JCCNetwork.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang saksi untuk diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang periode 2025–2026.
Dua di antaranya adalah Penjabat (Pj) Bupati Pemalang Nurkholes dan Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak.
Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (10/11/2026),dikutip.
Selain Nurkholes dan Petronela, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purworejo Suranto serta dua pihak swasta, yakni Dias Pamungkas dan Dias Adi Dharma.
Pemanggilan Petronela kali ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik.
Namun, KPK belum memerinci materi pemeriksaan maupun dugaan keterkaitan masing-masing saksi dengan perkara tersebut.
Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi, melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, serta mengamankan berbagai barang bukti.
Barang yang disita meliputi dokumen, perangkat elektronik, dan uang tunai.
KPK sebelumnya menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini.
Mereka adalah Anom Widiyantoro selaku Bupati Pemalang, Mohamad Haris alias Gus Haris sebagai pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan bupati, Lilik Budi Suprianto dari kalangan swasta, serta Iptu Setya Budi Dias Oktavianto yang bekerja sebagai staf administrasi KPK.
Dalam konstruksi perkara, Anom diduga menjalankan praktik pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris.
Dari praktik tersebut, uang yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp1,98 miliar.
Sebagian uang tersebut diduga mengalir kepada Lilik Budi Suprianto, ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto.
Lilik disebut mengaku memiliki kemampuan mengurus perkara di KPK dengan memanfaatkan posisi anaknya yang bekerja di lembaga antirasuah tersebut.
