Beranda blog Halaman 3

Inter-Milan Luncurkan Desain Stadion Baru

Maya
-
0
Inter-Milan Luncurkan Desain Stadion Baru

JCCNetwork.id – Inter Milan dan AC Milan resmi memperkenalkan desain stadion baru bernama Generali Stadium yang akan menjadi markas bersama kedua klub untuk menggantikan Stadion San Siro.

Stadion berkapasitas sekitar 71.500 penonton itu ditargetkan mulai dibangun pada 2028, dengan pertandingan perdana direncanakan berlangsung pada musim 2031/2032.

Desain stadion tersebut diperkenalkan dalam sebuah acara di Castello Sforzesco, Milan, Italia, Kamis (29/10) waktu setempat.

“FC Internazionale Milano dan AC Milan hari ini memperkenalkan Generali Stadium, calon markas mereka. Stadion baru ini dirancang untuk membawa semangat San Siro ke era baru sekaligus menjadi ikon baru bagi Kota Milan,” demikian pernyataan bersama kedua klub.

Proyek ini menjadi bagian dari rencana pengembangan kawasan San Siro sekaligus pembaruan infrastruktur olahraga di kota tersebut.

Dalam pernyataan bersama, kedua klub menyebut stadion baru itu dirancang untuk mempertahankan karakter dan atmosfer San Siro sekaligus menghadirkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sepak bola modern.

Generali Stadium dirancang oleh firma arsitektur Foster + Partners dan MANICA melalui kolaborasi Norman Foster dan David Manica.

Bangunan tersebut akan mengusung struktur eksterior berbentuk huruf X serta atap melengkung ganda yang terinspirasi dari karakter arsitektur Milan, termasuk Katedral Duomo.

Stadion ini akan memiliki dua tingkat tribun yang mengelilingi lapangan.

Desainnya juga mempertahankan dua tribun suporter utama di belakang gawang, yakni Curva Nord untuk pendukung Inter Milan dan Curva Sud bagi pendukung AC Milan.

“Lebih dari sekadar stadion sepak bola, proyek ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan dua klub paling bersejarah dalam sepak bola dunia, rumah baru bagi generasi suporter, serta destinasi yang dirancang untuk mendukung perkembangan budaya, ekonomi, dan tata kota Milan,” lanjut pernyataan tersebut.

Kedua tribun dirancang dengan kemiringan hingga 37 derajat untuk mendekatkan penonton ke lapangan.

Selain aspek desain, proyek tersebut mengintegrasikan sejumlah teknologi untuk mendukung efisiensi energi dan kenyamanan pengunjung, termasuk panel surya, ventilasi alami, serta sistem pengaturan akustik.

Nama Generali Stadium berasal dari kesepakatan hak penamaan dengan Generali, perusahaan asuransi dan pengelola aset asal Italia.

Kedua klub menyebut kerja sama tersebut sebagai salah satu kesepakatan hak penamaan stadion terbesar di dunia olahraga.

Namun, nilai kontraknya tidak diumumkan.

Pembangunan stadion menjadi bagian dari rencana revitalisasi kawasan San Siro seluas sekitar 281.000 meter persegi.

Area tersebut direncanakan mencakup ruang publik, kawasan hijau, fasilitas rekreasi, dan area komersial yang dapat digunakan masyarakat di luar jadwal pertandingan.

Stadion baru itu juga diproyeksikan menjadi lokasi penyelenggaraan konser serta berbagai kegiatan olahraga, budaya, dan hiburan berskala besar.

Inter Milan dan AC Milan sebelumnya mencapai kesepakatan dengan Pemerintah Kota Milan pada 2025 terkait pengembangan kawasan San Siro.

Kedua klub kini melanjutkan proses perencanaan dan perancangan sebelum memasuki tahap konstruksi.

Meski demikian, jadwal pembangunan dan pembukaan stadion masih bergantung pada penyelesaian perizinan yang diperlukan.

Generali Stadium juga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Piala Eropa 2032, yang akan digelar bersama oleh Italia dan Turki.

Harga Minyak Dunia Melemah, Negosiasi AS-Iran Jadi Sorotan

Maya
-
0
Harga Minyak Dunia Melemah, Negosiasi AS-Iran Jadi Sorotan

JCCNetwork.id – Harga minyak mentah dunia terkoreksi pada perdagangan Kamis (29/10/2026), setelah harapan dimulainya kembali perundingan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran meredakan kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan energi di Timur Tengah.

