Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur dari Wapres kepada Prabowo

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Pihak Istana Kepresidenan membenarkan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, keinginan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) pagi.

- Advertisement -

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran disebut menyampaikan niat mundur menyusul dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatannya. Namun, dalam pertemuan tersebut, Prabowo turut memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.

- Advertisement -

Setelah mendengarkan masukan Presiden, Gibran kemudian meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar dia.

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Yusril Tegaskan Tak Ada Satgas Khusus Kasus Penyadapan Prabowo, Bareskrim Sudah Dipercaya Bongkar Dugaan Makar

JCCNetwork.id- Pemerintah memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara....

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER