Beranda blog Halaman 2548

Arogansi Mario Dandy Melebar, PPATK Endus Indikasi Pencucian Uang Rekening Sang Ayah

Redaktur JCC Network
-
0
Arogansi Mario Dandy Melebar, PPATK Endus Indikasi Pencucian Uang Rekening Sang Ayah

JCCNetwork.id- Buntut arogansi Mario Dandy Satriyo (20), yang menyebabkan korban David (17), mengalami koma terus melebar hingga ke kekayaan sang ayah Rafael Alun Trisambodo. Teranyar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari aliran dana di rekeningnya. Rafael merupakan eks pejabat Ditjen Pajak yang dicopot dari jabatannya akibat perbuatan sang anak.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana membenarkan temuan perihal adanya dugaan TPPU dari rekening milik Rafael.

“Iya, ada indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan,” kata Ivan kepada wartawan, Sabtu (25/2/2023).

Indikasi tersebut sudah ada sejak tahun 2010. Selain itu hasil analisa dari PPATK sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu).

Namun, ia tidak merinci nominal dari indikasi TPPU aliran dana dari rekening Rafael, seperti kapan terjadinya dana yang masuk dan keluar.

Mari Bangkitkan Pendidikan Masa Depan

Redaktur JCC Network
-
0
Mari Bangkitkan Pendidikan Masa Depan

JCCNetwork.id – ANPS (Association of National & Private Schools) Indonesia dengan bangga menyelenggarakan Konferensi International ke-14 dengan tema “Menyongsong Pendidikan Masa Depan: Mari Bangkit Beraksi!”

Merespon hal tersebut, Ketua ANPS, Hendro Widjaya menilai dunia pendidikan samsara ini terus berubah seiring zaman dan sebagai pendidik, kita tentunya dapat berkontribusi pada perubahan yang terjadi setiap hari.

Sebagai asosiasi yang peduli kepada masa depan pendidikan di Indonesia, dimana menurut Hendro, ANPS mengajak setiap pendidik untuk bangkit dan memeluk masa depan pendidikan bersama dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang menginspirasi para pendidik lainnya.

“Visi ANPS adalah menjadi agen perubahan terdepan dengan mengedepankan keunggulan dalam pengajaran dan pembelajaran sekolah di Indonesia”, kata Hendro Widjaya dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, (25/2/2023).

Konferensi yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 25-26 Februari di Le Meridien Hotel Jakarta ini dipenuhi oleh pembicara serta peserta dari beragam negara termasuk Indonesia, Malaysia, Inggris, Australia, Amerika Serikat, Canada, Finlandia, Rumania, Filipina, dan banyak lainnya.

Melihat animo yang begitu tinggi, masih di tempat yang sama, Chief of Partnership ANPS, Reynold Hutabarat menilai hal Ini merupakan bukti kepercayaan para pendidik dalam maupun luar negeri yang diberikan kepada organisasi ANPS.

“Kami merasa sangat terkejut ketika melihat begitu positif dan antusiasnya para pendidik terhadap Konferensi ini”, papar Reynold dalam kesempatan yang sama.

Kesempatan Bertukar Ide

Sementara itu, ANPS Chief of Technology Officer memaparkan konfrensi ini rigelare dengan maksud untuk memberikan kesempatan bagi pendidik untuk belajar dan bertukar ide dengan para professional dan praktisi pendidik dari berbagai negara.

“Perkembangan teknologi sangatlah cepat dan kita harus dapat mengimbanginya di dalam dunia Pendidikan. Sekarang ini kita sedang dihebohkan dengan munculnya Chat GPT. Chat GPT merupakan salah satu contoh teknologi kecerdasan buatan yang berkembang pesat”, kata Bapak Rollando Madjid.