Mengutip Reuters, harga minyak Brent turun US$ 1,59 atau 1,38% menjadi US$ 113,73 per barel.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS melemah US$ 2,09 atau 2,03% ke level US$ 100,69 per barel.

Koreksi tersebut terjadi setelah kedua acuan minyak itu mencatat penguatan pada perdagangan sebelumnya.

Brent naik 1,3%, sedangkan WTI menguat 3% pada Rabu (28/10/2026).

Sentimen pasar dipengaruhi laporan mengenai upaya Wakil Presiden AS JD Vance untuk membuka kembali jalur diplomasi dengan Teheran.

Menurut laporan The Wall Street Journal yang mengutip pejabat AS dan sumber terkait, Vance berupaya mengirimkan surat kepada Mohsen Rezaei, kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Analis UBS Giovanni Staunovo menilai langkah diplomatik tersebut memberikan tekanan terhadap harga minyak di tengah ketidakpastian geopolitik.

“Harga minyak berada di bawah tekanan hari ini di tengah upaya diplomatik baru untuk meredakan konflik di Timur Tengah,” ujarnya.

Meski demikian, potensi penurunan harga lebih lanjut masih tertahan oleh ancaman terhadap fasilitas energi dan jalur distribusi minyak di kawasan tersebut.

Pasar juga memantau meningkatnya aktivitas militer kelompok Houthi di Yaman, yang bersekutu dengan Iran, serta kemungkinan eskalasi konflik antara Washington dan Teheran.

Koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi Houthi menyatakan telah mencegat dan menghancurkan rudal balistik yang ditembakkan kelompok tersebut menuju wilayah timur Arab Saudi pada Kamis dini hari.

Analis Gelber and Associates menilai insiden itu menunjukkan risiko keamanan terhadap infrastruktur regional belum hilang meskipun upaya menghidupkan kembali perundingan terus berkembang.

“Pencegatan rudal Houthi lainnya oleh koalisi pimpinan Arab Saudi pada Kamis dini hari menunjukkan ancaman terhadap infrastruktur regional masih aktif meskipun dorongan untuk melanjutkan negosiasi kembali menguat,” tulis para analis dalam catatan mereka.

Di Yaman, pasukan pemerintah melaporkan serangan Houthi terhadap Bandara Aden.

Sebelumnya, kelompok tersebut juga mengklaim telah meluncurkan serangan rudal ke kilang minyak Ras Tanura, salah satu fasilitas pengolahan minyak utama Arab Saudi.

Ketegangan turut meningkat setelah Garda Revolusi Iran menyatakan tiga kapal tanker terkena ranjau laut, meledak, dan terbakar dalam kurun waktu 24 jam.

Menurut pernyataan tersebut, kapal-kapal itu mengalami insiden ketika mencoba melintasi jalur yang tidak diizinkan di bagian selatan Selat Hormuz.

Perkembangan tersebut membuat pelaku pasar menghadapi dua sentimen yang berlawanan.

Peluang negosiasi AS-Iran berpotensi mengurangi premi risiko geopolitik dalam harga minyak, sedangkan berlanjutnya serangan terhadap infrastruktur dan pelayaran energi tetap menjadi faktor yang dapat memicu volatilitas pasar.

Bikin Puluhan Ribu Hektare Lahan Terbakar, 245 Orang dan 20 Perusahaan Jadi Tersangka

Rizkia Ibrahim
-
0
Bikin Puluhan Ribu Hektare Lahan Terbakar, 245 Orang dan 20 Perusahaan Jadi Tersangka

JCCNetwork.id- Bareskrim Polri menetapkan 245 tersangka perorangan dan 20 korporasi dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Penegakan hukum tersebut dilakukan menyusul ratusan laporan kebakaran yang mengakibatkan puluhan ribu hektare lahan terdampak.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Edi Suheri menegaskan, kepolisian akan menindak pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.

Menurut Asep, penindakan hukum diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran.

“Polri tidak akan membiarkan kebakaran hutan dan lahan, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian, menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat,” kata Asep, Kamis (29/10/2026).

Dalam penanganan perkara perorangan, Polri mencatat sebanyak 287 laporan polisi dengan total luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah laporan tertinggi, yakni 68 laporan, diikuti Riau sebanyak 59 laporan dan Kalimantan Tengah sebanyak 43 laporan.

Sementara itu, perkara yang melibatkan korporasi tercatat mencapai 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sebesar 29.168,78 hektare. Dari 20 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), sedangkan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri.

