Beranda blog Halaman 2

Cuaca Ekstrem Mengintai, Masyarakat Diminta Siaga Bencana

0

JCCNetwork.id- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah seiring masih berlangsungnya ancaman cuaca ekstrem di sejumlah daerah.

 

Bencana yang perlu diantisipasi meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga angin puting beliung. Kondisi cuaca dengan intensitas hujan tinggi berpotensi memicu bencana tersebut, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.

 

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi di berbagai provinsi dan pulau di Indonesia.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Berton pada Jumat (30/10). Menurut dia, masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperhatikan perkembangan informasi cuaca sekaligus mempersiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi kemungkinan bencana.

 

BNPB menilai upaya pencegahan sejak dini menjadi salah satu langkah penting untuk menekan risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana. Kesiapan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan petugas penanggulangan bencana.

 

Dalam menghadapi ancaman banjir, masyarakat diimbau melakukan kegiatan gotong royong membersihkan saluran drainase agar aliran air tidak tersumbat. Warga juga diminta melakukan pemantauan atau susur sungai dengan pendampingan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

 

Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi aliran sungai tetap terpantau, sekaligus mendeteksi lebih awal apabila terdapat potensi luapan air yang dapat mengancam permukiman.

 

Selain membersihkan saluran air, masyarakat diminta mengetahui lokasi dan jalur evakuasi yang aman apabila sewaktu-waktu terjadi banjir. Persiapan perlengkapan darurat juga perlu dilakukan agar warga tidak mengalami kesulitan ketika harus meninggalkan rumah dalam situasi mendesak.

 

BNPB mengingatkan masyarakat untuk menyiapkan tas siaga bencana yang berisi berbagai kebutuhan pokok. Perlengkapan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar selama sedikitnya tiga hari ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat atau harus mengungsi.

 

Pemeriksaan terhadap infrastruktur pendukung pengendalian air juga menjadi bagian penting dalam upaya mengantisipasi banjir. Pemerintah daerah diminta memastikan kondisi bendungan, sungai, serta fasilitas lainnya dalam keadaan aman dan berfungsi dengan baik.

 

Pengecekan secara berkala diperlukan untuk mengetahui potensi kerusakan maupun hambatan yang dapat meningkatkan risiko bencana ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Dengan demikian, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum situasi berkembang menjadi lebih serius.

 

Sementara itu, untuk menghadapi ancaman angin kencang dan puting beliung, BNPB meminta masyarakat memastikan kondisi bangunan rumah tetap kokoh, terutama pada bagian atap.

 

Konstruksi atap yang tidak kuat berisiko mengalami kerusakan atau terlepas ketika diterjang angin kencang. Karena itu, warga perlu memeriksa bagian bangunan yang berpotensi membahayakan keselamatan penghuni.

 

Pemangkasan ranting pohon yang sudah rapuh atau berpotensi patah juga perlu dilakukan, baik di sekitar kawasan permukiman maupun ruang publik. Pohon dengan kondisi tidak stabil dapat tumbang ketika terjadi angin kencang dan menimpa rumah, kendaraan, maupun pengguna jalan.

 

BNPB turut mengingatkan masyarakat agar tidak berlindung di dekat benda-benda yang berisiko roboh saat cuaca buruk. Papan reklame dan pohon besar yang kondisinya tidak kokoh menjadi sejumlah objek yang perlu dihindari ketika angin bertiup kencang.

 

Adapun masyarakat yang tinggal di kawasan perbukitan dan daerah rawan longsor diminta lebih waspada, khususnya ketika hujan lebat berlangsung dalam waktu lama.

 

Warga yang berada di wilayah dengan potensi pergerakan tanah diimbau segera melakukan evakuasi apabila kondisi hujan dinilai membahayakan. Langkah penyelamatan lebih awal diperlukan untuk menghindari risiko tertimbun material longsor.

 

Selain memperhatikan intensitas dan durasi hujan, masyarakat juga perlu mengenali sejumlah tanda awal terjadinya tanah longsor. Salah satu indikasi yang harus diwaspadai adalah munculnya retakan pada permukaan tanah maupun lantai bangunan.

 

“Kemudian, identifikasi tanda-tanda bahaya longsor seperti munculnya retakan pada tanah maupun lantai,” jelas Berton.

 

Retakan tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama apabila muncul setelah hujan deras atau semakin melebar. Masyarakat diharapkan tidak mengabaikan perubahan kondisi lingkungan karena tanda-tanda tersebut dapat menjadi indikasi awal terjadinya pergerakan tanah.

