Beranda blog Halaman 3

Maarten Paes Tampil Solid! Timnya Menang Telak atas Vojvodina dan Lolos ke Babak Ketiga

Kurnia Lestari
-
0
Maarten Paes Tampil Solid! Timnya Menang Telak atas Vojvodina dan Lolos ke Babak Ketiga

JCCNetwork.id – Penjaga gawang Timnas Indonesia, Maarten Paes, kembali menunjukkan performa impresif di kompetisi Eropa. Kiper andalan Garuda itu tampil solid saat mengawal gawang timnya dalam laga leg kedua melawan Vojvodina pada babak kualifikasi UEFA Conference League. Berkat kemenangan meyakinkan tersebut, tim yang diperkuat Paes sukses mengamankan tiket ke babak ketiga play-off.

Sejak awal pertandingan, Maarten Paes tampil penuh percaya diri di bawah mistar. Kiper berusia 28 tahun itu mampu menjaga konsentrasi sepanjang laga dan beberapa kali melakukan penyelamatan penting untuk menggagalkan peluang yang diciptakan para pemain Vojvodina.

Meski mendapat tekanan pada beberapa momen, Paes tetap tampil tenang dalam mengantisipasi serangan lawan. Kemampuannya membaca arah bola, menguasai area penalti, serta mendistribusikan bola dengan akurat menjadi salah satu faktor penting yang membantu timnya mengontrol jalannya pertandingan.

Di lini depan, rekan-rekan Maarten Paes tampil jauh lebih efektif. Serangan yang dibangun sejak babak pertama mampu menghasilkan sejumlah gol, membuat Vojvodina kesulitan mengembangkan permainan. Dominasi tim terus berlanjut hingga peluit panjang dibunyikan, memastikan kemenangan telak sekaligus mengunci agregat untuk melaju ke putaran berikutnya.

Keberhasilan lolos ke babak ketiga play-off menjadi pencapaian penting bagi tim Maarten Paes. Mereka kini hanya tinggal selangkah lebih dekat menuju fase liga UEFA Conference League, kompetisi antarklub Eropa yang semakin kompetitif dan bergengsi.

Bagi pecinta sepak bola Indonesia, performa konsisten Maarten Paes tentu menjadi kabar menggembirakan. Pengalaman tampil di level Eropa diyakini akan semakin meningkatkan kualitas sang penjaga gawang, sekaligus menjadi modal berharga ketika kembali memperkuat Timnas Indonesia pada agenda internasional mendatang.

Penampilan solid sepanjang 90 menit juga menjadi bukti bahwa Maarten Paes terus berkembang sebagai salah satu kiper paling konsisten yang dimiliki Indonesia. Kepercayaan pelatih untuk menempatkannya sebagai pilihan utama berhasil dijawab dengan performa yang tenang, disiplin, dan penuh determinasi.

Kini, tantangan berikutnya sudah menanti di babak ketiga play-off. Para pendukung berharap Maarten Paes mampu mempertahankan performa terbaiknya dan kembali membawa timnya meraih hasil positif demi mewujudkan impian tampil di fase liga UEFA Conference League.

 

Trump Klaim Hamas Akan Dilucuti Senjata

Maya
-
0
Trump Klaim Hamas Akan Dilucuti Senjata

JCCNetwork.id-Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kesepakatan mengenai pelucutan senjata total Hamas sebagai perkembangan penting dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza.

Menurut Trump, kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza setelah proses pelucutan senjata selesai dilaksanakan.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump mengatakan penarikan militer Israel akan dilakukan setelah Hamas menyerahkan seluruh persenjataannya.

Ia menyebut keamanan di Gaza selanjutnya akan dijaga oleh Pasukan Stabilisasi Internasional bersama kepolisian Palestina yang baru dibentuk.

“Begitu pelucutan senjata rampung, pasukan Israel akan mundur, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian Palestina yang baru untuk menjamin keamanan Gaza bagi penduduknya maupun negara-negara tetangganya,” ujar Trump.
“Israel akan mendapatkan keamanan yang layak mereka terima, di mana Gaza tidak lagi dijadikan basis bagi serangan teror,” tulisnya.
Ia mengatakan bahwa kesepakatan tersebut “merupakan langkah krusial agar Gaza pada akhirnya dapat dikelola oleh pemerintahan Palestina yang baru, yang akan bekerja sama erat dengan Dewan Perdamaian demi membantu rakyat Palestina.”

