JCCNetwork.id- Kabupaten Aceh Barat mengalami kerugian mencapai Rp35 miliar lebih, akibat banjir dan tanah longsor di daerah tersebut. Demikian kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat, Kurdi.
“Dari hitungan sementara yang kita lakukan, kerusakan infrastruktur akibat bencana alam di Aceh Barat mencapai Rp35 miliar,” kata Kurdi, Senin (8/5/2023).
Adapun kerusakan tersebut, tampak dj Jalan Sarah Peureulak- Kajeung tepatnya di Geudong ambles jalan kurang lebih 100 meter, perkiraan penanganan kurang lebih Rp450 juta termasuk talud.
Jembatan Gantung Kajeung – Tungkop dengan panjang 120 meter sementara belum dapat dilalui, dan perlu di rehab berat. Perkiraan kerugian sementara sebesar Rp400 Juta.
Longsor ruas jalan kabupaten Pasie janeng – Paya Baro tepatnya Desa Gampong Baro WT sepanjang kurang lebih 200 meter, dan rencananya dilakukan pemindahan trase dengan kebutuhan anggaran Rp600 juta.
Kerusakan erosi Krueng Woyla di bawah balai, butuh anggaran Rp7-10 miliar.
Kemudian di Pasie Sira, Kecamatan Pante Ceurmen, Kabupaten Aceh Barat juga menyebabkan erosi yang sangat parah dengan panjang erosi lebih 250 meter. Kerusakan ini, kata dia, juga telah dilakukan survei oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), BPBD dan PUPR Aceh, dan diusulkan ke BNPB sebesar Rp15 miliar.
Erosi, kata dia, juga terjadi di Alue kemang, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp8 miliar. Erosi ini sebutnya juga telah di survey oleh BPBA, BPBD dan PUPR dan telah diusulkan ke BNPB.
Sedangkan untuk kerusakan di ruas Jalan Tutut-Geumpang (lintas Aceh Barat-Pidie), kata Kurdi, terdapat tiga lokasi kerusakan badan jalan diantaranya di kilometer 78 longsor badan jalan, kedua di simpang Beibon yang mengalami patahan sehingga sangat sulit dilalui.
Kemudian yang ketiga yang terbaru di simpang Lancong mengalami longsor badan jalan, dan dengan estimasi kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk penanganan nya sebesar Rp6 miliar.
“Kita berharap kerusakan ini sepenuhnya dapat ditangani oleh pemerintah pusat melalui dana APBN dan Pemerintah Aceh melalui APBA,” harap Kurdi.
