JCCNetwork.id- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi pedagang yang menjual beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Dalam waktu dua minggu ke depan, Kementerian Pertanian bersama lembaga terkait akan melakukan pengawasan intensif dan penertiban di seluruh daerah.
“Kami sudah sepakat menghimbau distributor, pedagang, pengecer, seluruh saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Menurut Amran, pemerintah memberikan tenggat waktu dua minggu agar para pedagang menyesuaikan harga sesuai HET yang berlaku. Setelah masa penyesuaian itu berakhir, Kementan akan menindak tegas pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
“Kita imbau dua minggu. Kemudian, kalau masih ada (yang melanggar), itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf, izinnya kita sepakat dicabut kalau tidak indahkan imbauan pemerintah,” tuturnya.
Langkah pengawasan ini, kata Amran, akan disertai dengan pelaksanaan operasi pasar secara serentak di berbagai wilayah. Operasi dilakukan bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Kepolisian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan Perum Bulog. Tujuannya untuk memastikan stabilitas harga sekaligus menjaga pasokan beras bersubsidi di masyarakat.
“Secara paralel kita operasi pasar. Jadi ada di Dirkrimsus, di provinsi, kemudian perdagangan, kemudian Bulog. Jadi ini satu kesatuan, ini kolaborasi betul-betul. Ada imbauan, menghimbau kepada pedagang, kemudian ada operasi pasar, terakhir penindakan,” kata Amran.
Ia menambahkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi pangan untuk sektor beras mencapai Rp150 triliun, dengan nilai subsidi sekitar Rp4.900 hingga Rp5.000 per kilogram. Karena itu, pemerintah tidak akan mentolerir adanya pihak yang berupaya mencari keuntungan berlebihan dengan menjual beras di atas harga yang ditetapkan.
“Kalau mau berbisnis yang besar tolong bergeser ke pabrik gula, sektor industri, pertambangan, atau yang lainnya, tapi jangan mengganggu kepentingan orang banyak. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, 286 juta orang kemudian petaninya 115 juta orang. Ini dua-dua harus dijaga,” ucapnya.