Trump menilai skema tersebut akan memberikan jaminan keamanan bagi Israel sekaligus membuka jalan bagi terbentuknya pemerintahan Palestina yang baru untuk mengelola Gaza.

Pemerintahan tersebut, menurutnya, akan bekerja sama dengan Dewan Perdamaian Gaza dalam proses transisi pascakonflik.

Sementara itu, laporan Al Jazeera dari Washington menyebut implementasi kesepakatan direncanakan berlangsung secara bertahap berdasarkan sektor wilayah di Gaza.

Seiring pelucutan senjata dilakukan di setiap sektor, personel kepolisian Palestina akan ditempatkan secara bertahap dengan dukungan pasukan koordinasi internasional.

Komposisi pasukan internasional tersebut hingga kini belum diumumkan secara resmi.

Namun, sejumlah laporan menyebut Indonesia dan Turki menjadi negara yang berpotensi terlibat dalam misi tersebut, meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Rencana tersebut juga disebut mengarah pada pembentukan pemerintahan teknokratis di Gaza sebagaimana tercantum dalam rancangan perdamaian 15 poin.

Dalam prosesnya, sejumlah negara seperti Mesir, Turki, dan Qatar dilaporkan terus melakukan komunikasi dengan Hamas untuk mendorong tercapainya kesepakatan.

Di sisi lain, Israel masih menyampaikan keraguan terhadap implementasi rencana tersebut.

Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah mengenai mekanisme pelaksanaan di lapangan serta komitmen Hamas untuk mematuhi seluruh isi kesepakatan.

Harta Dedi Mulyadi Tembus Rp20,39 Miliar

Maya
-
0
Harta Dedi Mulyadi Tembus Rp20,39 Miliar

JCCNetwork.id-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp20.394.976.776 dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per akhir 2025.

Selain memperoleh penghasilan sebagai kepala daerah, Dedi juga memiliki usaha di sektor riil serta pendapatan dari kanal YouTubebl  pribadinya.

Berdasarkan data LHKPN, mayoritas aset Dedi Mulyadi berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp13,44 miliar.

Ia juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp7,97 miliar, harta bergerak lainnya sebesar Rp3,97 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp229,98 juta.

Setelah dikurangi utang senilai Rp5,22 miliar, total kekayaan bersihnya mencapai Rp20,39 miliar.

Di luar laporan kekayaan tersebut, Dedi diketahui menjalankan sejumlah usaha yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, dan persawahan.

Hasil dari usaha tersebut menjadi salah satu sumber pendapatannya di luar jabatan sebagai gubernur.

Sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025–2030, Dedi menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan dalam APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2025.

Dokumen APBD mencatat alokasi gaji dan tunjangan gubernur sebesar Rp2.215.627.310 untuk satu tahun anggaran.

Sementara itu, dana operasional gubernur dan wakil gubernur dialokasikan sebesar Rp28,8 miliar, yang diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan bukan merupakan penghasilan pribadi.

Dedi Mulyadi juga aktif mengelola kanal YouTube “Kang Dedi Mulyadi”.

Berdasarkan estimasi Social Blade, kanal yang memiliki sekitar 9,1 juta pelanggan itu berpotensi menghasilkan pendapatan berkisar antara US$11 ribu hingga US$183 ribu atau sekitar Rp198 juta hingga Rp3,29 miliar.

Nilai tersebut merupakan estimasi berdasarkan performa kanal dan bukan angka resmi yang dipublikasikan oleh pemilik akun.

Dedi Mulyadi, yang lahir di Subang pada 11 April 1971, memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada 1999.

Kariernya kemudian berlanjut sebagai Wakil Bupati Purwakarta pada 2003, Bupati Purwakarta pada 2008, hingga akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat untuk masa jabatan 2025–2030.

Empat Tersangka Korupsi Jasindo-Pelni Ditahan KPK

Maya
-
0
Empat Tersangka Korupsi Jasindo-Pelni Ditahan KPK

JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PT Pelni oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo.

Dugaan tindak pidana yang berlangsung pada periode 2015–2020 itu disebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp15,6 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penahanan dilakukan pada Kamis (30/7/2026) malam.

Keempat tersangka akan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari, mulai 30 Juli hingga 19 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

“Penyidik melakukan penahanan kepada empat orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) tahun 2015-2020,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Menurut KPK, perkara tersebut bermula dari pelaksanaan pekerjaan asuransi perkapalan PT Pelni yang diduga dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung kepada PT Jasindo.