Selain menetapkan tersangka, penyidik Bareskrim Polri juga merekomendasikan pencabutan izin usaha terhadap 23 korporasi. Rekomendasi tersebut didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain kebakaran yang terjadi berulang kali, titik awal api yang berasal dari wilayah konsesi perusahaan, serta keterbatasan sarana dan prasarana untuk penanggulangan karhutla.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menekankan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui penindakan hukum. Upaya pencegahan yang melibatkan pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat juga dinilai penting untuk menekan risiko kebakaran berulang.

Trunoyudo menjelaskan, kunjungan Kabareskrim ke Kalimantan Barat merupakan tindak lanjut arahan Kapolri untuk memantau langsung situasi di lapangan sekaligus memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan.

“Penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Kami ingin upaya pencegahan berjalan seiring dengan penindakan agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tutur Trunoyudo.

 

Pramono Pastikan Demo Jakarta Aman dan Tertib

Rudy Samuel
-
0
Pramono Pastikan Demo Jakarta Aman dan Tertib

JCCNetwork.id- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa dan masyarakat di sejumlah wilayah ibu kota pada Rabu (28/10/2026) berlangsung tertib dan kondusif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga tidak menerima laporan mengenai kerusakan fasilitas publik akibat kegiatan penyampaian aspirasi tersebut.

 

Pramono mengapresiasi pelaksanaan demonstrasi yang dinilainya berjalan baik tanpa menimbulkan kerusakan terhadap sarana dan prasarana milik masyarakat. Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi.

 

Hal itu disampaikan Pramono saat memberikan keterangan di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026). Ia mengaku bersyukur karena aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah titik Jakarta dapat berjalan dengan tertib.

 

“Alhamdulillah apa hak demokrasi yang dijalankan oleh para mahasiswa kemarin berjalan dengan baik,” kata Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (29/10), dikutip.

 

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Rabu malam, tidak ditemukan adanya kerusakan fasilitas publik yang disebabkan oleh demonstrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung tanpa mengakibatkan kerusakan terhadap berbagai sarana yang digunakan masyarakat.

 

“Dan dari laporan yang ada sampai dengan tadi malam, tidak ada kerusakan apapun terhadap fasilitas publik yang ada di Jakarta,” ucapnya.

 

Selain memastikan kondisi keamanan, Pemprov DKI Jakarta juga bergerak melakukan penanganan kebersihan setelah aksi demonstrasi berakhir. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), yang dikenal sebagai pasukan oranye, diterjunkan untuk membersihkan sampah dan merapikan lokasi-lokasi yang sebelumnya digunakan sebagai tempat berkumpulnya massa.

 

Pramono mengatakan, kegiatan pembersihan dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan jajaran pemerintah kota. Wali Kota Jakarta Pusat turut mengoordinasikan langsung petugas di lapangan untuk memastikan proses pemulihan kondisi lingkungan berjalan cepat.

 

Pembersihan tersebut dilaksanakan hingga dini hari. Pemerintah daerah berupaya memastikan kawasan yang terdampak aktivitas demonstrasi kembali bersih sehingga dapat digunakan masyarakat untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

 

Pramono menyebut, seluruh fasilitas publik di Jakarta telah kembali bersih sekitar pukul 02.00 WIB. Dengan demikian, penanganan pascaaksi tidak hanya berfokus pada pengamanan selama demonstrasi, tetapi juga pada pemulihan kebersihan dan kenyamanan ruang publik.

 

“Sampai dengan jam 1 pagi, pasukan oranye yang dikoordinasikan secara langsung oleh Walikota Jakarta Pusat melakukan pembersihan di tempat-tempat yang terjadi unjuk rasa, dan jam 2 alhamdulillah semua fasilitas yang ada di Jakarta sudah bersih,” terangnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Pramono turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada jajaran TNI dan Polri yang membantu mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di sejumlah lokasi.

 

Ia juga mengapresiasi para demonstran yang dinilai turut menjaga fasilitas umum selama menyampaikan aspirasi. Menurutnya, ketertiban dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi faktor penting agar kegiatan demokrasi tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas.

 

Pramono menegaskan bahwa fasilitas publik merupakan aset yang digunakan bersama oleh seluruh warga Jakarta. Karena itu, keberadaannya perlu dijaga dan dirawat agar tetap dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas masyarakat.

 

Ia berharap sikap saling menjaga tersebut dapat terus dipertahankan dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat di ibu kota. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat menggunakan hak demokratisnya, sementara keamanan, kebersihan, dan kelangsungan pelayanan publik tetap terpelihara.

