JCCNetwork.id – Ketua Bidang Politik DPP Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Simson Simanjuntak sekaligus aktivis 98 menganggap proses pemilu 2024 berlangsung curang
Simon juga mengkritisi Mahkamah Konstitusi (MK) atas keputusan yang kontroversial dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 mengubah syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Karena itu adalah tindakan yang salah dan melanggar etik.
Sebelumnya Gibran Raka Bumingraka masih berusia 36 tahun dan masih aktif sebagai Wali Kota Surakarta, lalu bergabung dengan Prabowo dalam Pilpres 2024.
Namun, setelah keputusan tersebut, MK menemukan pelanggaran etika dalam prosesnya, dan mengakibatkan pencopotan Ketua MK Anwar Usman.
Teguran serupa juga diberikan kepada KPU atas penerimaan pencalonan pasangan Prabowo-Gibran sebelum revisi syarat usia resmi diumumkan.
Menurut Simson dari awal prosesnya sudah bermasalah dengan adanya putusan MK yang menganulir KPU, dirinya yakin kepemimpinan mereka tidak akan bertahan lama.
“Semua kita tahu bahwa proses awal sudah bermasalah misalnya dengan adanya putusan MK yg menganulir ke KPU, padahal itu bukan domainnya,” kata Simson kepada wartawan, Rabu, (27/03) di Jakarta.
Simson juga menjelaskan harusnya MK merekomendasikan UU batas usia direvisi ke DPR.
“Sebenarnya MK itu urusannya tentang UU, MK harusnya merekomendasikan UU batas usia, ke DPR untuk di revisi tentang pasal yg jadi persoalan tapi sama MK malah direvisi kalimat dalam UU itu, nah itu aja bermasalah dalam MK,” Imbuhnya.
Tidak hanya putusan MK saja yang disorot oleh Simson menurutnya tentang bantuan sosial (Bansos) dan keterlibatan Presiden Jokowi atau cawe-cawe dengan memaksakan putranya Gibran menjadi Cawapres.
“Jokowi sudah merusak demokrasi yang sudah kita jaga sejak era reformasi, bahkan waktu kami dulu ketika menuntut reformasi, Jokowi dimana, apa peran dan kontribusinya, enggak ada dia, sekarang dia malah rusak demokrasi yang sudah kita jaga,” kata Simson.
Lalu terkait sikapnya sebagai aktivis 98 jika hak angket tidak bergulir atau tidak berpengaruh bagi masyarakat, dirinya menegaskan agar parlemen jalanan yang berlaku.
“Banyak Aktivis seangkatan saya, sebagian mereka berfikir pragmatis, atau jangka pendek tapi saya yakin masih ada aktivis berfikir kritis, jika hak angket dan masyarakat sudah tidak peduli dengan situasi politik saat ini biarkan parlemen jalanan yang terjadi.” tandasnya.