Nilai kontrak kerja sama selama kurun waktu 2015–2020 mencapai sekitar Rp263 miliar.

“Adapun jumlah nilai kontrak selama tahun 2015-2020 sebesar Rp 263 miliar di mana berdasarkan penghitungan oleh BPKP, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 15,6 miliar,” pungkas Budi.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), praktik tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp15,6 miliar.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing adalah Untung Hadi Santoa (UHS), mantan Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia periode Desember 2013–Oktober 2018; Eko Yuni Triyanto (EYT), mantan Manajer Manajemen Risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012–Mei 2015; Yohanes Priyo Iriantono (YHP), Direktur PT Inovasi Vahana Indonesia periode 2015–2020; serta Zulchaibar (ZC), Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.

Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, keempat tersangka terlihat meninggalkan ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan sekitar pukul 20.38 WIB.

Sebelum dibawa ke rumah tahanan, Zulchaibar menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Ia mengaku telah memberikan keterangan secara terbuka kepada penyidik KPK.

“Ini sudah habis diperiksa. Kita kan taat aturan, kalau itu ditahan oke,” ujar Zulchaibar.

Prabowo Tekankan Keselamatan, KAI Diminta Pasang Pintu Otomatis

Rudy Samuel
-
0
Prabowo Tekankan Keselamatan, KAI Diminta Pasang Pintu Otomatis

JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mempercepat peningkatan sistem keselamatan di seluruh jaringan perkeretaapian nasional, termasuk memasang pintu perlintasan otomatis pada ribuan perlintasan sebidang yang hingga kini belum memiliki sistem pengamanan memadai. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka kecelakaan yang masih kerap terjadi di titik-titik perlintasan kereta api.

Arahan itu disampaikan Presiden saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pembangunan sektor transportasi nasional harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, dengan keselamatan sebagai prioritas utama.

Menurut Prabowo, keberadaan kereta api memiliki peran strategis sebagai moda transportasi publik yang mampu mendukung mobilitas masyarakat secara luas, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Ia menilai layanan kereta api bukan sekadar sarana perjalanan, melainkan instrumen penting dalam mendorong pemerataan ekonomi.

“Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat. Kereta api adalah instrumen sesungguhnya daripada demokratisasi ekonomi,” kata Prabowo.

Presiden menyampaikan bahwa transportasi berbasis rel harus dipandang sebagai layanan publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Karena itu, pengembangan jaringan kereta api tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga harus mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat di berbagai daerah.

Prabowo mengingatkan agar KAI tetap menjaga keseimbangan antara pengembangan teknologi modern dengan pemerataan pelayanan. Menurutnya, pembangunan jalur maupun layanan kereta api hendaknya tetap menjangkau kota-kota kecil sehingga masyarakat di daerah tidak kehilangan akses transportasi yang layak.

“Kereta api harus melayani rakyat sehingga di banyak negara kereta api itu dianggap public service, tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi harus efisien. Sehingga nanti ada kereta api yang diarahkan untuk membantu rakyat yang berpenghasilan rendah sehingga kereta api juga harus melayani kota-kota kecil. Kadang-kadang dilema ingin kereta api cepat akhirnya kota-kota kecil tidak terlayani. Kereta Api Indonesia harus benar-benar berpikir utuh, komprehensif,” ujarnya.

Ia menilai percepatan layanan melalui kereta berkecepatan tinggi memang penting, namun jangan sampai mengabaikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang selama ini bergantung pada layanan kereta konvensional. Oleh sebab itu, KAI diminta menyusun perencanaan yang komprehensif agar modernisasi berjalan seiring dengan pemerataan pelayanan.

Selain menekankan aspek pelayanan, Presiden juga meminta agar investasi di sektor perkeretaapian terus ditingkatkan. Menurutnya, penguatan infrastruktur transportasi rel menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kita mengejar modernisasi, kita mengejar teknologi, tapi ingat, teknologi, semua sarana adalah untuk melayani rakyat. Ini saya titip pesan benar-benar sama Kereta Api Indonesia, kita harus investasi lebih banyak di bidang kereta api,” ujarnya.

Salah satu fokus utama yang disoroti Prabowo adalah keselamatan di perlintasan sebidang. Ia mengungkapkan masih terdapat ribuan perlintasan kereta api yang belum dilengkapi pintu pengaman otomatis maupun sistem pengendalian modern, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Karena itu, Presiden meminta PT KAI bersama instansi terkait segera melakukan percepatan pemasangan pintu perlintasan otomatis di lokasi-lokasi yang masih belum memiliki fasilitas keselamatan memadai. Penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko tabrakan antara kereta api dan kendaraan yang melintas.

