JCCNetwork.id – Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI telah menemukan sejumlah masalah serius dalam penyelenggaraan ibadah haji saat ini. Hal ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal memanggil Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji, agar tahun depan tidak terjadi kesalahan serupa.
“Kami akan mengundang pihak Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi total atas manajemen haji tahun 2023 yang terkesan banyak kekurangan di sana-sini,” kata Ace Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Ace Hasan Syadzily dikutip.
Adapun, Tim Pengawas Haji DPR menemukan lima temuan terkait pelaksanaan haji pada tahun ini. Temuan pertama adalah persoalan distribusi makanan bagi jemaah haji saat berada di Mina. Jemaah mengalami kesulitan mendapatkan asupan makanan yang memadai.
Temuan kedua adalah jumlah kamar mandi yang terbatas di Arafah, yang menyebabkan antrean panjang dan ketidaknyamanan bagi jemaah haji.
Masalah selanjutnya terkait dengan akomodasi dan transportasi jemaah haji, di mana banyak jemaah mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan yang memadai.
Fasilitas pelayanan haji bagi para lansia juga menjadi perhatian, karena tidak mencapai standar yang optimal.
Temuan terakhir menyoroti kinerja mashariq, yaitu penyedia layanan haji dari Arab Saudi, yang tidak memenuhi komitmennya selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Merujuk dari masalah-masalah yang ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji ini mendapat kritik dari berbagai pihak, dan kinerja Menteri Agama (Menag) menjadi sorotan utama yang perlu dievaluasi agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan haji di masa mendatang.
“Pemerintah Indonesia harus menyampaikan protes keras kepada pemerintah Arab Saudi atas layanan yang bermasalah ini karena pemerintah Arab Saudi-lah yang menawarkan mashariq ini kepada Kementerian Agama,” ucapnya.