Selain itu Shareen Ratnani selaku ANPS Chief of Program menambahkan “Konferensi Internasional ini mempunyai lima program yang berbeda: Pendidikan Usia Dini / Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Pembelajaran Sosial Emosional dan Inklusif, dan Teknologi di Pendidikan”. Konferensi ini dirancang untuk melayani semua pemimpin sekolah dan pendidik dari semua sekolah swasta nasional dan Internasional.

Bertepatan dengan acara ini, ANPS dengan bangga meresmikan hubungan kemitraan dengan NAPEI (National Association of Private Educational Institutions) dari Malaysia. Bapak Hendro Widjaya, selaku Ketua dari ANPS mengatakan, “Ini adalah merupakan tonggak sejarah yang luar biasa dan merupakan suatu kebanggaan untuk kami dapat berkolaborasi dengan lembaga NAPEI Malaysia yang sangat dihormati ini”.

Lanjutnya ANPS berkomitmen penuh untuk menyukseskan Konferensi Internasional yang ke – 14 ini dengan tujuan agar semua peserta bisa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang luar biasa karena kami telah mengumpulkan para ahli dari berbagai bidang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka.

“Kami juga berharap konferensi ini dapat memberikan semua peserta kesempatan untuk berjejaring dengan pendidik lain dari seluruh dunia dan membuka peluang kerja sama dengan skala internasional, contohnya seperti benchmark visit/study banding, student exchange or immersion programme/pertukaran pelajar, maupun teachers workshop/lokakarya pendidik dengan skala internasional”, kata Richard Sidharta selaku Lead Advisor ANPS.

Konferensi ini menunjukkan bahwa Pendidikan adalah isu global dan para pendidik harus bekerja sama untuk menghadapi tantangan masa depan. ANPS dan NAPEI telah menunjukkan contoh kolaborasi yang sukses dan menjadi panutan bagi organisasi lain di seluruh dunia. Semoga ANPS (Association of National and Private Schools) Indonesia akan terus menginspriasi para pendidik untuk memperjuangkan masa depan pendidikan yang lebih baik.

Di tempat yang sama, satu diantara Keynote Speaker dalam konferensi tersebut yang berasal dari Malaysia DR.HC Aslam Khan bin Sama-sama Khan mengatakan, “Terima kasih banyak kepada Indonesia, yang pentingnya dalam dunia pendidikan, kita harus lupakan pandemic, dikatakan new normal, pendapat saya normal,” ujar Aslam.

“NPS hebat dan ini satu-satunya konferensi atau seminar antar bangsa, dan di sini akan bermula semua partisipasi, yang bermanfaat disalurkan kepada para guru dan kemudian ke semua murid,” tambahnya.

“Semoga semua yang dipelajari dalam seminar ini, akan menjadi satu kebaikan kepada semua pelajar-pelajar di Indonesia,” pungkas Aslam.

Habib Syakur Harap Anies Buktikan PKS Ditekan dan Diancam Usung dia di Pemilu 2024

Fandi Da Cunha
-
0
Habib Syakur Harap Anies Buktikan PKS Ditekan dan Diancam Usung dia di Pemilu 2024

JCCNetwork.id- Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyarankan agar Anies Rasyid Baswedan membuktikan ucapannya, bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditekan dan diancam dalam upaya mengusung dirinya di Pemilu 2024.

“Itu yang diucapkan, jadi sebaiknya dibuktikan agar tidak timbul fitnah. Siapa yang mengancam, siapa yang menekan PKS. Sehingga tidak terkesan playing victim,” kata Habib Syakur kepada wartawan, Sabtu (25/2).

Ia menilai bahwa politik ke depan tidak elok jika hanya mengedepankan politik sentimentil saja. Akan tetapi gagasan yang rasional dan bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Politik kita sudah harus lebih dewasa, bukan jualan politik adu domba. Kita sudah letih untuk dipolarisasi, dipecah-belah. 2024 jangan lagi ada narasi-narasi kontradiksi dengan persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini juga berharap agar para penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tegas dalam menegaskan aturan.