“Semua lintasan-lintasan kereta api, saya dengar yang masih ada ribuan, harus dibikin pintu-pintu yang baik, pintu-pintu yang otomatis mungkin ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan di mana-mana,” kata Prabowo.

Prabowo menilai peningkatan standar keselamatan harus menjadi bagian dari modernisasi transportasi nasional. Menurutnya, kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk melindungi masyarakat dan menciptakan sistem transportasi yang semakin aman, nyaman, serta andal.

Arahan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperkuat pembangunan sektor perkeretaapian, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan, maupun keselamatan. Dengan dukungan investasi yang berkelanjutan dan modernisasi sistem pengamanan, pemerintah berharap layanan kereta api semakin efisien, menjangkau lebih banyak daerah, serta mampu menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang di seluruh Indonesia.

Prabowo Naikkan Tukin TNI, Ini Alasan Pemerintah Beri Kenaikan hingga 90 Persen

Rudy Samuel
-
0
Prabowo Naikkan Tukin TNI, Ini Alasan Pemerintah Beri Kenaikan hingga 90 Persen

JCCNetwork.id- Pemerintah resmi meningkatkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui dua Peraturan Presiden (Perpres) itu menjadi penyesuaian pertama setelah sekitar delapan tahun tidak mengalami perubahan.

Kenaikan tunjangan tersebut bukan semata-mata kebijakan peningkatan kesejahteraan, tetapi merupakan konsekuensi dari capaian reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan (Dirjen Renhan) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, menjelaskan bahwa usulan peningkatan tukin dari sebelumnya sebesar 70 persen menjadi 90 persen telah melalui proses evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Wisnu, sejak 2018 tidak pernah ada penyesuaian tunjangan kinerja bagi personel TNI maupun pegawai Kemhan. Karena itu, setelah berbagai indikator reformasi birokrasi berhasil dipenuhi, pemerintah akhirnya memberikan persetujuan atas kenaikan tersebut.

“Untuk masalah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin,” kata Wisnu kepada awak media di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Ia mengatakan, salah satu syarat utama yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) adalah capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di atas angka 80 bagi instansi yang mengajukan kenaikan tukin hingga 90 persen.

“Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Jadi sudah memenuhi persyaratan untuk penyesuaian tunjangan kinerja dari 70 persen menjadi 90 persen,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, Kemhan dan TNI telah memperoleh nilai reformasi birokrasi melampaui batas minimal yang dipersyaratkan. Capaian itu menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk menyetujui penyesuaian besaran tunjangan kinerja.

Selain indikator reformasi birokrasi, aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan negara juga menjadi pertimbangan penting. Wisnu mengungkapkan bahwa Kemhan bersama TNI berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut.

“Kemudian juga di sini dipersyaratkan minimal Wajar Tanpa Pengecualian 3 tahun berturut-turut. Nah, untuk Kementerian Pertahanan dan TNI sudah 5 kali berturut-turut. Jadi beberapa tahun belakangan ini sudah berturut-turut 5 kali, sedangkan persyaratannya di sini adalah 3 kali, sehingga ini menjadi persyaratan sudah memenuhi persyaratan untuk penyesuaian tunjangan kinerja menuju 90 persen,” jelasnya.

Prestasi tersebut dinilai melampaui ketentuan pemerintah yang hanya mensyaratkan tiga kali berturut-turut memperoleh opini WTP sebagai salah satu prasyarat kenaikan tunjangan kinerja.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan mencerminkan semakin baiknya tata kelola organisasi, sehingga layak memperoleh penghargaan melalui peningkatan kesejahteraan aparatur.

Pasca diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai kenaikan tukin, Kementerian Pertahanan kini tengah mempersiapkan regulasi pelaksana agar kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan.

Wisnu menjelaskan bahwa penyusunan Peraturan Menteri Pertahanan beserta aturan teknis lainnya akan mengacu pada Perpres Nomor 42 dan Perpres Nomor 43 yang menjadi dasar hukum pemberian tunjangan baru tersebut.

“Nah, tahap sekarang adalah kita menggunakan acuan Perpres, baik itu Perpres 42 maupun Perpres 43 untuk membuat Permen dan Perpan-nya sebagai rincian dari 90 persen itu untuk di lingkungan Kementerian Pertahanan maupun di TNI,” kata Wisnu menerangkan.