 

BNPB menegaskan bahwa pengenalan terhadap potensi bahaya di lingkungan tempat tinggal menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak bencana. Dengan memahami tanda-tanda awal, masyarakat diharapkan dapat segera mengambil tindakan penyelamatan sebelum kondisi semakin memburuk.

 

Sejumlah Wilayah Berstatus Siaga Hujan Lebat

 

Di sisi lain, BNPB memperkirakan ancaman hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Beberapa daerah bahkan masuk dalam kategori status siaga sehingga membutuhkan perhatian dan kesiapan lebih tinggi.

 

Wilayah yang diperkirakan mengalami potensi hujan lebat hingga sangat lebat dengan status siaga meliputi Aceh, Lampung, Bengkulu, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

 

Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berstatus waspada diperkirakan menjangkau wilayah yang lebih luas.

 

Daerah tersebut mencakup seluruh kawasan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua.

 

Luasnya wilayah yang masuk dalam kategori waspada menunjukkan pentingnya kesiapan menghadapi kemungkinan perubahan kondisi cuaca dalam beberapa waktu ke depan.

 

BNPB mengimbau masyarakat tidak menunggu sampai bencana terjadi untuk melakukan langkah antisipasi. Kesiapan perlengkapan darurat, pemahaman jalur evakuasi, pemantauan informasi cuaca, serta kepedulian terhadap kondisi lingkungan perlu menjadi perhatian bersama.

 

Pemerintah daerah juga diharapkan meningkatkan koordinasi dengan BPBD dan unsur terkait untuk memastikan kesiapan personel maupun sarana penanganan bencana.

 

Melalui peningkatan kewaspadaan dan mitigasi sejak dini, risiko bencana hidrometeorologi basah diharapkan dapat ditekan. Masyarakat pun diminta segera mengikuti arahan petugas apabila kondisi di wilayah tempat tinggal menunjukkan tanda-tanda berbahaya.

Gibran Hormati Pencabutan Gugatan Ijazah di PTUN

0

JCCNetwork.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghormati langkah PT Mercy Toga Kirana yang mencabut gugatan terkait keputusan penyetaraan ijazahnya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Ia menyerahkan sepenuhnya kelanjutan proses hukum tersebut kepada majelis hakim.

Gibran menegaskan, setiap proses peradilan harus dihormati karena pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji persoalan hukum dan mencari kebenaran.

“Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN,” kata Gibran seusai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jami Ridho, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026),dikutip.

Ia berharap seluruh tahapan hukum yang telah berjalan dapat memberikan kepastian dan kejelasan kepada masyarakat.

Menurut Gibran, Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.

Karena itu, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk mencari keadilan melalui lembaga peradilan.

“Harapannya, seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga,” kata putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

Dalam perkara tersebut, PT Mercy Toga Kirana bertindak sebagai penggugat, sedangkan pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Gugatan itu mempersoalkan Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah.

Penggugat meminta PTUN Jakarta menyatakan keputusan tersebut batal atau tidak sah.

“Pengadilan ini adalah lembaga yang terhormat untuk mengungkap kebenaran. Setiap penduduk, masyarakat, kedudukannya sama di mata hukum,” ucap mantan wali kota Solo itu.

Surat keputusan itu sebelumnya menjadi dasar penilaian administratif yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam memeriksa persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Menanggapi pencabutan gugatan tersebut, Gibran kembali menegaskan sikapnya untuk menghormati pilihan pihak penggugat yang tidak melanjutkan perkara ke tahap persidangan berikutnya.

“Saya hormati keputusan dari penggugat yang mencabut gugatannya. Untuk proses selanjutnya, kami berikan sepenuhnya kepada Yang Mulia Hakim,” kata Gibran mengakhiri.

Kejagung Lelang Batu Bara Sitaan Samin Tan Rp264 Miliar

0

JCCNetwork.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil melelang sebanyak 209.081,97 ton batu bara yang disita dari tersangka Samin Tan dengan nilai penjualan mencapai Rp264 miliar.

Lelang tersebut dilakukan melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan seluruh komoditas batu bara tersebut berhasil terjual kepada satu peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan lelang.

Pemenang lelang diketahui bernama Agni, yang menjabat sebagai Direktur PT DIOR. Perusahaan tersebut mengajukan penawaran sebesar Rp264 miliar atau Rp1 miliar lebih tinggi dibandingkan nilai limit yang ditetapkan sebesar Rp263 miliar.

