JCCNetwork.id – Pendiri Yayasan Sehati Cerdaskan Indonesia, Vera Inawati, S.Pd, mengungkapkan kritiknya terhadap sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia.
Ia menyatakan bahwa meskipun konsep dan kebijakan sistem zonasi itu baik, namun penerapannya masih menyebabkan banyak masalah. Salah satunya, keterbatasan daya tampung di sekolah negeri sehingga berimbas kepada angka putus sekolah.
“Harus kita cermati bersama agar ada solusinya. Karena masih ada saja yang tidak keterima masuk sekolah negeri karena sekolah memiliki daya tampung yang terbatas. Di kabupaten Tangerang saat ini kan termasuk angka putus sekolahnya tinggi. Perlu ada kebijakan agar tidak menambah masalah angka putus sekolah ini, ” ujar Vera Inawati di temui di kawasan Kelapa Dua, kabupaten Tangerang, pada Sabtu (08/07/2023) kemarin.
Vera Inawati mengusulkan agar skema pembiayaan dan subsidi pendidikan mengikuti sistem yang telah sukses diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Dalam sistem ini, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta dapat menerima siswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dengan biaya pendidikan yang disubsidi langsung oleh pemerintah.
“Kita lihat BPJS Kesehatan itu bagus. Orang yang punya kartu BPJS Kesehatan bisa berobat di rumah sakit milik pemerintah dan juga bisa datang ke rumah sakit swasta. Tidak ada alasan bagi rumah sakit swasta untuk menolak pasien BPJS. Ini kalau diterapkan ke sekolah akan sangat bagus. Anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri langsung ke swasta, tetapi biayanya tidak semahal biaya normal. Mereka yang mengantongi kartu pintar atau apa namanya tidak perlu bayar kalau ke sekolah swasta, nanti sekolah swasta yang klaim biayanya ke pemerintah,” ujar Vera Inawati penuh semangat.
Vera Inawati menekankan, pemerintah harus terus berupaya mencegah anak-anak mengalami putus sekolah akibat terbentur masalah keuangan dan jarak tempuh khususnya di Kabupaten Tangerang.
Pasalnya, sesuai data pada tahun 2022, tercatat 21.526 anak mengalami putus sekolah di Kabupaten Tangerang. Angka cukup mengkhawatirkan, lantaran Kabupaten Tangerang adalah wilayah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan di Republik ini.