Aturan teknis nantinya akan mengatur rincian besaran tunjangan sesuai jenjang jabatan, pangkat, maupun klasifikasi pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI sehingga proses penyalurannya memiliki kepastian hukum.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pegawai Kemhan, tetapi juga menjadi pendorong bagi peningkatan profesionalisme, kualitas pelayanan, serta penguatan reformasi birokrasi di sektor pertahanan nasional.

BGN Siapkan Skema MBG untuk Wilayah Konflik Papua

Rudy Samuel
-
0
BGN Siapkan Skema MBG untuk Wilayah Konflik Papua

JCCNetwork.id- Pemerintah terus berupaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah rawan konflik dan daerah terpencil. Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah menyusun mekanisme khusus agar distribusi bantuan makanan bergizi dapat berlangsung aman, efektif, dan tepat sasaran di kawasan dengan tantangan keamanan maupun aksesibilitas.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian mendalam terkait pola penyaluran MBG di sejumlah wilayah yang memiliki kondisi geografis dan keamanan yang kompleks, termasuk Papua. Menurutnya, setiap anak Indonesia berhak memperoleh akses terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sudaryono menjelaskan, BGN telah menjalankan sejumlah proyek percontohan atau pilot project untuk menguji efektivitas distribusi program di daerah rawan konflik. Dalam pelaksanaannya, BGN menggandeng TNI dan Polri serta memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia di masyarakat, termasuk rumah ibadah seperti gereja, sebagai titik penyaluran makanan bergizi.

“Ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya ya, ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas ada gereja dan lain-lain,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Menurut dia, pendekatan tersebut dilakukan agar distribusi bantuan tetap dapat berjalan meskipun berada di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur maupun tantangan keamanan. Pemerintah, kata Sudaryono, tidak ingin kondisi tersebut menghambat pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak yang justru menjadi kelompok paling rentan.

Ia menegaskan bahwa pemerataan layanan gizi merupakan salah satu prioritas pemerintah. Oleh karena itu, BGN berkomitmen menghadirkan solusi distribusi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah sehingga tidak ada anak yang tertinggal dari manfaat Program Makan Bergizi Gratis.

“Karena anak-anak di seluruh mana pun ya Indonesia di mana pun khususnya anak-anak yang memang membutuhkan daerah-daerah rawan konflik daerah-daerah yang jauh itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu,” sambungnya.

Selain fokus pada wilayah konflik, BGN juga memperluas jangkauan Program MBG ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sudaryono menyebut langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan angka kekurangan gizi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda di berbagai daerah.

Papua menjadi salah satu wilayah prioritas dalam pemetaan BGN. Namun demikian, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sejumlah provinsi lain yang masih menghadapi tantangan serupa, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku.

Menurut Sudaryono, seluruh wilayah prioritas tersebut telah dipetakan secara rinci sehingga pelaksanaan program dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah akan mengutamakan daerah-daerah yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap masalah gizi.

“Papua, NTT, kemudian di Maluku di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ ya. Kita mau perbaiki yang memang harus penting dan genting harus diperbaiki,” ujarnya.

Melalui penguatan strategi distribusi di wilayah 3T dan daerah rawan konflik, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga mempersempit kesenjangan pelayanan publik antarwilayah. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sumber daya manusia hingga ke pelosok Indonesia.

Prabowo Naikkan Tukin TNI dan ASN Kemhan

Rudy Samuel
-
0
Prabowo Naikkan Tukin TNI dan ASN Kemhan

JCCNetwork.id- Presiden RI Prabowo Subianto resmi menetapkan kebijakan baru terkait peningkatan kesejahteraan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026. Regulasi terbaru tersebut menjadi landasan baru dalam pemberian tunjangan kinerja sekaligus menggantikan Perpres Nomor 102 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 104 Tahun 2018 yang selama ini berlaku.

Penerbitan dua peraturan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menyelaraskan sistem remunerasi dengan perkembangan reformasi birokrasi, perubahan struktur organisasi, serta peningkatan tata kelola di sektor pertahanan. Pemerintah menilai kebijakan sebelumnya sudah tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, sehingga diperlukan penyesuaian agar sistem penghargaan terhadap kinerja lebih efektif dan berkeadilan.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa penyesuaian tunjangan kinerja merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan personel pertahanan sekaligus memperkuat motivasi kerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan diharapkan mampu mendorong prajurit maupun pegawai Kemhan untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta kualitas pelayanan dalam menjalankan tugas menjaga pertahanan dan kedaulatan negara.