“BPA bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya telah melaksanakan lelang benda sitaan berupa komoditas batu bara sebanyak kurang lebih 209.081,97 ton dengan harga penawaran sebesar Rp 264 miliar,” kata Anang dalam keterangan di Jakarta, Jumat (30/10/2026),Dikutip.

Menurut Anang, batu bara yang dilelang berasal dari dua lokasi penyimpanan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Rinciannya, sekitar 171.107 metrik ton berada di jetty PT Artha Contractors, sedangkan sekitar 66.000 metrik ton lainnya tersimpan di atas 15 tongkang di kawasan yang sama.

Dalam proses lelang tersebut, BPA menetapkan uang jaminan penawaran sebesar Rp130 miliar bagi peserta.

“Atas nama Agni selaku Direktur dari PT DIOR dengan harga penawaran senilai tersebut,” katanya.

LoSelain nilai pembelian, pemenang juga diwajibkan membayar bea lelang sebesar 3 persen atau sekitar Rp7,9 miliar.

Dengan demikian, total kewajiban pembayaran pemenang mencapai sekitar Rp272 miliar.

Setelah memperhitungkan uang jaminan yang telah disetorkan, masih terdapat sisa pembayaran sekitar Rp142 miliar yang harus dilunasi.

Anang menjelaskan, dana hasil penjualan batu bara sitaan itu belum dapat langsung dimasukkan sebagai penerimaan negara.

Kejagung akan menempatkan hasil bersih lelang dalam rekening penampungan lainnya (RPL) sampai proses hukum terhadap perkara tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

“Seluruh hasil bersih penjualan barang sitaan ini disimpan terlebih dahulu di rekening penampungan lainnya (RPL) Kejaksaan hingga menunggu putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah),” katanya.

Samin Tan sendiri merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, selama kurun waktu 2016–2025.

Sebelumnya, Kejagung juga telah melelang 436.283,08 ton batu bara sitaan dalam perkara yang sama melalui KPKNL Banjarmasin. Dari pelelangan tersebut, diperoleh nilai penjualan sebesar Rp179 miliar.

Kasus Cukai Rokok, KPK Sita Dokumen dan Bukti Elektronik

0

JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi penerimaan negara dari sektor cukai rokok. Terbaru, penyidik lembaga antirasuah tersebut menggeledah enam perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan PT Djarum pada Kamis (29/10/2026).

 

Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya penyidik untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan penerimaan cukai rokok yang tengah ditangani KPK.

 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan di sejumlah perusahaan tersebut. Ia menjelaskan, enam perusahaan yang menjadi sasaran penyidik diketahui terafiliasi dengan PT Djarum.

 

“Kali ini, objek penggeledahannya di enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026), dikutip.

 

Dalam kegiatan tersebut, penyidik turut mengamankan sejumlah barang yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diselidiki. Barang bukti yang disita meliputi dokumen dan sejumlah perangkat elektronik.

 

Menurut Budi, barang-barang tersebut diperlukan untuk membantu penyidik menelusuri dugaan tindak pidana korupsi, termasuk mengidentifikasi berbagai informasi yang berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor cukai.

 

“Sejumlah dokumen serta beberapa barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini diamankan dan disita oleh penyidik,” ujarnya.

 

KPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan analisis terhadap seluruh barang bukti yang telah diperoleh. Langkah tersebut dilakukan untuk mengembangkan penyidikan sekaligus memperkuat konstruksi perkara berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan.

 

Penyidik juga akan mendalami informasi yang terdapat dalam dokumen maupun barang bukti elektronik guna mengetahui kemungkinan adanya keterkaitan dengan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.

 

Sebelum menggeledah enam perusahaan terafiliasi PT Djarum, KPK terlebih dahulu melakukan penggeledahan di kantor Bea Cukai Kudus dan PT Djarum pada Rabu (28/10/2026).

 

Dalam penggeledahan sebelumnya, tim penyidik juga menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

Budi Prasetyo ketika itu menjelaskan bahwa penyidikan yang dilakukan KPK berkaitan dengan dugaan penyimpangan penerimaan negara dari sektor cukai.

 

“Penggeledahan saat ini masih berlangsung, beberapa yang diamankan di antaranya dokumen dan juga barang bukti elektronik, di mana perkara ini diduga berkaitan soal penerimaan negara dari bidang cukai,” kata Budi Prasetyo.