 

Pramono kembali menyampaikan rasa syukurnya atas pelaksanaan demonstrasi pada Rabu yang berlangsung kondusif. Ia menilai, keberhasilan menjaga ketertiban merupakan hasil keterlibatan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, petugas kebersihan, hingga masyarakat yang mengikuti aksi.

 

“Sehingga dengan demikian harus dijaga bersama. Dan saya bersyukur bahwa kemarin berjalan dengan baik,” tutupnya.

Amran Tindak Tegas Kasus Beras SPHP

Rudy Samuel
-
0
Amran Tindak Tegas Kasus Beras SPHP

JCCNetwork.id- Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah pegawai yang diduga lalai dalam pengawasan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebanyak delapan pegawai di lingkungan Bapanas dan Perum Bulog dicopot dari jabatannya, sementara dua orang lainnya menerima peringatan.

 

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas kasus penyalahgunaan beras SPHP yang diduga diubah kemasannya dan dipasarkan sebagai beras premium. Praktik tersebut menjadi sorotan karena beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan serta menstabilkan harga beras di masyarakat.

 

Amran menyampaikan keputusan pencopotan dan pemberian peringatan tersebut di Jakarta, Kamis (29/10/2026). Ia menegaskan, penindakan tidak hanya diarahkan kepada pihak yang diduga melakukan pengoplosan, tetapi juga kepada pegawai yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

 

“Hari ini, kita, Bulog dengan Bapanas ada 10 orang, ada dua (diberikan) peringatan, delapan kita copot. Dan itu ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan nanti. Kalau ada bersalah, itu akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ucap Amran di Jakarta, Kamis (29/10), dikutip.

 

Menurut dia, pencopotan jabatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian dalam menjalankan tugas. Pemerintah menilai setiap pejabat dan pegawai yang memiliki tanggung jawab terhadap distribusi beras harus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

 

Amran juga menegaskan bahwa evaluasi dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan jalur pengawasan, mulai dari tingkat atas hingga pelaksana di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab masing-masing pihak dalam kasus yang terjadi.

 

“Ini dicopot semua. Semua yang berkaitan tadi, alurnya dari atas ke bawah, copot semua. Dan itu kita harus lakukan. Karena tanggung jawab. Kita tidak tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi dia lalai menjalankan tugas,” tutur Amran.

 

Ia menekankan, kelalaian dalam mengawasi distribusi pangan tidak dapat dianggap sebagai persoalan administratif semata. Menurut Amran, setiap pihak yang diberi kewenangan harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, terutama dalam pelaksanaan program pemerintah yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.

 

Selain menjatuhkan sanksi terhadap pegawai, pemerintah juga menyerahkan tindak lanjut kasus tersebut kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Penanganan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

 

Amran menyebut pelaku yang diduga melakukan praktik pengoplosan beras SPHP tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum diharapkan dapat mengungkap cara beras bersubsidi itu dialihkan menjadi produk yang dipasarkan dengan kategori premium.

 

Ia menjelaskan, praktik tersebut diduga bermula ketika pelaku memesan atau membeli beras melalui Bulog. Setelah beras diperoleh, kemasan aslinya dibuka dan isinya dipindahkan ke karung lain sebelum kembali dipasarkan.

 

Dalam praktik yang diungkap Amran, beras SPHP tersebut kemudian diperlakukan dengan dua cara. Sebagian dijual dengan menggunakan kemasan yang memberikan kesan sebagai beras premium, sedangkan sebagian lainnya dicampur sebelum dipasarkan kembali.

 

“Jadi, dia ini membeli, order ke Bulog. Nah, yang membeli ini, dibongkar bungkusannya kemudian masuk karung. Ini dua biasa yang dilakukan. Sebagian lompat menjadi premium, kemudian langsung sebagian dioplos, baru dijual. Intinya adalah keserakahan. Ini semena-mena,” terang dia.

 

Praktik tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi menyimpang dari tujuan penyaluran beras SPHP. Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas pasokan di pasar.

 

Apabila beras SPHP dialihkan dan dijual dengan label premium, tujuan program pemerintah dikhawatirkan tidak tercapai secara optimal. Selain itu, perubahan kemasan dan pencampuran beras juga perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian informasi produk yang diterima konsumen.

 

Di sisi lain, pemerintah menilai pengawasan distribusi harus diperkuat agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi. Penindakan terhadap pegawai yang dianggap lalai menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan tanggung jawab setiap jenjang organisasi dalam mengawal penyaluran beras.

