JCCNetwork.id – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepolisian dalam menangani kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
Penanganan perkara tersebut dinilai perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Puan menegaskan bahwa kewenangan negara harus dijalankan sesuai aturan dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik, melakukan kriminalisasi, maupun membungkam suara kritis masyarakat.
“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” kata Puan Maharani dalam pidato resminya di sidang Paripurna DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, setiap proses penegakan hukum harus mengedepankan prinsip independensi dan profesionalitas. Aparat penegak hukum juga dituntut bekerja berdasarkan fakta serta alat bukti, tanpa dipengaruhi kepentingan atau intervensi dari pihak mana pun.
DPR RI turut mendukung agar dugaan penyadapan terhadap Presiden tersebut diusut secara terbuka dan akuntabel. Langkah ini penting untuk memastikan seluruh fakta hukum terungkap, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.
Penanganan perkara tersebut juga menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan kepala negara sekaligus prinsip perlindungan terhadap kewenangan negara dan hak-hak masyarakat.
Puan Maharani Dukung Penegakan Hukum Transparan dan Objektif
Dalam konteks ini, kepolisian diharapkan dapat menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan secara objektif, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta menghormati hak setiap pihak yang terkait.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara professional, independen dan tidak menjadi alat kekuasaan siapapun. DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden RI,” tambahnya menegaskan.
Transparansi dalam proses penegakan hukum menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Karena itu, setiap perkembangan penanganan perkara perlu disampaikan secara proporsional sesuai tahapan dan ketentuan hukum.
Dukungan DPR RI terhadap pengusutan kasus ini diharapkan dapat memperkuat komitmen penegakan hukum yang independen. Sekaligus, memastikan bahwa kewenangan negara digunakan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