 

KPK juga mengungkapkan bahwa salah satu aspek yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan permainan pita cukai. Meski demikian, lembaga antirasuah tersebut belum membeberkan secara terperinci pola penyimpangan yang diduga terjadi maupun pihak-pihak yang terlibat.

 

Pendalaman mengenai dugaan permainan pita cukai tersebut masih menjadi bagian dari proses penyidikan. KPK menyatakan akan menelusuri lebih jauh berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang telah dikumpulkan.

 

Dugaan penyimpangan dalam sektor cukai menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Apabila terjadi manipulasi dalam penggunaan maupun pengelolaan pita cukai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

 

Dalam perkara ini, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Namun, besaran kerugian tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut dalam proses penyidikan.

 

Melalui serangkaian penggeledahan di kantor Bea Cukai Kudus, PT Djarum, serta enam perusahaan yang terafiliasi dengannya, KPK berupaya mengumpulkan bukti untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi penerimaan cukai rokok.

 

Hasil analisis terhadap dokumen dan barang bukti elektronik yang disita nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk menentukan perkembangan penanganan perkara tersebut.

 

KPK masih terus mendalami dugaan permainan pita cukai dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah tersebut.

Dugaan Keracunan MBG di Banda Aceh, Sampel Makanan Diuji BPOM

0

JCCNetwork.id- Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan keracunan yang dialami sejumlah pelajar SMP Negeri 4 Banda Aceh setelah mengonsumsi makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

 

Sebagai langkah awal penanganan, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut. Penghentian dilakukan untuk memberikan ruang bagi proses pemeriksaan dan penelusuran penyebab insiden.

 

Koordinator BGN Wilayah Kota Banda Aceh, Muhammad Fahry, menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang menimpa para pelajar dan seorang guru tersebut.

 

Ia menjelaskan, keputusan penghentian sementara SPPG merupakan bagian dari penerapan prosedur penanganan kejadian menonjol sebagaimana diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN RI.

 

“Sebagai tindak lanjut, sesuai standar operasional prosedur dari Kedeputian Pemantauan dam Pengawasan BGN RI, SPPG yang menyebabkan kejadian menonjol diberhentikan sementara untuk proses investigasi menyeluruh,” kata Muhammad Fahry.

 

Peristiwa tersebut sebelumnya terjadi pada Kamis (29/10), ketika sejumlah siswa SMP Negeri 4 Banda Aceh dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan yang disediakan melalui program MBG.

 

Para pelajar yang mengalami keluhan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kesdam Banda Aceh untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis.

 

Berdasarkan perkembangan penanganan hingga Kamis (29/10) pukul 20.00 WIB, terdapat enam orang yang menjalani pemantauan kesehatan. Mereka terdiri atas lima pelajar perempuan dan seorang guru.

 

Fahry memastikan seluruh pasien tersebut berada dalam kondisi baik. Meski demikian, observasi medis tetap dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala lanjutan.

 

Dalam penjelasannya, Fahry mengungkapkan bahwa makanan MBG yang dikonsumsi para siswa pada saat kejadian terdiri atas nasi, ikan tuna tumis Aceh, tempe orek, tumis labu siam, serta pisang.

 

Untuk mengetahui penyebab pasti dugaan keracunan tersebut, BGN telah mengambil langkah pemeriksaan terhadap makanan yang disajikan. Sampel makanan yang diduga berkaitan dengan kejadian itu telah diserahkan kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjalani pengujian laboratorium.

 

Hasil pemeriksaan BPOM nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam mengungkap kemungkinan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa dan guru tersebut.

 

Menurut Fahry, proses pengujian laboratorium membutuhkan waktu hingga pekan depan. Karena itu, pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum dapat menyampaikan kesimpulan mengenai penyebab kejadian tersebut.

 

Ia juga menegaskan bahwa seluruh dampak yang timbul akibat insiden tersebut telah ditangani oleh BGN bersama Satuan Tugas MBG Kota Banda Aceh.

 

“Seluruh dampak akibat kejadian menonjol tersebut telah ditangani BGN dan Satuan Tugas MBG Kota Banda Aceh. Waktu pengujian laboratorium disebutkan BPOM hingga pekan depan,” katanya.

 

Selain memastikan penanganan terhadap para korban, BGN menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dalam aspek pengawasan dan penerapan standar operasional prosedur.

 

Langkah perbaikan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap proses penyediaan makanan, sehingga potensi risiko serupa dapat diminimalkan dalam pelaksanaan program di kemudian hari.

 

Fahry menambahkan, penjelasan lebih lanjut mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut akan disampaikan oleh Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan BGN RI di Jakarta.

