JCCNetwork.id- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan besaran gaji terbaru bagi para anggotanya setelah dilakukan evaluasi komponen tunjangan dan fasilitas. Mulai 31 Agustus 2025, gaji anggota DPR ditetapkan sebesar Rp65,5 juta per bulan setelah dipotong pajak, menyusul dihapusnya tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh fraksi partai politik di parlemen. Langkah penghapusan tunjangan perumahan disebut sebagai bentuk transparansi DPR kepada publik sekaligus penyesuaian atas kebutuhan efisiensi anggaran negara.
“Yang akan diterima oleh Anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, ini kami akan lampirkan,” kata Dasco saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 5 September 2025.
Selain menghapus tunjangan perumahan, DPR juga memastikan akan memangkas sejumlah fasilitas penunjang, termasuk biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi. Menurut Dasco, evaluasi tersebut bertujuan menyeimbangkan hak dan kewajiban anggota DPR di tengah sorotan publik terhadap transparansi penggunaan anggaran negara.
Lebih jauh, Dasco menegaskan bahwa anggota DPR yang sudah dinonaktifkan atau tengah diproses etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tidak akan lagi menerima gaji maupun tunjangan.
Berdasarkan data yang dirilis, berikut adalah rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI per bulan:
Gaji Pokok dan Tunjangan Dasar:
Gaji Pokok: Rp4.200.000 (PP 75/200)
Tunjangan Suami/Istri: Rp420.000 (PP 51/1992)
Tunjangan Anak: Rp168.000 (PP 51/1992)
Tunjangan Jabatan: Rp9.700.000 (PP 59/2003)
Tunjangan Beras: Rp289.680 (Keppres 9/1982)
Uang Sidang/Paket: Rp2.000.000 (Keppres 60/2003)
Subtotal: Rp16.777.680
Tunjangan Konstitusional:
Biaya Komunikasi Intensif dengan Masyarakat: Rp20.033.000
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan & Anggaran: Rp4.830.000
Honorarium Fungsi Legislasi: Rp8.461.000
Honorarium Fungsi Pengawasan: Rp8.461.000
Honorarium Fungsi Anggaran: Rp8.461.000
Subtotal: Rp57.433.000
Total Bruto: Rp74.210.680
Pajak (PPH 15%): Rp8.614.950
Take Home Pay: Rp65.595.730
Dengan demikian, setiap anggota DPR kini akan membawa pulang gaji bersih sekitar Rp65,5 juta per bulan.
Langkah penghapusan tunjangan perumahan ini sekaligus menandai upaya DPR dalam melakukan reformasi internal, menyusul kritik publik terhadap besarnya anggaran untuk fasilitas pejabat negara.
