JCCNetwork.id- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengungkap identitas sosok berinisial TK yang sebelumnya disebut Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal. TK diketahui merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal (brigjen) yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Pemeriksaan terhadap TK dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam perkara penyadapan ilegal yang kini sedang ditangani Bareskrim Polri. Selain pemeriksaan etik dan profesi, keterangan TK juga menjadi bagian dari materi pendalaman penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing pihak.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, pemeriksaan terhadap perwira tinggi tersebut ditangani Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri. Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran profesi yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Menurut Isir, proses pemeriksaan tidak hanya dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian. Keterangan TK juga didalami oleh penyidik untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai rangkaian peristiwa serta keterlibatan pihak-pihak yang diduga berhubungan dengan aktivitas penyadapan.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” imbuh Isir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (13/11/2026), dikutip.
Isir menegaskan, hingga saat ini proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana masih berjalan. Polri berupaya mengungkap fakta secara menyeluruh, termasuk menelusuri dugaan keterlibatan setiap individu dalam aktivitas penyadapan yang diduga dilakukan tanpa prosedur hukum yang semestinya.
Nama TK Muncul dalam Rapat Bersama Komisi III DPR
Sebelumnya, nama TK menjadi perhatian setelah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Kapolri menjelaskan dugaan keterlibatan sejumlah personel kepolisian dalam pelaksanaan penyadapan tanpa didahului permohonan dari penyidik. Salah satu nama yang disinggung adalah AS, yang diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator sekaligus memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Berdasarkan penjelasan Kapolri, AS diketahui pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabag Mon) pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Dalam kapasitas tersebut, AS diduga menerima instruksi dari seorang perwira tinggi Polri berinisial Jenderal LSP. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan terhadap sejumlah pihak.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai plt kabag mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap kapolri.
Pernyataan Kapolri itu menjadi salah satu bagian penting dalam pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah personel kepolisian. Peran TK yang disebut dalam pemaparan tersebut kini turut didalami melalui pemeriksaan internal maupun proses penyidikan.
Empat Perwira Polri Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkembangan perkara yang sama, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial Jenderal LSP, AS, EH, dan SU.
Keempatnya merupakan perwira tinggi Polri yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.
Kasus tersebut menjadi perhatian karena dugaan aktivitas penyadapan disebut menyasar sejumlah pihak dari berbagai kalangan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah mahasiswa turut disebut sebagai pihak yang diduga menjadi sasaran dalam perkara tersebut.
Penyidik kini masih menelusuri bagaimana aktivitas penyadapan itu dilakukan, siapa saja pihak yang memberikan instruksi, serta bagaimana hasil penyadapan tersebut diperoleh dan dilaporkan.
Penetapan empat tersangka tersebut juga menjadi bagian dari upaya kepolisian mengungkap dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan penggunaan perangkat maupun akses terhadap informasi elektronik.
Status Hukum TK Masih Didalami
Di tengah proses penyidikan terhadap empat tersangka, pemeriksaan terhadap TK masih berlangsung melalui mekanisme internal Propam Polri. Keterangan yang bersangkutan juga terus didalami penyidik untuk memastikan sejauh mana dugaan keterlibatannya dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Meski nama TK telah disebut Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR, Polri belum menyampaikan secara terperinci mengenai status hukum yang bersangkutan dalam perkara pidana tersebut.
Dengan demikian, pemeriksaan terhadap TK saat ini masih menjadi bagian dari proses pendalaman untuk mengungkap fakta dan memastikan tanggung jawab masing-masing pihak.
Polri menyatakan proses penanganan perkara tetap berjalan melalui dua jalur, yakni pemeriksaan internal terkait dugaan pelanggaran profesi serta penyidikan pidana untuk mengungkap dugaan tindak pidana penyadapan ilegal.
Hasil dari kedua proses tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai konstruksi perkara, alur perintah penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka yang telah ditetapkan.