 

“Mengacu pada alur operasional penanganan krisis, penjelasan lebih lanjut disampaikan Kedeputian Pemantauan dam Pengawasan BGN RI di Jakarta,” kata Muhammad Fahry.

 

Pemeriksaan terhadap sampel makanan serta investigasi terhadap SPPG terkait kini menjadi bagian penting dalam memastikan penyebab kejadian sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Banda Aceh.

Hujan Buatan Dikebut untuk Padamkan Karhutla Sumsel

0

JCCNetwork.id- Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan terus dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mendatangkan hujan buatan. Dalam operasi tersebut, sebanyak 42 ton garam disebarkan ke atmosfer Sumatera Selatan pada Kamis, 29 Oktober 2026, guna meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah terdampak kebakaran.

 

Penyemaian bahan semai tersebut melibatkan pesawat angkut milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari upaya mempercepat pemadaman titik-titik api yang masih membakar kawasan hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan.

 

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama Feri Yunaldi mengatakan, operasi penyemaian garam menggunakan tiga pesawat, yakni satu unit pesawat C-130 Hercules milik TNI AU dan dua pesawat yang dioperasikan BNPB.

 

Pesawat Hercules tersebut berasal dari Skadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang. Seluruh armada dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan menyebarkan bahan semai ke wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan curah hujan.

 

“Proses penyemaian dilakukan menggunakan pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, serta dua pesawat BNPB,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama Feri Yunaldi dikutip dari Antara, Jumat, 30 Oktober 2026, dikutip.

 

Pelaksanaan operasi diawali dengan keberangkatan pesawat dari Pangkalan TNI AU Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Setelah lepas landas, armada kemudian diarahkan menuju kawasan yang menjadi sasaran operasi, terutama wilayah yang terdapat aktivitas kebakaran hutan dan lahan.

 

Ketika mencapai titik koordinat yang telah ditentukan, petugas mengoperasikan perangkat khusus untuk menaburkan garam ke atmosfer. Bahan semai tersebut digunakan dalam proses modifikasi cuaca dengan memanfaatkan kondisi awan yang berpotensi menghasilkan hujan.

 

Melalui proses tersebut, penyemaian diharapkan dapat membantu terbentuknya hujan buatan sehingga curah hujan di wilayah sasaran meningkat. Turunnya hujan diharapkan mampu membasahi kawasan yang terbakar, mengurangi kondisi kering, sekaligus membantu petugas di lapangan memadamkan api.

 

Feri menjelaskan, operasi modifikasi cuaca bukan kali pertama dilaksanakan oleh TNI AU di wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan serupa telah berlangsung selama beberapa hari terakhir sebagai bagian dari penanganan karhutla yang masih membutuhkan perhatian serius.

 

Menurut dia, pelaksanaan operasi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Hujan dilaporkan telah mengguyur Kota Palembang dan sejumlah daerah lainnya di Sumatera Selatan dalam beberapa hari terakhir.

 

“Dalam beberapa hari terakhir, hujan telah turun di Kota Palembang dan sejumlah daerah lainnya di Sumsel,” ungkap Feri.

 

Turunnya hujan di sejumlah kawasan tersebut menjadi perkembangan yang diharapkan dapat mendukung penanganan karhutla. Meski demikian, upaya pemadaman tetap perlu dilanjutkan untuk memastikan kebakaran tidak kembali meluas dan seluruh titik api dapat ditangani.

 

TNI AU memastikan operasi modifikasi cuaca akan terus dilaksanakan sesuai kebutuhan di lapangan. Pengerahan pesawat dan penyemaian bahan semai akan menjadi bagian dari dukungan udara untuk membantu mempercepat penanggulangan kebakaran.

 

Feri menegaskan, keberlanjutan operasi tersebut ditujukan agar seluruh titik api yang masih membakar kawasan hutan dan lahan di Sumatera Selatan dapat segera dipadamkan.

 

Melalui sinergi antara TNI AU dan BNPB, pemerintah berharap tambahan curah hujan dapat membantu mengatasi kondisi lahan yang kering serta mempercepat proses pemadaman. Operasi ini sekaligus menjadi salah satu langkah penanganan karhutla melalui pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca, di samping upaya pemadaman langsung yang dilakukan oleh petugas di lokasi kebakaran.

Harga Minyak Dunia Turun, Wall Street Melemah

0

JCCNetwork.id- Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan pada perdagangan Kamis waktu setempat. Pelemahan terjadi pada dua acuan utama minyak global, yakni West Texas Intermediate (WTI) dan Brent, di tengah dinamika pasar energi internasional.