“Jangan lagi ada politisasi identitas, politisasi agama, politisasi tempat ibadah, politisasi masjid. Ini harus tegas, kecuali pemilu ini memang untuk menciptakan perpecahan bangsa, bukan mencari pemimpin untuk kebaikan bersama,” tegasnya.

Sekedar diketahui sebelumnya, bahwa telah dilakukan deklarasi Bakal Calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bacapres tersebut adalah Anies Rasyid Baswedan, Kamis (23/2).

Di dalam pidatonya, Anies menyebut bahwa selama ini PKS telah mengalami tindakan rayuan, tekanan dan ancaman dari pihak lain karena untuk mendukung dirinya bisa maju dalam bursa Pilpres 2024.

“Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang juga tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan dan juga mungkin ada ancaman, tapi PKS tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa ini adalah perjuangan untuk kemajuan bangsa, untuk perbaikan dan insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan dalam perjalanan,” kata Anies.

Kasus Mario Menyeret Sang Ayah Pejabat Dirjend Pajak Melemahkan Upaya Perpajakan Indonesia: Efek Rusaknya Luar Biasa

Fandi Da Cunha
-
0
Kasus Mario Menyeret Sang Ayah Pejabat Dirjend Pajak Melemahkan Upaya Perpajakan Indonesia: Efek Rusaknya Luar Biasa

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

JCCNetwork.com- Kasus penganiayaan terhadap Jonathan Latumahina oleh Mario Dandy Satriyo anak pejabat di Dirjend pajak akhirnya berbuntut panjang. Penganiayaan tersebut menyeret sang ayah Rafael Alun Trisambodo Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Jakarta Selatan II.

Kasus penganiayaan anak pejabat pajak ini menjadi berkembang ketika diketahui profil sang orang tua Rafael Alun yang dengan posisinya saat ini tidak sesuai dengan laporan LHKPNnya yang memiliki kekayaan yang jumbo yaitu 56M. Hal ini tentu saja mengundang kecurigaan publik termasuk lembaga penegak hukum yaitu KPK.

Dampak dari kasus penganiayaan sang anak pejabat pajak ini tentu saja akan berdampak sangat besar bagi upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan pajak. Ulah sang anak ini tentu nya tidak hanya merugikan profesi orang tuanya tetapi juga berdampak pada institusi orang tuanya.

Terlebih di era sosial media saat ini dimana tindakan penganiayaan yang dia lakukan menunjukkan sikap arogansi dan sewenang-wenang sudah tersebar luas. Sehingga publik atau citizen yang dikenal kritis akan membongkar setiap detail dari sang pelaku penganiayaan tersebut.

Apalagi kemudian profil sang ayah pelaku penganiayaan yang merupakan pejabat pajak tersebut tidak sesuai antara posisinya di Dirjend Pajak dengan deretan kekayaan yang di milikinya.

Tentu saja ini akan berdampak kepada masyarakat pembayar pajak. Meskipun secara persentase kita masih belum dapat memastikan. Namun jika berita ini terus diviralkan maka dampaknya akan semakin besar terhadap penurunan penerimaan pajak negara.

hal itu terjadi karena masyarakat akan berpandangan bahwa pajak yang mereka bayar ke negara sebagian besarnya tidak sampai ke negara melainkan dikorup oleh para pegawai pajak. Pajak yang dibayar masyarakat hanya untuk memperkaya pegawai pajak sementara yang masuk ke negara nilainya amat kecil.

Dan jika hal tersebut terjadi maka pemerintah akan semakin berat dalam menjalankan roda pemerintah. Karena sebagian besar APBN kita berasal dari pajak maka defisit APBN kita tentunya akan semakin dalam. Dan jika itu benar benar terjadi maka jalannya roda pemerintah benar benar berada dalam bahaya.

