JCCNetwork.id- Berlin – Menteri Pendidikan Jerman, Bettina Stark-Watzinger, menegaskan tidak akan mundur meskipun ada desakan dari lebih dari 2.500 akademisi yang menuntut pengunduran dirinya.
Desakan ini muncul setelah adanya dugaan peran Stark-Watzinger dalam mempertimbangkan sanksi terhadap dosen universitas yang mendukung hak mahasiswa pro-Palestina untuk berdemonstrasi di kampus-kampus.
Seperti dilaporkan oleh Anadolu pada Selasa, Stark-Watzinger menjawab pertanyaan pers di Berlin dengan menyatakan,“Saya tidak melihat alasan untuk melakukan hal (pengunduran diri) tersebut,” kata Stark-Watzinger menjawab pertanyaan pers di Berlin.
Pernyataan ini disampaikan setelah pemecatan seorang pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan, Sabine Doering, yang bertanggung jawab atas urusan perguruan tinggi.
Pemecatan Doering terjadi karena tanggapannya yang dinilai gagal dalam menangani perselisihan terkait kebebasan akademik dan hak untuk protes.
Dilaporkan, Doering telah mempertimbangkan rencana sanksi berupa pemotongan dana kepada profesor yang menentang penutupan kamp protes pro-Palestina di Universitas Bebas Berlin.
“Saya tidak memberikan perintah terkait dengan konsekuensi pendanaan yang diperiksa, dan saya juga tidak menginginkannya,” ucap Stark-Watzinger.
Namun, Stark-Watzinger menekankan bahwa ia tidak memerintahkan atau menginginkan adanya konsekuensi pendanaan yang sedang ditinjau.
Laporan dari lembaga penyiaran publik Jerman ARD mengungkapkan adanya email yang menunjukkan permintaan tinjauan hukum mengenai potensi pemotongan dana akademisi di dalam kementerian.
Menanggapi hal ini, Stark-Watzinger menyatakan bahwa ia telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap kasus tersebut, serta memastikan departemen terkait melakukan pemeriksaan sesuai dengan undang-undang pendanaan.
Pada Minggu (16/6), lebih dari 2.500 akademisi menandatangani surat yang menuntut agar Stark-Watzinger mundur.
Mereka menilai tindakan yang dilakukan oleh kementerian sebagai serangan terhadap hak-hak dasar akademisi, terutama pada peringatan 75 tahun Undang-Undang Dasar Jerman.
“Akademisi di Jerman mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap hak-hak dasar mereka pada peringatan 75 tahun Undang-Undang Dasar,” kata para ilmuwan dalam sebuah pernyataan.
Para akademisi dalam pernyataan mereka menekankan bahwa “Perintah internal untuk memeriksa sanksi politik semacam itu merupakan tanda ketidaktahuan konstitusional dan penyalahgunaan kekuasaan secara politik,” ucap kalangan akademisi.
Pada 8 Mei lalu, lebih dari 300 akademisi dari berbagai universitas di Berlin telah menyatakan dukungannya terhadap kamp protes pro-Palestina di Universitas Bebas Berlin, sekaligus membela hak mahasiswa untuk berdemonstrasi.