 

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, membenarkan adanya penonaktifan sejumlah pegawai sebagai tindak lanjut atas kasus tersebut. Ia mengatakan, keputusan di lingkungan Bulog diambil berdasarkan arahan Menteri Pertanian serta hasil rapat direksi perusahaan.

 

Rizal menjelaskan, terdapat enam pegawai Bulog yang dinonaktifkan dan dua pegawai lainnya diberikan surat teguran. Kebijakan itu merupakan bagian dari langkah internal perusahaan untuk mengevaluasi tanggung jawab pegawai yang berkaitan dengan pengawasan dan distribusi beras.

 

“Jadi atas petunjuk dari Pak Mentan dan rapat Direksi, kami putuskan ada enam orang yang dinonaktifkan, dan dua orang yang diberikan surat teguran, sesuai pertimbangan beliau. Ini merupakan tanggung jawab responsibility kami, supaya apa? Ada tanggung jawab masing-masing pimpinan-pimpinan wilayah, pimpinan cabang, manajer dan lain sebagainya pada tugasnya,” terang Rizal.

 

Ia menegaskan, setiap pimpinan di lingkungan Bulog memiliki tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Tanggung jawab tersebut mencakup pimpinan wilayah, pimpinan cabang, manajer, hingga pejabat lain yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan pengawasan operasional.

 

Menurut Rizal, langkah penonaktifan dan pemberian teguran diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap persoalan yang muncul. Evaluasi terhadap jajaran internal juga diharapkan dapat memperjelas pelaksanaan tugas serta mencegah terjadinya kelalaian dalam pengelolaan distribusi pangan.

 

Kasus beras SPHP yang diduga dioplos menjadi beras premium tersebut kini menjadi perhatian pemerintah, baik dari sisi penegakan hukum maupun pembenahan pengawasan internal. Pemerintah menegaskan, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Penindakan terhadap pegawai Bapanas dan Bulog sekaligus menjadi peringatan bahwa pengelolaan beras program pemerintah harus dilakukan secara bertanggung jawab. Pengawasan terhadap proses pembelian, pengemasan, hingga penjualan menjadi bagian penting untuk menjaga agar beras SPHP tetap disalurkan sesuai peruntukannya.

 

Dengan adanya sanksi internal dan proses hukum terhadap tersangka, pemerintah diharapkan dapat menelusuri seluruh rangkaian praktik tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penanganan menyeluruh diperlukan agar program stabilisasi pangan tidak disalahgunakan dan kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat tetap terlindungi.

Palangka Raya Kembali Gelar PTM, Asap Masih Mengancam

Rudy Samuel
-
0
Palangka Raya Kembali Gelar PTM, Asap Masih Mengancam

JCCNetwork.id- Sejumlah sekolah di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mulai kembali menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) setelah sebelumnya menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

 

Kembalinya aktivitas belajar di sekolah disambut antusias oleh para siswa dan tenaga pendidik. Meski demikian, pelaksanaan PTM masih dilakukan dengan sejumlah pembatasan karena kualitas udara di wilayah tersebut belum sepenuhnya pulih dan indeks standar pencemar udara (ISPU) masih berada dalam kategori tidak sehat.

 

Salah satu sekolah yang kembali membuka kegiatan belajar secara langsung adalah SMP Negeri 8 Palangka Raya. Pada hari pertama pelaksanaan PTM, pihak sekolah mengawali kegiatan dengan mengajak para siswa dan guru bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah.

 

Kegiatan tersebut dilakukan selama satu jam pelajaran pertama. Para siswa bersama dewan guru membersihkan ruang kelas dan area sekolah untuk menghilangkan sisa debu serta partikel yang diduga berasal dari paparan kabut asap karhutla selama beberapa waktu terakhir.

 

Langkah pembersihan ini menjadi bagian dari upaya sekolah dalam mempersiapkan lingkungan belajar yang lebih bersih dan nyaman sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung secara langsung.

 

Kepala SMPN 8 Palangka Raya, Erni Ningsih, menyambut baik kembalinya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ia mengatakan, pembelajaran tatap muka telah lama dinantikan oleh para guru maupun siswa setelah mereka harus mengikuti kegiatan belajar dari rumah selama kabut asap menyelimuti wilayah Palangka Raya.

 

Menurut Erni, interaksi secara langsung antara guru dan siswa menjadi salah satu hal yang dirindukan selama penerapan PJJ. Kegiatan belajar di kelas dinilai memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik dan peserta didik untuk kembali berinteraksi secara langsung dalam proses pembelajaran.