 

Berdasarkan laporan Xinhua yang dikutip pada Jumat (30/10/2026), harga minyak mentah WTI untuk kontrak pengiriman Desember 2026 ditutup turun 78 sen atau 0,76 persen. Penurunan tersebut membawa harga WTI ke level USD102,00 per barel di New York Mercantile Exchange (NYMEX).

 

Pelemahan juga terjadi pada minyak mentah Brent yang menjadi salah satu acuan harga minyak internasional. Kontrak pengiriman Desember tercatat turun 44 sen atau 0,38 persen menjadi USD114,88 per barel di London ICE Futures Exchange.

 

Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa kedua patokan utama minyak dunia sama-sama berada di zona negatif pada akhir perdagangan. Meski demikian, harga WTI dan Brent masih bertahan di atas level USD100 per barel.

 

Di tengah penurunan harga komoditas energi tersebut, pasar keuangan Amerika Serikat (AS) juga mencatatkan kinerja negatif. Tiga indeks utama Wall Street kompak ditutup melemah pada perdagangan Kamis waktu setempat.

 

Tekanan terhadap bursa saham AS terutama dipengaruhi oleh kembali munculnya kekhawatiran investor mengenai besarnya kebutuhan biaya investasi untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

 

Kekhawatiran tersebut mencuat setelah Alphabet menjadi perhatian pelaku pasar terkait pengeluaran investasi di sektor AI. Kondisi ini turut memengaruhi sentimen investor, khususnya terhadap saham-saham perusahaan teknologi.

 

Indeks Dow Jones Industrial Average tercatat mengalami penurunan sebesar 132,54 poin atau 0,25 persen. Dengan pelemahan tersebut, indeks yang mencerminkan pergerakan saham perusahaan-perusahaan besar AS itu berakhir di posisi 52.342,56.

 

Sementara itu, indeks S&P 500 terkoreksi 23,59 poin atau 0,3 persen ke level 7.720,39. Penurunan lebih besar terjadi pada Nasdaq Composite yang dikenal memiliki konsentrasi saham teknologi cukup tinggi.

 

Nasdaq Composite kehilangan 365,13 poin atau setara 1,38 persen sehingga ditutup pada posisi 26.184,72.

 

Jika dibandingkan dengan dua indeks lainnya, Nasdaq mencatatkan koreksi paling dalam. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tekanan pasar pada perdagangan kali ini lebih banyak tertuju pada sektor teknologi dibandingkan keseluruhan saham yang diperdagangkan di Wall Street.

 

Meskipun ketiga indeks utama mengalami pelemahan, pergerakan sektor dalam indeks S&P 500 menunjukkan kondisi yang tidak sepenuhnya negatif. Sebanyak delapan dari 11 sektor utama justru berhasil mengakhiri perdagangan di zona hijau.

 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelemahan bursa saham AS tidak terjadi secara merata di seluruh sektor. Penurunan lebih terkonsentrasi pada saham-saham teknologi yang terdampak kekhawatiran investor terhadap besarnya anggaran pengembangan dan investasi kecerdasan buatan.

 

Perkembangan di pasar minyak dan bursa saham tersebut menjadi gambaran dinamika perdagangan global pada Kamis. Harga minyak mentah melemah pada saat pasar saham AS menghadapi tekanan, terutama akibat meningkatnya kehati-hatian investor terhadap prospek pengeluaran perusahaan teknologi untuk pengembangan AI.

Bahlil Terapkan Impor Energi Satu Pintu

0

JCCNetwork.id- Pemerintah mulai membenahi mekanisme pengadaan impor minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui kebijakan satu pintu. Langkah tersebut dilakukan untuk menyederhanakan proses birokrasi, memangkas rantai distribusi pengadaan, serta memperkuat kendali negara dalam menjamin ketersediaan pasokan energi nasional.

 

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan tersebut menempatkan pemerintah sebagai pihak utama yang melakukan komunikasi, kerja sama, hingga negosiasi langsung dengan negara-negara pemasok energi.

 

Pengaturan mekanisme baru itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya mengakhiri keterlibatan perusahaan perantara yang selama ini menjadi bagian dari proses pengadaan impor energi.

 

Bahlil menegaskan, sistem baru ini akan membuat negara mengambil peran lebih besar dalam menentukan proses pengadaan dan memastikan pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, mekanisme impor tidak lagi bergantung pada banyak perusahaan perantara.