Belajar dari kasus Ferdy Sambo di Kepolisian maka Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertindak cepat dan tegas untuk segera menyelesaikan masalah ini. Menteri Keuangan harus segera memberi sanksi yang tegas jika ditemukan bukti sang pejabat pajak menyalah gunakan jabatannya. Dan sambil menunggu proses investigasi yang berjalan sang pejabat pajak tersebut harus diberhentikan sementara waktu karena dia pun mesti bertanggung jawab atas tindakan kesewenang wenangan yang di lakukan oleh anaknya.

Dan selain Kementerian Keuangan KPK pun harus segera turun tangan untuk mengaudit harta kekayaan sang pejabat pajak tersenut. Tidak lupa publik pun harus terus mengawasi jalannya kasus ini agar tidak ada intervensi intervensi maupun lobby lobby yang bertujuan menyelamatkan sang pejabat pajak dan anaknya yang saat ini sudah menjadi tersangka penganiayaan. Sekian.

Harta Stafsus Menkeu Naik Drastis, P3S: Itu Tak Wajar, KPK Harus Gerak!

Fandi Da Cunha
-
0
Harta Stafsus Menkeu Naik Drastis, P3S: Itu Tak Wajar, KPK Harus Gerak!

JCCNetwork.id- Polemik kenaikan harta kekayaan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, yang naik drastis terus menjadi buah bibir publik.

Pengamat kebijakan publik Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, ikut menyoroti hal tersebut lantaran ada celah yang tak wajar. Mengingat, kenaikan harta kekayaan Yustinus Prastowo pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di tahun 2011 hanya sebanyak Rp 879 juta menjadi Rp 19,3 miliar pada 2021.

“Kalau aset sudah melebihi gaji dan tunjangan, maka KPK perlu telusuri asal muasal aset-aset mereka,” kata Jerry dalam keterangannya, Sabtu (25/2/2023).

Pengamatan Jerry, sektor paling rentan dalam Kementerian Keuangan adalah pajak. Mengingat, perpajakan erat kaitannya dengan pemasukan negara dari usaha banyak perusahaan.

“Saya pikir sangat rentan manipulasi data pajak para pelanggar pajak bahkan banyak perusahan besar yang menghindar pajak,” tutupnya.

Dijaga Ketat, Situasi Wamena Mulai Kondusif

Fandi Da Cunha
-
0
Dijaga Ketat, Situasi Wamena Mulai Kondusif

JCCNetwork.id- Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, mengatakan situasi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua  Pegunungan, mulai berangsur pulih.

“Situasi di Wamena sekarang sudah mulai kondusif, aman dan terkendali, namun aparat gabungan TNI dan Polri masih disiagakan mengamankan Kota Wamena dan lokasi kejadian,” kata Matius, Jumat (24/2/2023).

Polda Papua telah mengirimkan 1 Kompi Brimob memback up Polres Jayawijaya menenangkan situasi masyarakat di Wamena. Sementara dari 10 korban meninggal dunia, 2 orang adalah korban amukan massa, sedangkan 8 orang massa perusuh.

“Ada 18 anggota TNI-Polri mengalami luka-luka akibat kerusuhan isu hoaks penculikan anak di Wamena kemarin. Dari 18 anggota ini, 16 orang terkena lemparan batu dan 2 orang terkena anak panah,” kata Kapolda.

E-KTP Sudah Elektronik Format Pelayanannya Masih Ribet Banget

Fandi Da Cunha
-
0
E-KTP Sudah Elektronik Format Pelayanannya Masih Ribet Banget

JCCNetwork.id – Auditor Teknologi IATI BRIN, Eugenius Kau Suni, mengatakan dari data tahun 2022; jumlah penduduk Indonesia 275 juta orang, pengguna internet sudah mencapai 210 juta orang, artinya 76 persen penduduk Indonesia itu sudah pengguna internet aktif.

Sehingga, pelayanan publik berbasis digital wajib sudah menjadi keharusan.

“Mindest bahwa urusan apa-apa harus manual, harus datang ke kantor, antre berjam-jam, bahkan urusan tidak kelar berhari-hari, itu sudah harus dirubuah,” kata Egi Suni dikutip dari Podcast Pro Otonomi – JCC Network dan didukung Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP).

