JCCNetwork.id – Ibadah haji sudah menjadi rutinitas tiap tahun. Di Indonesia, masyarakat sejak zaman dulu yang punya bekal biaya biasanya berlayar ke tanah suci berangkat menjalankan salah satu rukun Islam tersebut.
Dahulu menggunakan kapal laut, berlayar selama berbulan-bulan lamanya. Saat itu kondisi akses jalan dan transportasi masih terbatas, apalagi alat komunikasi handphone belum ada.
Orang dulu menyebut jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji ke Makkah, Arab Saudi, adalah mereka yang sedang berlayar.
Berlayar menggunakan kapal laut menuju masjidil haram, Makkah. Rela meninggalkan keluarga selama berbulan-bulan lamanya.
Peneliti asal Belanda, Martin van Bruinessen, dalam artikelnya Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji mengatakan, akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah orang Indonesia berangkat haji sekitar 10 dan 20 persen dari seluruh jemaah haji. Bahkan, pada tahun 1920-an sekitar 40 persen dari seluruh haji berasal dari Indonesia.
Menurut Martin, orang Indonesia tinggal bertahun-tahun (menetap di Mekah) kebanyakan untuk menuntut ilmu agama. Pada zaman itu jumlah orang Indonesia di tanah suci cukup banyak.
Sekitar tahun 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Mekah, setelah bahasa Arab. Padahal saat itu, orang Nusantara berangkat haji memerlukan waktu cukup lama menggunakan perjalanan laut yang membahayakan. Menerjang badai dan hantaman ombak laut.
Saat itu, masih kata Martin, sebelum ada pesawat, perjalanan haji harus dilakukan dengan perahu layar, dan sangat tergantung kepada musim. Kemudian para haji juga menumpang kapal dagang. Sebab itu mereka terpaksa sering pindah kapal.
Perjalanan membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di Nusantara ke Aceh, pelabuhan terakhir di Indonesia, dan menunggu kapal ke india. Karena itu Aceh dijuluki Serambi Mekah.
Di India, jemaah haji mencari kapal yang bisa membawa mereka ke Hadramaut, Yaman atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bisa makan waktu setengah tahun sekali jalan, bahkan lebih.
“Para jemaah haji berhadapan dengan bermacam-macam bahaya. Tidak jarang perahu yang mereka tumpangi karam dan penumpangnya tenggelam atau terdampar di pantai tak dikenal. Ada haji yang semua harta bendanya dirampok bajak laut atau, malah, awak perahu sendiri,” tulis Martin.
Saat itu musafir jemaah haji yang sudah sampai ke tanah Arab belum aman. Lantaran di jalan ada suku-suku Badui yang sering merampok rombongan jemaah haji hendak menuju Mekah.
Tidak jarang juga wabah penyakit melanda jemaah haji, di perjalanan maupun di tanah Arab. Naik haji, pada zaman itu, memang bukan pekerjaan ringan.
Semangat naik haji orang Indonesia menurun pada beberapa tahun menjelang dan beberapa tahun setelah kemerdekaaan Indonesia.
Sebagaimana diketahui, beberapa tahun menjelang dan setelah merdeka, Indonesia tidak mudah mendapatkan keamanan dan pengakuan kedaulatan, apalagi kemakmuran.
Dalam situasi semacam itu, tokoh utama NU, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari pernah mengeluarkan fatwa, tidak wajib beribadah haji ketika negara dalam keadaan perang.
Fatwa tersebut kemudian menjadi Maklumat Menteri Agama Nomor 4 tahun 1947, menyatakan ibadah haji dihentikan selama negara dalam keadaan genting.
Pada tahun 1950, salah seorang tokoh NU, KH Wahid Hasyim, menjadi menteri agama. Salah satu urusan yang ditangani putra Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, saat itu adalah penyelenggaraan ibadah haji. Tahun 1952, jemaah calon haji Indonesia membludak.
Laporan Kementerian Agama tahun 1952, calon jemaah haji sebanyak 14.000 orang. Perjalanan waktu itu masih memerlukan waktu yang cukup lama, lantaran masih menggunakan kapal laut.
Padahal di tahun itu, pertama kalinya Indonesia memberlakukan perjalanan haji dengan pesawat terbang. Namun, biaya haji dua kali lipat lebih mahal dari jalur kapal laut. Waktu itu, ongkos naik haji via kapal laut Rp 7.500. Pesawat terbang Rp 16.691. [Dikutip dari berbagai sumber]
