JCCNetwork.id– Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai profesi akuntan memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena pada akhirnya untuk mengawal pembangunan, termasuk di bidang infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, membutuhkan perencanaan, perhitungan, atau penganggaran yang juga dilakukan secara prudent dan akuntabel,” ujar AHY.
Menurut AHY, besarnya kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah harus diimbangi dengan perencanaan serta pengelolaan keuangan yang matang.
Karena itu, prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam setiap tahapan pembangunan.
AHY menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran pembangunan membutuhkan perhitungan yang cermat agar penggunaan sumber daya negara tepat sasaran.
Ia menjelaskan, pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa membutuhkan pendekatan perencanaan yang terintegrasi.
Kebijakan pembangunan, kata dia, tidak boleh disusun secara terpisah, tetapi harus memperhatikan kebutuhan, karakteristik, serta potensi masing-masing daerah.
Dalam konteks tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bertugas menyelaraskan berbagai program lintas sektor melalui koordinasi kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta elemen masyarakat.
AHY menyebut keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berlangsung sesuai perencanaan.
“Kita berharap orkestrasi ini bisa didukung oleh penghitungan perencanaan yang juga matang. Akuntan memiliki kemampuan, kapasitas sekaligus otoritas untuk menjaga agar setiap perencanaan itu benar-benar prudent, akuntabel, transparan, bisa dijalankan, artinya achievable, sekaligus juga bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Pengawasan publik dan fungsi checks and balances juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Ia menilai akuntan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung proses tersebut, terutama dalam memastikan perencanaan anggaran realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan.
AHY berharap kalangan akuntan dapat berkontribusi lebih luas dalam mengawal kebijakan pembangunan melalui kemampuan profesional di bidang perhitungan keuangan, penganggaran, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Lebih lanjut, AHY menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata-mata diukur dari tersedianya jalan, jembatan, bandara, maupun pelabuhan.
Infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesejahteraan.
Oleh sebab itu, setiap alokasi anggaran dan investasi pemerintah perlu diarahkan pada program yang memberikan hasil nyata serta manfaat berkelanjutan.
AHY juga mendorong keterlibatan generasi muda di bidang akuntansi dalam berbagai pembahasan strategis pembangunan nasional. Menurutnya, partisipasi profesional muda sejak dini dapat memperkuat kontribusi profesi akuntan dalam mendukung penyusunan dan pengawasan kebijakan pemerintah.
Ia berharap Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) turut mengambil bagian dalam mendorong keterlibatan akuntan muda pada berbagai agenda pembangunan.
AHY menekankan bahwa kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus didukung sistem tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel.
“Jadi di sinilah titik temu antara apa yang dilakukan, dijalankan oleh pemerintah dalam menghadirkan kebijakan dan program-program yang real untuk masyarakat, tetapi dalam rangka mewujudkannya dibutuhkan sekali lagi aturan, tata kelola yang baik, yang juga transparan dan akuntabel,” katanya.
Melalui kolaborasi pemerintah dengan profesi akuntan, AHY berharap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional semakin berkualitas, penggunaan anggaran lebih terukur, serta manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