Dalam ketentuan terbaru, kenaikan tunjangan kinerja diberikan hampir di seluruh jenjang jabatan. Salah satu kenaikan paling signifikan diterima pejabat tertinggi di lingkungan TNI. Kepala Staf Angkatan yang berpangkat jenderal bintang empat kini memperoleh tunjangan kinerja sebesar Rp48,61 juta per bulan, meningkat dari sebelumnya Rp37,81 juta.

Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan berpangkat jenderal bintang tiga juga memperoleh penyesuaian tunjangan menjadi Rp44,87 juta setiap bulan. Sebelumnya, pejabat pada level tersebut menerima tunjangan sebesar Rp34,90 juta per bulan.

Tidak hanya pejabat tinggi, kenaikan tunjangan juga menyasar pegawai dengan kelas jabatan paling rendah. ASN pada kelas jabatan 1 kini menerima tunjangan kinerja sebesar Rp2,53 juta per bulan, sedangkan pegawai pada kelas jabatan 2 memperoleh sekitar Rp2,91 juta setiap bulan.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak sekadar meningkatkan pendapatan personel, tetapi menjadi bagian dari reformasi sistem remunerasi nasional yang menitikberatkan pada budaya kerja berbasis kinerja, peningkatan akuntabilitas, serta efektivitas pelayanan publik di sektor pertahanan.

Selain memperkuat aspek kesejahteraan, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing organisasi pertahanan dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Dengan sistem penghargaan yang lebih baik, pemerintah berharap produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan TNI maupun Kemhan dapat terus meningkat.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong transformasi sektor pertahanan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan kesejahteraan personel dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan institusi pertahanan yang profesional, adaptif, dan memiliki kesiapan tinggi menghadapi dinamika ancaman, baik yang bersifat konvensional maupun nonkonvensional.

Melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2026 dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan nasional tidak hanya difokuskan pada pembaruan alutsista, tetapi juga melalui investasi terhadap kualitas, motivasi, dan kesejahteraan prajurit TNI serta ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagai ujung tombak pertahanan negara.

Bupati Pemalang Resmi Ditahan KPK

Rudy Samuel
-
0
Bupati Pemalang Resmi Ditahan KPK

JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, setelah menjalani pemeriksaan intensif sebagai tindak lanjut Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (28/7/2026). Penahanan dilakukan usai penyidik menetapkan Anom sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proyek pemerintah dan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Selain Anom, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain, yakni Setya Budi Dias Oktavianto, Lilik Budi Suprianto, dan Mohamad Haris. Keempatnya tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye saat digiring keluar dari Gedung Merah Putih KPK menuju rumah tahanan.

Para tersangka akan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Anom Widiyantoro bersama Setya Budi Dias Oktavianto ditempatkan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan Lilik Budi Suprianto dan Mohamad Haris ditahan di Rutan Cabang C1 KPK.

Kasus ini bermula dari operasi senyap yang dilakukan KPK di sejumlah wilayah, yakni Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, dan Jakarta. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan total 21 orang yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara yang sedang diselidiki.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu yang turut diperiksa adalah Noor Faizah Maenofie, istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, yang hingga kini masih berstatus sebagai terperiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyidik menduga praktik korupsi yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pengaturan proyek pemerintah, tetapi juga dugaan transaksi suap dalam proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK masih terus mendalami peran masing-masing pihak serta aliran dana yang diduga berasal dari praktik tersebut.

Dalam proses penindakan, tim penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar. Dana tersebut diduga memiliki keterkaitan langsung dengan perkara yang sedang diusut dan akan menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan.

Secara bersamaan, KPK melakukan langkah pengamanan terhadap sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Beberapa ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang telah disegel sebagai bagian dari proses penyidikan, termasuk ruang kerja Bupati Pemalang yang akan menjadi salah satu lokasi penggeledahan untuk mencari dokumen maupun barang bukti tambahan.

KPK menegaskan penyidikan masih terus berkembang. Lembaga antirasuah itu membuka kemungkinan memeriksa saksi-saksi tambahan maupun menetapkan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang cukup dalam pengembangan perkara.

Kasus ini kembali menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah yang diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan proyek pemerintah dan pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah. KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1234...2,511Halaman 3 dari 2,511