 

“Sekarang negara yang di depan. Jadi enggak ada lagi perusahaan-perusahaan cangkang yang 30 lebih itu, enggak ada lagi,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026), dikutip.

 

Menurut Bahlil, penerapan sistem satu pintu juga diharapkan mempercepat proses pengadaan karena jalur birokrasi yang sebelumnya melibatkan sejumlah badan usaha dapat disederhanakan. Pemerintah nantinya memiliki kewenangan lebih besar dalam menjalin kontrak pasokan energi, termasuk untuk kebutuhan jangka panjang.

 

Selain menyangkut efisiensi pengadaan, kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara pemasok minyak mentah, BBM, dan LPG.

 

Melalui pendekatan tersebut, transaksi energi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan perdagangan antarpelaku usaha, tetapi juga menjadi bagian dari kerja sama strategis antarnegara.

 

Bahlil mencontohkan pengadaan LPG dari Amerika Serikat. Dalam mekanisme baru, komunikasi dan negosiasi terkait pembelian komoditas energi tersebut akan dilakukan langsung oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara pemasok.

 

“Contoh, katakanlah kita membeli LPG dari Amerika, dan memang selama ini, ya silakan. (Selanjutnya) nanti negara yang akan melakukan komunikasi dengan Amerika ya,” tutur Bahlil.

 

Dalam ketentuan Perpres Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan impor energi yang sebelumnya banyak dilakukan melalui mekanisme tender antarbadan usaha akan diarahkan melalui dua pola kerja sama, yakni pemerintah dengan pemerintah atau government-to-government (G2G), serta pemerintah dengan badan usaha atau government-to-business (G2B).

 

Melalui skema tersebut, pemerintah akan menjadi pihak yang melakukan negosiasi dan mengatur kontrak pengadaan melalui badan layanan umum (BLU) yang ditunjuk untuk menjalankan tugas tersebut.

 

Selanjutnya, pasokan energi yang diperoleh melalui BLU akan dibeli oleh PT Pertamina (Persero) untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap proses pengadaan menjadi lebih terkoordinasi dan tidak lagi melibatkan perusahaan perantara dalam rantai pembelian.

 

Pengadaan energi dinilai lebih terjamin

 

Bahlil menjelaskan, perubahan mekanisme impor tersebut juga didasarkan pada sejumlah pengalaman Pertamina ketika menjalankan proses tender pengadaan energi.

 

Selama ini, proses tender membutuhkan waktu relatif panjang karena perusahaan harus melalui tahapan administrasi dan penawaran dengan sejumlah pemasok. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat kepastian pasokan, terutama ketika kebutuhan energi dalam negeri harus segera dipenuhi.

 

Dalam beberapa kasus, Pertamina bahkan pernah memenangkan tender dengan penawaran harga yang lebih rendah. Namun, kemenangan tersebut tidak selalu menjamin pasokan dapat diperoleh sesuai rencana.

 

Hal itu terjadi karena negara pemasok terkadang lebih memilih pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Akibatnya, Pertamina berpotensi kehilangan kesempatan mendapatkan pasokan meskipun telah memenangkan proses tender.

 

Melalui sistem baru, pemerintah akan mengambil alih peran negosiasi langsung dengan negara pemasok sehingga kepastian pasokan diharapkan lebih terjaga.

 

Skema tersebut juga memungkinkan pemerintah menyusun kerja sama pengadaan dalam jangka panjang. Dengan adanya kontrak yang lebih terkoordinasi, kebutuhan energi nasional diharapkan dapat dipenuhi secara lebih terencana.

 

Pemerintah juga ingin memastikan pengadaan impor tidak hanya mempertimbangkan aspek harga, tetapi turut memperhitungkan kepastian ketersediaan komoditas di tengah persaingan pasar energi internasional.

 

Pertamina tetap bisa melakukan impor langsung

 

Meski pemerintah menerapkan mekanisme pengadaan satu pintu, Perpres Nomor 107 Tahun 2026 tidak sepenuhnya menutup peluang Pertamina untuk melakukan impor secara langsung.

 

Bahlil menyebut, Pertamina tetap diberikan ruang untuk melakukan pengadaan sendiri apabila menghadapi kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan energi nasional.

 

Kondisi tersebut antara lain ketika cadangan energi nasional berada pada tingkat yang sangat rendah atau terjadi gangguan geopolitik di negara asal pemasok minyak.

 

Dalam situasi seperti itu, kecepatan pengadaan menjadi faktor penting untuk mencegah terganggunya distribusi dan ketersediaan energi di dalam negeri.

