JCCNetwork.id- Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengkritik rencana kenaikan tarif jalan tol yang dinilai tidak sejalan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Kritik ini disampaikan dalam Rapat Panja Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, Rabu (24/09/2025).
Mori menyoroti fakta bahwa 21 ruas jalan tol dari total yang diawasi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) masih berada di bawah standar pelayanan. Ia mencontohkan beberapa ruas tol dengan pendapatan tinggi namun kualitas pelayanan masih dipertanyakan, seperti Tol Cipali (Cikopo-Palimanan) yang pendapatannya mencapai lebih dari Rp1 triliun pada 2022, tetapi masih sering dikeluhkan pengguna karena jalan bergelombang yang menyebabkan ban pecah.
“Kalau yang 21 ruas belum memenuhi standar, mungkin bisa kita maklumi. Tapi bagaimana dengan ruas yang sudah untung besar, tapi pelayanannya tidak maksimal?” ucap Mori Hanafi, Kamis (25/9/2025).
Politisi tersebut juga mempertanyakan mekanisme penyesuaian tarif tol dua tahunan yang dinilainya tidak adil, terutama untuk ruas tol yang belum memenuhi SPM. Ia mendesak pemerintah untuk menunda kenaikan tarif pada ruas tol yang sudah mendapat keuntungan besar namun gagal memenuhi standar pelayanan.
Mori juga meminta BPJT lebih objektif dalam evaluasi, dengan menyatakan ada kecenderungan lembaga tersebut memaksakan kesimpulan bahwa ruas tol telah memenuhi standar sebagai dasar kenaikan tarif.
“Kami melihat kesimpulannya cenderung berpihak ke pengelola. Padahal di lapangan, standar pelayanan belum dipenuhi,” pungkasnya.
