JCCNetwork.id- Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap dapur yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menegaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebelum menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Sudaryono, keberadaan SLHS tidak dapat ditempatkan sebagai pelengkap dokumen atau formalitas administratif. Sertifikat tersebut menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan makanan yang diproduksi dan didistribusikan melalui program MBG memenuhi ketentuan kebersihan, kesehatan, serta keamanan pangan.
“SLHS ini bukan syarat administrasi, melainkan ini syarat mutlak,” ucap Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.
Penegasan tersebut menjadi bagian dari langkah BGN untuk meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG. Pemerintah tidak ingin aspek kebersihan dan sanitasi diabaikan hanya karena sebuah SPPG telah beroperasi atau memiliki kemampuan menyediakan makanan dalam jumlah besar.
BGN memberikan kesempatan terakhir kepada SPPG yang sudah beroperasi tetapi belum mengantongi SLHS untuk segera menyelesaikan proses sertifikasi. Batas waktu yang diberikan ditetapkan hingga 10 Agustus 2026.
Pengurusan sertifikat dilakukan melalui dinas kesehatan di masing-masing kabupaten atau kota. Karena itu, pengelola SPPG diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum tenggat waktu berakhir.
“Kami memberikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 Agustus untuk melengkapi SLHS ini, diurus di dinas kesehatan masing-masing kabupaten dan kota,” ujarnya.
Dapur Tidak Layak Bisa Ditutup Permanen
BGN juga menegaskan bahwa kepemilikan SLHS akan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah sebuah dapur MBG dapat terus beroperasi. Evaluasi tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga menyangkut kondisi nyata dapur serta penerapan standar higiene dan sanitasi.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan sebuah dapur tidak memenuhi standar kelayakan, BGN tidak akan memberikan toleransi untuk mempertahankan operasionalnya.
Sudaryono menyebut kelayakan sanitasi merupakan syarat yang tidak bisa dinegosiasikan. Dengan demikian, kualitas lain yang dimiliki sebuah SPPG tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan kebersihan dan keamanan pangan.
“Kalau layak, satu. Kalau tidak layak, ya memang nol. Jadi, mau sebagus apapun, ternyata secara higienis dan sanitasinya kemudian tidak layak, maka harus ditangguhkan permanen. Kami tutup dapurnya secara permanen,” tuturnya.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa BGN menempatkan keamanan pangan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Program yang menyasar masyarakat dalam jumlah besar membutuhkan pengawasan ketat karena kesalahan dalam proses pengolahan makanan berpotensi berdampak langsung terhadap penerima manfaat.
Sekitar 950 Dapur Masuk Verifikasi
Dalam proses pengawasan yang sedang berjalan, BGN telah menerima laporan mengenai sekitar 950 dapur yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Namun, angka tersebut belum serta-merta berarti seluruh dapur akan dihentikan operasionalnya. BGN masih akan melakukan verifikasi terhadap kondisi masing-masing SPPG untuk memastikan apakah benar terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.
Hasil verifikasi nantinya menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan langkah terhadap masing-masing dapur. SPPG yang dinyatakan memenuhi ketentuan dapat melanjutkan operasional, sedangkan dapur yang terbukti tidak memenuhi standar akan mendapatkan tindakan sesuai tingkat pelanggarannya, termasuk kemungkinan penghentian permanen.
Langkah verifikasi tersebut dinilai penting agar keputusan yang diambil pemerintah tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi juga berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
BGN Siapkan Pendampingan
Di tengah pengetatan aturan, BGN menyadari bahwa proses penerbitan SLHS di setiap daerah tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama. Perbedaan kapasitas pelayanan maupun respons pemerintah daerah dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengurusan sertifikat.
Karena itu, BGN tidak hanya memberikan tenggat waktu, tetapi juga menyiapkan pendampingan bagi pengelola SPPG yang mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan.
Sudaryono mengatakan dirinya telah menginstruksikan jajaran BGN di daerah untuk membantu pengelola SPPG, terutama dalam hal asistensi dan administrasi yang diperlukan dalam proses pengurusan SLHS di dinas kesehatan.
“Jadi, saya sudah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi manakala diperlukan sebagai syarat pengurusan SLHS di dinas kesehatan masing-masing kabupaten dan kota,” katanya.
Dengan adanya pendampingan tersebut, BGN berharap kendala administratif tidak menjadi alasan bagi SPPG untuk menunda pemenuhan standar. Pengelola dapur tetap diwajibkan memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Keamanan Pangan Jadi Prioritas
Kebijakan tersebut sekaligus mempertegas arah pengawasan BGN terhadap pelaksanaan MBG. Pemerintah ingin memastikan peningkatan cakupan program tetap diiringi dengan standar keamanan pangan yang ketat.
SLHS menjadi salah satu instrumen untuk menilai kesiapan fasilitas pengolahan makanan sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat. Dengan standar tersebut, aspek kebersihan dapur, pengolahan makanan, sanitasi, hingga lingkungan pelayanan dapat menjadi bagian dari pengawasan.
BGN menilai percepatan pelaksanaan program tidak boleh mengorbankan kualitas dan keamanan makanan. Karena itu, SPPG yang belum memenuhi ketentuan diminta segera melakukan perbaikan dan menyelesaikan proses sertifikasi.
Batas waktu 10 Agustus 2026 kini menjadi tenggat penting bagi SPPG yang belum memiliki SLHS. Setelah periode tersebut, BGN akan menggunakan hasil verifikasi dan penilaian kelayakan sebagai dasar untuk menentukan keberlanjutan operasional masing-masing dapur MBG.
Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa dapur yang tetap melayani penerima manfaat adalah fasilitas yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, sementara dapur yang terbukti tidak layak akan menghadapi konsekuensi penghentian operasional.