 

“Sangat senang sekali, karena bukan hanya guru, anak-anak dan peserta didik juga sangat merindukan pembelajaran tatap muka dibandingkan PJJ,” ucap Erni dikutip dari tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Kamis, 2026, dikutip.

 

Meski kegiatan belajar secara langsung telah kembali dilaksanakan, pihak sekolah tidak serta-merta menghapus seluruh pembatasan yang sebelumnya diberlakukan. Sekolah tetap mengutamakan kesehatan warga sekolah dengan menerapkan langkah pencegahan sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

 

Salah satu ketentuan yang wajib dipatuhi adalah penggunaan masker bagi seluruh siswa dan tenaga pengajar selama berada di lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko gangguan pernapasan akibat paparan partikel polutan yang masih terdapat di udara.

 

Selain kewajiban menggunakan masker, kegiatan yang berlangsung di luar ruang kelas juga masih dibatasi. Aktivitas ekstrakurikuler untuk sementara belum diperbolehkan sampai kondisi udara dinilai lebih aman dan stabil.

 

Pembatasan tersebut dilakukan agar pemulihan kegiatan pendidikan tidak mengabaikan faktor keselamatan dan kesehatan siswa maupun tenaga pendidik. Pihak sekolah juga terus mengikuti perkembangan kondisi lingkungan sebagai dasar untuk menentukan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar selanjutnya.

 

Sementara itu, kondisi cuaca di Palangka Raya menunjukkan perkembangan setelah hujan sempat mengguyur wilayah tersebut. Berdasarkan pantauan di lapangan, hujan membantu mengurangi kepekatan kabut asap sehingga jarak pandang berangsur membaik.

 

Cuaca yang relatif cerah dengan suhu udara berkisar 28 hingga 29 derajat Celsius turut terlihat di wilayah tersebut. Namun, membaiknya jarak pandang belum sepenuhnya mencerminkan bahwa kualitas udara sudah berada dalam kondisi aman bagi masyarakat.

 

ISPU di Palangka Raya masih terpantau berada pada kategori tidak sehat dengan angka di kisaran 150-an. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran udara masih menjadi perhatian, terutama bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap dampak polusi, termasuk anak-anak.

 

Situasi tersebut menjadi pertimbangan bagi pihak sekolah dalam menjalankan kembali kegiatan pendidikan secara bertahap. Aktivitas belajar di kelas tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan, sedangkan kegiatan di luar ruangan masih menunggu perkembangan kualitas udara.

 

Pihak sekolah bersama otoritas pendidikan setempat terus memantau perubahan cuaca dan kondisi udara untuk menentukan langkah berikutnya. Pemantauan diperlukan agar keputusan mengenai pelaksanaan PTM tidak hanya mempertimbangkan kelancaran proses belajar mengajar, tetapi juga keselamatan seluruh warga sekolah.

 

Dengan demikian, kembalinya PTM di sejumlah sekolah di Palangka Raya menjadi langkah awal pemulihan aktivitas pendidikan setelah terganggu kabut asap karhutla. Namun, normalisasi seluruh kegiatan sekolah masih bergantung pada perkembangan kondisi lingkungan dan tingkat pencemaran udara di wilayah tersebut.

 

Sekolah diharapkan tetap menjalankan langkah pencegahan selama kualitas udara belum sepenuhnya membaik, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan tetap memperhatikan kesehatan para siswa dan tenaga pendidik.

Gempa Dangkal Guncang Papua, BMKG Pantau Aktivitas Susulan

Rudy Samuel
-
0
Gempa Dangkal Guncang Papua, BMKG Pantau Aktivitas Susulan

JCCNetwork.id- Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 mengguncang wilayah Oksibil, Papua Pegunungan, pada Kamis (29/10/2026) pagi. Berdasarkan hasil pemutakhiran analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berpusat di darat dengan kedalaman 42 kilometer dan dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Gempa bumi tersebut tercatat terjadi pada pukul 10.26 WIB. Pada laporan awal, kekuatan gempa mencapai magnitudo 6,0. Namun, setelah dilakukan analisis lebih lanjut, BMKG memperbarui parameter kekuatan gempa menjadi magnitudo 5,9.

Lokasi episenter gempa berada di daratan, sekitar 171 kilometer tenggara Oksibil, Papua Pegunungan, dengan kawasan Kiunga, Papua Nugini, turut disebut dalam keterangan mengenai lokasi kejadian.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa hasil pemodelan yang dilakukan lembaganya menunjukkan gempa tersebut tidak memiliki potensi tsunami.

“Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto dalam keterangan tertulisnya.

Kepastian tersebut menjadi salah satu informasi penting yang disampaikan BMKG menyusul terjadinya gempa di wilayah Papua Pegunungan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta memperhatikan informasi resmi dari otoritas terkait dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi.

Gempa Dipicu Aktivitas Sesar Aktif

Berdasarkan posisi episenter dan kedalaman hiposenternya, BMKG mengidentifikasi gempa tersebut sebagai gempa dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif.

Analisis terhadap mekanisme sumber gempa juga menunjukkan adanya pergerakan sesar geser atau strike-slip. Mekanisme ini terjadi ketika dua blok batuan bergerak secara mendatar dengan arah yang berlawanan atau berbeda di sepanjang bidang patahan.

Aktivitas sesar aktif merupakan salah satu faktor yang dapat memicu gempa bumi di suatu wilayah. Dalam kejadian kali ini, hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa sumber gempa berkaitan dengan pergerakan pada sesar tersebut.

Kedalaman gempa yang tercatat mencapai 42 kilometer menjadi bagian dari parameter yang digunakan BMKG untuk menganalisis karakteristik kejadian serta memperkirakan dampaknya terhadap wilayah di sekitar pusat gempa.

Getaran Dirasakan di Sejumlah Wilayah

Dampak getaran gempa dilaporkan dirasakan masyarakat di beberapa daerah, termasuk Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Merauke.

Berdasarkan laporan yang diterima BMKG, wilayah Boven Digoel mengalami getaran dengan skala intensitas III MMI. Pada tingkat tersebut, getaran dapat dirasakan secara nyata di dalam rumah dan oleh sebagian orang digambarkan menyerupai getaran yang ditimbulkan oleh truk yang melintas.

Sementara itu, di Kota Jayapura dan Merauke, gempa dirasakan dengan intensitas II MMI. Pada skala ini, getaran umumnya hanya dirasakan oleh beberapa orang, sedangkan benda-benda ringan yang digantung dapat terlihat bergoyang.

Skala Modified Mercalli Intensity (MMI) digunakan untuk menggambarkan tingkat guncangan berdasarkan dampak yang dirasakan masyarakat serta kondisi benda atau bangunan di suatu lokasi.

Perbedaan tingkat intensitas yang dilaporkan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa dampak getaran dapat bervariasi, bergantung pada jarak dari sumber gempa dan kondisi setempat.

BMKG Terus Pantau Gempa Susulan

BMKG menyatakan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas seismik setelah gempa utama terjadi. Berdasarkan hasil monitoring hingga pukul 10.55 WIB, belum terdeteksi adanya aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui perkembangan aktivitas gempa setelah kejadian utama sekaligus menjadi dasar dalam penyampaian informasi terbaru kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Wijayanto mengatakan BMKG akan terus memonitor kemungkinan terjadinya gempa susulan serta menyampaikan pembaruan informasi sesuai dengan hasil pengamatan yang tersedia.

Langkah pemantauan ini penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi terkini setelah gempa, termasuk apabila terdapat perubahan parameter atau perkembangan aktivitas seismik di wilayah terdampak.

Masyarakat Diminta Tetap Tenang

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang sumber maupun kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujarnya.

Masyarakat juga diharapkan mengikuti perkembangan informasi gempa bumi melalui kanal resmi BMKG serta tidak menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi.

Dengan tidak adanya potensi tsunami berdasarkan hasil pemodelan BMKG dan belum terdeteksinya gempa susulan hingga waktu pemantauan yang dilaporkan, masyarakat diminta tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan.

BMKG menegaskan pemantauan akan terus dilakukan untuk mengikuti perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Papua Pegunungan dan sekitarnya. Informasi lanjutan akan disampaikan apabila terdapat perkembangan yang perlu diketahui masyarakat.

DPR Fokus Bahas 4 RUU pada Masa Sidang II

Mahmud
-
0
DPR Fokus Bahas 4 RUU pada Masa Sidang II

JCCNetwork.id- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan empat rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi fokus pembahasan DPR pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Keempat RUU tersebut meliputi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, RUU Masyarakat Adat, RUU Administrasi Kependudukan, serta RUU Perampasan Aset.

Dasco menegaskan, penyusunan keempat regulasi tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih aturan maupun konflik kewenangan antarlembaga.

“Keempat agenda ini tidak boleh menjadi pulau-pulau hukum yang berdiri sendiri,” kata Dasco dikutip.