 

Namun, pelaksanaan impor langsung oleh Pertamina tetap harus dikoordinasikan dengan BLU yang ditugaskan pemerintah. Koordinasi tersebut diperlukan agar pengadaan darurat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan nasional dan tidak keluar dari mekanisme yang telah ditetapkan.

 

Dengan demikian, pemerintah tetap memiliki kendali terhadap pelaksanaan pengadaan, termasuk ketika Pertamina harus mengambil langkah cepat untuk mengamankan pasokan.

 

Pemerintah masih dalam tahap transisi

 

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan implementasi kebijakan satu pintu tersebut saat ini masih berada dalam masa transisi. Pemerintah tengah melakukan penyesuaian terhadap mekanisme pengadaan sekaligus membangun koordinasi dengan Pertamina agar penerapan aturan baru berjalan sesuai tujuan.

 

Konsolidasi diperlukan untuk memastikan pembagian tugas antara pemerintah, BLU, dan Pertamina dapat berlangsung secara efektif. Pemerintah juga ingin memastikan perubahan sistem tidak menghambat proses pengadaan maupun distribusi energi yang sedang berjalan.

 

Menurut Bahlil, pembenahan tersebut dilakukan secara bertahap agar sistem baru dapat diterapkan dengan lebih baik dan memberikan hasil optimal.

 

“Lagi transisi sekarang. Kami lagi transisi untuk membenahi agar betul-betul kejadiannya itu lebih baik, ya,” pungkas Bahlil.

 

 

Penerapan mekanisme satu pintu ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sektor energi, terutama dalam menghadapi kebutuhan impor minyak mentah, BBM, dan LPG yang harus dipenuhi secara berkelanjutan.

 

Melalui keterlibatan langsung negara dalam proses negosiasi dan pengadaan, pemerintah berharap kepastian pasokan energi nasional semakin kuat, proses birokrasi lebih sederhana, serta ketergantungan terhadap perusahaan perantara dapat dihilangkan.

Usai OTT Bupati, KPK Sisir Kantor DLH Klaten

0

JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Klaten, Hamenang Wajar Iswoyo. Terbaru, tim penyidik lembaga antirasuah tersebut melakukan penggeledahan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, selama kurang lebih tujuh jam.

 

Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik KPK membawa dua koper yang diduga berisi barang bukti dan sejumlah dokumen terkait perkara yang tengah diselidiki. Sebanyak 10 personel penyidik diterjunkan ke lokasi dengan menggunakan empat unit mobil.

 

Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang dinilai berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani KPK, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Iswoyo.

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Suryanto, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut. Ia mengaku turut mendampingi tim penyidik KPK selama proses pemeriksaan dan pencarian barang bukti di lingkungan kantor DLH berlangsung.

 

Menurut Suryanto, penyidik membawa sejumlah dokumen yang ditemukan selama penggeledahan. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya diamankan untuk kepentingan penyidikan perkara yang sedang ditangani KPK.

 

Tidak hanya memeriksa sejumlah ruangan di lingkungan dinas, penyidik juga melakukan penggeledahan di ruang kerja Kepala DLH Klaten serta ruangan yang digunakan oleh sejumlah staf.

 

Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik menelusuri kemungkinan adanya dokumen maupun bukti lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan OTT terhadap Bupati Klaten.

 

Selain kantor DLH, penyidik KPK juga menyasar lokasi lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Salah satunya adalah rumah seorang pengusaha bernama Nanang yang berada di Kampung Mojorejo, Kecamatan Klaten Utara.

 

Penggeledahan di kediaman pengusaha tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyidikan untuk menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang tengah diusut.

 

Sebelumnya, pada Rabu (28/10), tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Klaten.

 

Dari penggeledahan di kantor PUPR tersebut, penyidik mengamankan sejumlah uang tunai dan dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang diselidiki.

 

Rangkaian penggeledahan di sejumlah instansi pemerintahan dan lokasi lainnya menunjukkan bahwa KPK masih melakukan penelusuran terhadap barang bukti serta kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.

 

Barang bukti berupa dokumen maupun uang tunai yang telah diamankan akan menjadi bagian dari materi penyidikan untuk memperkuat pembuktian perkara.

 

Hingga penggeledahan di kantor DLH Klaten selesai, penyidik telah membawa dua koper barang bukti. Namun, rincian isi koper serta nilai dan jenis dokumen yang diamankan belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan yang tersedia.