut dapat dimanfaatkan calon jemaah untuk mempersiapkan berbagai aspek, termasuk kesiapan fisik, mental, administrasi, serta kebutuhan perlengkapan selama berada di Tanah Suci.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa penetapan RPH tidak hanya menjadi acuan bagi jemaah, tetapi juga menjadi dasar koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji.

 

Menurut Teguh, penyelenggaraan ibadah haji melibatkan berbagai tahapan dan unsur pelayanan yang membutuhkan perencanaan terintegrasi. Karena itu, kepastian jadwal diperlukan agar proses pemberangkatan, mobilisasi, serta pelayanan jemaah dapat dipersiapkan secara terstruktur.

 

“Penyelenggaraan haji merupakan kerja besar yang membutuhkan kesiapan sejak jauh hari. Jadwal perjalanan ini menjadi pedoman bagi seluruh pihak untuk menyelaraskan perencanaan, mobilisasi, dan pelayanan jemaah, sehingga setiap tahapan dapat berjalan tertib,” ujar Teguh.

 

Dalam RPH 2027, operasional pemberangkatan jemaah haji Indonesia dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung pada 11 hingga 25 April 2027 dengan tujuan penerbangan menuju Madinah.

 

Selanjutnya, pemberangkatan gelombang kedua dijadwalkan pada 26 April hingga 10 Mei 2027 melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah.

 

Pembagian dua gelombang tersebut menjadi bagian dari pengaturan mobilisasi jemaah agar proses kedatangan di Arab Saudi dapat berlangsung sesuai jadwal dan kesiapan layanan yang telah direncanakan.

 

Setelah seluruh tahapan pemberangkatan dilaksanakan, jemaah akan memasuki rangkaian utama ibadah haji. Puncak pelaksanaan ibadah haji, yakni wukuf di Padang Arafah, dijadwalkan berlangsung pada 15 Mei 2027.

 

Sehari setelahnya, tepatnya 16 Mei 2027, umat Islam akan merayakan Hari Raya Iduladha 1448 Hijriah. Momentum tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

 

Usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah, jemaah haji Indonesia dijadwalkan mulai kembali ke Tanah Air pada 21 Mei 2027. Proses pemulangan akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh kelompok terbang menyelesaikan perjalanan kembali ke Indonesia.

 

Adapun keseluruhan operasional penyelenggaraan haji 1448 Hijriah/2027 Masehi dijadwalkan berakhir pada 20 Juni 2027.

 

Kemenhaj mengingatkan seluruh calon jemaah agar terus mengikuti perkembangan informasi mengenai penyelenggaraan haji melalui saluran komunikasi resmi pemerintah.

 

Pemantauan informasi secara berkala diperlukan untuk memastikan calon jemaah memperoleh informasi terbaru apabila terdapat penyesuaian teknis dalam pelaksanaan operasional haji.

 

Dengan diterbitkannya RPH 2027, pemerintah memiliki pedoman waktu yang lebih terukur untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga pemulangan jemaah ke Tanah Air.

123...2,597Halaman 1 dari 2,597