Menurut Dasco, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber harus mampu memperkuat perlindungan infrastruktur digital nasional. Selain itu, regulasi tersebut perlu mengatur pembagian kewenangan secara tegas serta menjamin pengawasan yang tetap melindungi privasi, kebebasan berekspresi, dan batas kewenangan aparat di ruang sipil.

Sementara itu, RUU Masyarakat Adat diarahkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat, termasuk wilayah, pengetahuan, serta hak-hak kolektif mereka. Dasco menekankan bahwa masyarakat adat harus dipandang sebagai pemilik hak yang perlu dilindungi, bukan sekadar objek pendataan administratif.

Pada RUU Administrasi Kependudukan, Dasco menyoroti pentingnya jaminan identitas hukum bagi setiap warga negara. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan publik sekaligus memastikan data pribadi terlindungi.

Adapun RUU Perampasan Aset dinilai perlu menghadirkan mekanisme yang efektif untuk menelusuri dan merampas aset yang berasal dari tindak kejahatan. Meski demikian, Dasco mengingatkan bahwa penerapannya harus tetap menjunjung prinsip hukum dan hak-hak pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Ia menegaskan, pengaturan mengenai perampasan aset harus terintegrasi dengan sistem peradilan pidana serta selaras dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prinsip due process of law atau proses hukum yang semestinya juga harus menjadi landasan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, pembahasan empat RUU tersebut diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan regulasi di berbagai sektor, tetapi juga memastikan kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan konsistensi dalam sistem perundang-undangan nasional.

“Data kependudukan yang akurat untuk melayani warga, data dan pengakuan masyarakat adat yang menghormati hak yang kolektif, pertukaran informasi yang aman untuk ketahanan siber, serta penelusuran aset berdasarkan kewenangan hukum yang sah dan dapat diaudit,” pungkasnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Peringatkan Ancaman Kemunduran Demokrasi akibat Pelibatan TNI dalam Pengamanan Demonstrasi

Rizkia Ibrahim
-
0
Koalisi Masyarakat Sipil Peringatkan Ancaman Kemunduran Demokrasi akibat Pelibatan TNI dalam Pengamanan Demonstrasi

JCCNetwork.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera menarik prajurit yang ditempatkan untuk mengamankan aksi demonstrasi. Desakan tersebut disampaikan menyusul terpantau adanya prajurit TNI di sejumlah titik aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), gang-gang, dan beberapa lokasi demonstrasi di Jakarta pada Rabu (28/10/2026).

Koalisi menilai kehadiran prajurit TNI dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat di muka umum berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Penempatan personel militer di ruang sipil, menurut mereka, juga berisiko menimbulkan intimidasi serta membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik.

Dalam pernyataan tertulisnya, koalisi menyebut pelibatan TNI dalam pengamanan demonstrasi perlu dikaji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025. Mereka menegaskan bahwa tugas utama TNI adalah menyelenggarakan pertahanan negara, bukan menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

Koalisi juga menyoroti pembagian kewenangan antara TNI dan Polri sebagaimana menjadi bagian dari agenda Reformasi 1998. Menurut mereka, fungsi pertahanan negara berada di bawah kewenangan TNI, sedangkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum merupakan tugas Polri.

Selain itu, koalisi mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Atas dasar tersebut, koalisi meminta pengamanan demonstrasi dilakukan dengan menghormati hak konstitusional warga negara. Mereka menilai aksi damai tidak seharusnya diperlakukan sebagai ancaman militer yang memerlukan pengerahan tentara.

Koalisi juga mengingatkan pengalaman pada masa Orde Baru ketika militer memiliki peran luas dalam kehidupan sipil dan politik. Menurut mereka, keterlibatan kembali tentara dalam pengamanan demonstrasi berisiko menghidupkan pendekatan militeristik dan menjadi kemunduran bagi demokrasi serta supremasi sipil.

Melalui pernyataan yang dirilis di Jakarta pada 28 Oktober 2026, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak TNI segera menarik prajurit dari pengamanan aksi massa dan tidak menggunakan kekuatan bersenjata untuk menghadapi demonstran.

Pernyataan tersebut didukung sejumlah organisasi masyarakat sipil, antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Imparsial, KontraS, Amnesty International Indonesia, WALHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Jakarta, SETARA Institute, LBH Pers, ELSAM, PBHI, AJI Indonesia, dan berbagai organisasi lainnya.

1234...2,597Halaman 3 dari 2,597