JCCNetwork.id – Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri, Biro Organisasi dan Tatalaksana mengadakan langkah terobosan, yaitu menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik Terhadap Standar Pelayanan Pada Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri.
Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi standar pelayanan antara penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan. Acara berlangsung pada tanggal 20 hingga 21 Juli 2023, berlokasi di Harris Vertu Hotel Harmoni, Jakarta.
Pada kesempatan berharga ini, Kemendagri mendapatkan apresiasi kinerja pelayanannya dari Ombudsman Republik Indonesia. Keberhasilan Kemendagri masuk dalam delapan besar dan berada di zona hijau dalam hal pelayanan publik sungguh membanggakan.
Dominikus Dalu, Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman, menyampaikan hal tersebut dalam acara Forum Konsultasi Publik Terhadap Standar Pelayanan pada Unit Layanan Administrasi (ULA) Kementerian Dalam Negeri.
“Dalam zona hijau, Kemendagri masuk dalam delapan besar menurut Ombudsman,” kata Dominikus sembari memberikan apresiasi kepada pelayanan ULA Kemendagri, Kamis (20/7/2023).
Meskipun mendapatkan apresiasi tersebut, Ombudsman berharap sinergi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah tetap ditingkatkan guna mewujudkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan pro-masyarakat.
Di sisi lain, Insan Fahmi, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB, menyatakan bahwa pelayanan publik di Indonesia telah mengalami peningkatan, tetapi citra pelayanan perlu diubah untuk mencapai standar internasional.
Setiap pelayanan menjadi representasi negara, sehingga para petugas pelayanan publik harus memberikan layanan yang lebih baik, ramah, dan bertanggung jawab.
“Kita harus melakukan perubahan citra pelayanan publik, sehingga saat memberikan pelayanan, kita mewakili negara,” kata Insan Fahmi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik ini sangat penting sebagai wadah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kementerian Dalam Negeri.
Forum ini juga menjadi upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.
“Kita harus dengan ikhlas dan sabar menjawab keluhan, karena itu adalah pelayanan. Pengelola keluhan juga harus dipilih dengan cermat, dengan melalui tes psikotes. Dibutuhkan orang yang sabar untuk melayani keluhan,” tutup Suhajar Diantoro.
Tambahan informasi, kegiatan Forum Konsultasi Publik Terhadap Standar Pelayanan Pada Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri ini berlangsung selama dua hari, dari Kamis, 20 hingga Jumat, 21 Juli 2023, di Harris Vertu Hotel Harmoni, Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak. Mulai dari jajaran Kemendagri, utusan dari Pemerintah Daerah, Universitas, organisasi masyarakat, mitra, dan media massa.
Di antaranya hadir Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman, Dominikus Dalu, Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB, Insan Fahmi, Synergy Chief of Strategy Consulting GML, Prima Agung Biromo, dan Peneliti Kebijakan Publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, dan Koordinator Jurnalis dan Content Creator (JCCNetwork) Willibrodus Nafie.
