JCCNetwork.id- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membeberkan sejumlah ketentuan penting dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna. Beberapa poin yang menjadi perhatian di antaranya tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment, pemisahan badan pengelola aset dari aparat penegak hukum, hingga pembentukan badan pengawas untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Pengesahan regulasi tersebut menjadi salah satu langkah DPR dalam memperkuat upaya negara untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah melalui tahapan panjang dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. DPR, menurut dia, berupaya membuka ruang partisipasi publik agar substansi aturan yang disusun dapat mengakomodasi aspirasi berbagai kelompok.
Puan menjelaskan, selama proses pembahasan, DPR telah menyelenggarakan sebanyak 87 kegiatan partisipasi publik bermakna atau meaningful participation. Selain itu, pembahasan juga dilakukan melalui kunjungan kerja ke 15 provinsi serta penyerapan aspirasi masyarakat di 46 daerah pemilihan (dapil).
Menurut Puan, rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi sebelum akhirnya memperoleh persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Dilakukan banyak sekali hal seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah 15 provinsi, bahkan ke 46 dapil. Alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut,” ujar Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026, dikutip.
Illicit Enrichment Tidak Diatur dalam UU Perampasan Aset
Salah satu substansi yang menjadi sorotan dalam pembahasan UU Perampasan Aset adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment. Istilah tersebut merujuk pada peningkatan kekayaan pejabat atau penyelenggara negara yang tidak wajar dan tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, keputusan untuk tidak memasukkan ketentuan tersebut bukan diambil tanpa pertimbangan. DPR telah mempertimbangkan berbagai masukan dari para ahli serta elemen masyarakat yang mengikuti proses pembahasan.
Ia menyebut, setidaknya terdapat 15 elemen masyarakat yang memberikan pandangan mengenai pengaturan illicit enrichment. Dari berbagai masukan tersebut, muncul penilaian bahwa ketentuan itu berpotensi menimbulkan persoalan dari perspektif hak asasi manusia (HAM).
Atas dasar pertimbangan tersebut, DPR memutuskan tidak memasukkan norma illicit enrichment ke dalam undang-undang yang telah disahkan.
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset memiliki ruang lingkup pengaturan yang berfokus pada aspek hukum formil. Artinya, regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada mekanisme, prosedur, serta tata cara negara melakukan perampasan aset.
Dengan demikian, UU tersebut tidak diarahkan untuk mengatur hukum materiil yang berkaitan dengan pembentukan norma tindak pidana maupun ketentuan penghukuman.
Pembedaan antara hukum formil dan materiil tersebut menjadi salah satu pertimbangan DPR dalam menentukan substansi yang dimasukkan ke dalam regulasi.
Badan Pengelola Aset Dipisahkan dari Aparat Penegak Hukum
Selain persoalan illicit enrichment, DPR juga menjelaskan desain kelembagaan yang diatur dalam UU Perampasan Aset. Salah satu ketentuan pentingnya adalah pemisahan Badan Pengelola Aset dari aparat penegak hukum.
Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk menghindari munculnya konflik kepentingan dalam proses pengelolaan aset yang telah dirampas oleh negara.
Dengan adanya pemisahan kelembagaan, fungsi pengelolaan aset tidak berada langsung di bawah aparat yang menjalankan proses penegakan hukum. Pengaturan ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme kerja yang lebih terkontrol serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.
DPR juga memasukkan ketentuan mengenai pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Kehadiran lembaga pengawas tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan diperlukan agar kewenangan yang diberikan melalui UU Perampasan Aset tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak tertentu.
Habiburokhman menegaskan, regulasi tersebut harus dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Ia mengingatkan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen politik maupun alat untuk menekan pihak-pihak yang berada di luar lingkaran kekuasaan.
Menurut dia, keberadaan undang-undang tersebut harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan penegakan hukum, bukan dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu demi kepentingan pribadi.
“Jangan sampai undang-undang perampasan aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum,” tegas dia.
Mekanisme Pengawasan Melibatkan Presiden dan DPR
Mengenai independensi Badan Pengawas Perampasan Aset, Habiburokhman turut menjelaskan mekanisme pemilihan yang melibatkan unsur Presiden dan DPR RI.
Menurut dia, pola tersebut bukan hal baru dalam sistem kelembagaan negara. DPR menggunakan mekanisme serupa dengan pola pengawasan dan pemilihan pada sejumlah lembaga lain, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).
Keterlibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam proses tersebut dimaksudkan untuk membangun mekanisme saling mengawasi atau checks and balances.
Ia menilai, pembagian peran antara pemerintah dan DPR diperlukan agar proses pembentukan lembaga pengawas tidak hanya bertumpu pada satu cabang kekuasaan.
“Kita tidak ada referensi lainnya ya. Kayak KPK, kayak KY (Komisi Yudisial), itu kan semua begitu, antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol,” terang dia.
Dengan mekanisme tersebut, DPR berharap Badan Pengawas Perampasan Aset dapat menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab sekaligus menjadi instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan dalam undang-undang.
Pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi tahap penting dalam pembentukan kerangka hukum terkait pengelolaan dan perampasan aset. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan yang kuat agar tujuan penegakan hukum tidak bertentangan dengan prinsip HAM, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat.
DPR menekankan bahwa undang-undang tersebut tidak boleh menjadi sarana bagi aparat maupun pihak yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang. Sebaliknya, seluruh kewenangan yang diatur harus dijalankan berdasarkan prosedur hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.