Implementasi sistem pemerintah berbasis digital, lanjut Egi Suni, meski dimasifkan guna memotong jalur birokrasi yang bertele-tele agar layanan pemerintah mesti tercapai dalam waktu yang sangat singkat dan cepat.

Pasalnya, di daerah masih banyak yang bermasalah. Seperti soal urusan E-KTP, walau sudah elektronik namun format layanannya masih belum elektronik, karena menghabiskan waktu berhari-hari untuk bolak balik sana sini.

“Ini ada masalah,.mungkin dari sisi masyarakatnya tetap utamanya dari pelaksana pelayanan publik itu sendiri yaitu ASN,” ucap Egi Suni yang juga Akademisi Universitas Mercubuana ini.

Egi Suni menambahkan, implementasi pelayanan berbasis digital di daerah juga masih ada masalah terkait dengan anggaran. Lantaran membutuhkan investasi dan pembiyaan yang cukup besar.

Banyak daerah yang bisa jadi ASN-nya sudah mengusulkan tetapi belum tentu lolos di pembasahan anggarannya di DPRD. Kesepahaman antar lembaga negara dalam hal ini eksekutif dan legislatif tak selamanya sama dan sejalan masing-masing memiliki urutan prioritas perhatian yang berbeda-beda.

“Ditambah lagi ada yang memanfaatkan urusan anggaran untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau mulainya saja sudah jahat hasilnya pun pasti kejahatan,” tutup koordinator nasional (Koornas) organisasi Tunggal Hati Seminari-Tunggal Hati Maria (THS-THM) tersebut.

Data Desa Presisi Resmi Diluncurkan Diah Pitaloka

Fandi Da Cunha
-
0
Data Desa Presisi Resmi Diluncurkan Diah Pitaloka

JCCNetwork.id- Penggunaan data desa presisi (DDP), resmi diluncurkan oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, di Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

“DDP mengintegrasi data spasial atau lima jenis peta dengan data numerik, khususnya lima aspek kesejahteraan rakyat (kesra) yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945,” kata Rieke dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Ia menjelaskan DDP merupakan temuan Dr. Sofyan Sjaf dari Institut Pertanian Bogor. Temuan itu lalu berkolaborasi dengan hasil penelitian disertasi Dr. Rieke Diah Pitaloka di FISIP Universitas Indonesia.

“Penelitian itu terkait pentingnya data dasar negara yang akurat dan aktual, yang direproduksi melalui pendataan desa dengan menggabungkan pendekatan top down dan botton up,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Yogyakarta KPH Yudonegara menegaskan pentingnya basis data desa dan kelurahan untuk memperkuat keistimewaan Yogyakarta, agar kebijakan pembangunan dan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan lebih baik, terukur, terencana, tepat sasaran dan cepat.

Uji coba DDP tersebut direncanakan akan diintegrasikan dengan aplikasi kelurahan yang telah dibangun Pemerintah Provinsi DIY.

Chuck Putranto Dovonis 1 Tahun Penjara, Hal Memberat Coreng Nama Baik Polri

Fandi Da Cunha
-
0
Chuck Putranto Dovonis 1 Tahun Penjara, Hal Memberat Coreng Nama Baik Polri

JCCNetwork.id- Chuck Putranto, terdakwa obstruction of justice penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J, divonis hukuman penjara selama satu tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Chuck Putranto oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp10 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (24/2/2023).

Chuck Putranto terbukti bersalah melakukan dakwaan pertama primer, yakni melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal memberatkan salah satunya adalah perbuatan Chuck telah mencoreng nama baik Polri.

“Terdakwa sebagai anggota Polri justru ikut terlibat aktif dalam kejahatan menghalang-halangi penyidikan,” kata Anggota Majelis Hakim I Raden Ari Muladi.

1...2,5472,5482,549...2,557Halaman 2,548 dari 2,557